Organisasi Profesi Guru

Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.

Tema Gambar Slide 2

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Tema Gambar Slide 3

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Friday, March 29, 2024

33135. KULIT GATAL SCABIES

 





 

33134. CARA KERJA LIFT HOTEL

33128. MK PENJAGA KONSTITUSI NEGARA BUKAN KALKULATOR

 


MK PENJAGA KONSTITUSI NEGARA BUKAN KALKULATOR

Oleh: Drs HM Yusron Hadi, MM

 

 

 

 

 

Ketua Tim Hukum Timnas Amin.

Ari Yusuf Amir jelaskan.

 

UUD 1945.

Pasal 22E.

 

Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD.

 

Diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, BEBAS, rahasia, JUJUR, dan ADIL .

Tiap 5 tahun sekali.

 

Pada pemilu 2024.

Melanggar UUD 1945.

Asas pemilu bebas, jujur, dan adil.

 

Akibat nepotisme Presiden Jokowi.

Pada anaknya.

 

Gibran Rakabuming.

Lewat pengerahan sumber daya negara.

 

Tim AMIN sebut 11 pelanggaran.

 

1)        KPU tak sah terima calon.

Prabowo -Gibran.

 

PKPU 19 Tahun 2024.

Belum direvisi.

 

Sebagai dasar hukum.

Dalam aturan itu.

 

Syarat usia minim capres-cawapres.

Masih 40 tahun.

 

2)        Lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu.

Karena intervensi kekuasaan.

 

3)        Nepotisme Prabowo-Gibran.

Pakai Lembaga Presiden.

 

4)        Angkat 271 PJ Kepala Daerah.

Untuk arahkan pilihan.

 

5)        PJ Kepala Daerah.

Gerakkan struktur bawahan.

 

6)        Aparat negara terlibat.

 

7)        Pengerahan Kepala Desa.

 

8)        Presiden undang Ketua Parpol koalisi.

Di istana.

 

9)        Intervensi pada MK

 

10)  Bansos melanggar UU APBN.

Dampaknya suara Prabowo-Gibran.

 

11)  Kenaikan gaji dan tunjangan.

Bagi penyelenggara pemilu.

Pada momen kritis.

 

(Sumber kompas)

 

33127. MK PENJAGA UUD 45 BUKAN ALAT HITUNG SUARA PEMILU

 


MK PENJAGA UUD 45 BUKAN ALAT HITUNG SUARA PEMILU

Oleh: Drs HM Yusron Hadi, MM

 

 

 

 

 

Ketua Tim Hukum Timnas Amin.

Ari Yusuf Amir jelaskan.

 

UUD 1945.

Pasal 22E.

 

Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD.

 

Diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, BEBAS, rahasia, JUJUR, dan ADIL .

Tiap 5 tahun sekali.

 

Pada pemilu 2024.

Melanggar UUD 1945.

Asas pemilu bebas, jujur, dan adil.

 

Akibat nepotisme Presiden Jokowi.

Pada anaknya.

 

Gibran Rakabuming.

Lewat pengerahan sumber daya negara.

 

Tim AMIN sebut 11 pelanggaran.

 

1)        KPU tak sah terima calon.

Prabowo -Gibran.

 

PKPU 19 Tahun 2024.

Belum direvisi.

 

Sebagai dasar hukum.

Dalam aturan itu.

 

Syarat usia minim capres-cawapres.

Masih 40 tahun.

 

2)        Lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu.

Karena intervensi kekuasaan.

 

3)        Nepotisme Prabowo-Gibran.

Pakai Lembaga Presiden.

 

4)        Angkat 271 PJ Kepala Daerah.

Untuk arahkan pilihan.

 

5)        PJ Kepala Daerah.

Gerakkan struktur bawahan.

 

6)        Aparat negara terlibat.

 

7)        Pengerahan Kepala Desa.

 

8)        Presiden undang Ketua Parpol koalisi.

Di istana.

 

9)        Intervensi pada MK

 

10)  Bansos melanggar UU APBN.

Dampaknya suara Prabowo-Gibran.

 

11)  Kenaikan gaji dan tunjangan.

Bagi penyelenggara pemilu.

Pada momen kritis.

 

(Sumber kompas)

 

33126. PEMERINTAH MELANGGAR UUD 45 PADA PEMILU 2024

 


PEMERINTAH MELANGGAR UUD 45 PADA PEMILU 2024

Oleh: Drs HM Yusron Hadi, MM

 

 

 

 

 

Ketua Tim Hukum Timnas Amin.

Ari Yusuf Amir jelaskan.

 

UUD 1945.

Pasal 22E.

 

Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD.

 

Diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, BEBAS, rahasia, JUJUR, dan ADIL .

Tiap 5 tahun sekali.

 

Pada pemilu 2024.

Melanggar UUD 1945.

Asas pemilu bebas, jujur, dan adil.

 

Akibat nepotisme Presiden Jokowi.

Pada anaknya.

 

Gibran Rakabuming.

Lewat pengerahan sumber daya negara.

 

Tim AMIN sebut 11 pelanggaran.

 

1)        KPU tak sah terima calon.

Prabowo -Gibran.

 

PKPU 19 Tahun 2024.

Belum direvisi.

 

Sebagai dasar hukum.

Dalam aturan itu.

 

Syarat usia minim capres-cawapres.

Masih 40 tahun.

 

2)        Lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu.

Karena intervensi kekuasaan.

 

3)        Nepotisme Prabowo-Gibran.

Pakai Lembaga Presiden.

 

4)        Angkat 271 PJ Kepala Daerah.

Untuk arahkan pilihan.

 

5)        PJ Kepala Daerah.

Gerakkan struktur bawahan.

 

6)        Aparat negara terlibat.

 

7)        Pengerahan Kepala Desa.

 

8)        Presiden undang Ketua Parpol koalisi.

Di istana.

 

9)        Intervensi pada MK

 

10)  Bansos melanggar UU APBN.

Dampaknya suara Prabowo-Gibran.

 

11)  Kenaikan gaji dan tunjangan.

Bagi penyelenggara pemilu.

Pada momen kritis.

 

(Sumber kompas)