Wednesday, August 16, 2023

19812. POLITIK DALAM DEMOKRASI MIRIP UDARA BAGI MANUSIA

 


POLITIK DALAM DEMOKRASI SEPERTI UDARA BAGI MANUSIA

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

 

Eep Saifullah Fatah.

 

Politik dalam negara demokrasi.

Seperti udara bagi manusia.

 

Artinya.

Tak bisa dipisahkan.

 

Udara sangat penting.

Bagi manusia.

 

Manusia tak bisa hidup.

Tanpa udara.

 

Dalam sistem demokrasi.

Tak bisa dipisahkan.

Dengan politik.

 

Indonesia negara demokrasi.

Politik dan demokrasi.

Seperti udara dan manusia.

 

Kita boleh benci.

Karena kualitas udara buruk.

 

Boleh mengecam.

Karena polusi jelek.

 

Tapi saat kita berhenti.

Menghirup udara.

 

Maka selesai juga hidup kita.

Jadi tak ada pilihan.

 

Harus berpolitik.

Dalam negara demokrasi.

 

 

 Pendiri dan CEO PolMark Indonesia.

 Eep Saefulloh Fatah.

 

Selasa, 15 Agustus 2023.

 

Kita harus paham.

Soal demokrasi dan politik.

 

Cara berpikir harus diperbaiki.

Karena sistem itu.

Tak bisa dihindari.

 

Mungkin ada yang alergi.

Bicara soal:

 

1)        Demokrasi.

2)        Politik.

Melarang bicara politik.

Melarang bahas demokrasi.


Manusia alergi dengan udara.

Dia tak bisa hindari udara.

 

 Tapi alergi pada debu.

Dia bisa hindari.

 

Karena debu.

Tak melekat.

Dalam hidup kita.

 

Jika ada orang alergi pada:

1)                Demokrasi.

2)                Politik.

 

Maka harus diubah.

Cara bepikirnya.

 

Harus memperbaiki.

Apa yang bikin tak suka.

 

Contohnya.

Dalam pemilu.

 

Kita pilih Presiden A.

Tapi yang jadi Presiden B.

 

Presiden B.

Menaikkan harga BBM.

 

Kita datang ke SPBU.

Minta harga lama.

Karena milih presiden A.

 

Bukan Presiden B.

Hal itu mustahil.

 

Dalam politik.

Kita patuh tak suka rela.

 

Tapi mandatory.

Tapi dipaksa.

 

 

Eep jelaskan.

Bahwa cara berpikir sama.

Harus dimiliki presiden terpilih.

 

Jika dia dipilih 57 persen.

Dia tak hanya melayani 57 persen.

 

Tapi harus layani 100 persen.

Tambah plus plus.

 

Plus-plus artinya.

Jika partisipasi pilpres 80 persen.

Yang 20 persen tak ikut.

 

Mereka harus tetap dilayani.

Karena:

 

1)        Mungkin suara tidak sah.

2)        Tak datang ke TPS.

 

3)        Anak di bawah 17 tahun.

4)        Orang gila hilang hak politiknya.

5)        Dan lainnya.

 

Semua rakyat harus dilayani.

Oleh presiden terpilih.

 

Jika disebut presiden .

Adalah petugas partai.

 

Maka hal itu.

Dalam prinsipnya dilarang.

 

Dalam negara demokrasi.

Tiap orang harus proaktif.

Jadi warga negara.

 

Sebagai warga negara .

Tiap orang paham haknya.

Dan pandai jaga haknya.

 

Misalnya.

Jalan ke arah rumahnya rusak.

 

Maka ia tahu haknya.

Sebagai warga negara.

 

1)        Tahu haknya.

2)        Tahu hak orang lain.

 

3)        Tak bergantung pada orang lain.

4)        Aktif berjuang tuntut haknya.

5)        Melawan dengan berdab.

 

Dia bayar pajak.

Dan pajak itu harus dipakai.

 

Memperbaiki fasilitas public.

Tapi jalan ke rumah.

Masih rusak.

 

Maka dia tidak diam.

Dia bikin surat pembaca.



Dia tulis di media social.

Youtube, Fb, instagram .

Dan lainnya.

 

Dia bikin konten.

Untuk YouTube.

 

Paham hak orang lain.

Misalnya.

 

Demo tutup jalan.

Maka ganggu hak orang lain.

 

Tak bergantung orang lain.

Tiap orang adalah pemimpin.

Dan tanggung jawab pada yang dipimpinnya.

 

Jangan bikin spanduk.

 

 ‘Selamat Bapak Wali Kota Terpilih.

Masa Depan Kota Ini 5 tahun.

 Ada di Tanganmu’.

 

Hal itu.

Contoh yang salah.

 

Sebab masa depan kota.

Tergantung semua warga.

 

Tak boleh titip pada pemimpin.

Lalu diam saja.

Hanya titip saja.

 

Rakyat berjuang tuntut haknya.

Tak minta pada orang lain.

 

Misalnya.

Saya patuh pada Presiden Jokowi.

 

Sebagai Kepala Negara.

Saya taat sepenuhnya.

 

Tapi konstitusi menjamin.

Saya bebas berpendapat.

 

Misalnya.

Saya bilang Pak Jokowi,.

Hebat soal infrastruktur.

 

Tapi sayang.

Belum penuhi 3 aspek.

 

1)        Belum tuntas ciptakan konektivitas lintas daerah.

 

2)        Belum hubungkan langsung.

Pembangunan infrastruktur.

 

Dengan rakyat sejahtera.

Secara nyata di banyak tempat.

 

 

3)        Belum bisa jadikan kemajuan infrastruktur.

 

Bikin desa-desa di Indonesia.

Jadi pusat pertumbuhan baru.

 

Selain harus jaga hak.

Warga negara juga harus penuhi kewajiban.

Kepada orang lain.

 

Misalnya.

Seorang Gubernur.

 

Punya hak:

1)        Dinilai secara adil.

2)        Tak difitnah.

3)        Tak dihina.

 

Warga negara wajib.

Penuhi itu.

 

Warga negara.

Tiap orang boleh melawan.

 

Secara beradab.

Melawan secara sehat.

 

Berdasar kemanusiaan beradab.

Kepada siapa pun.

Yang memberangus haknya.

 

Misalnya.

 

Gubernur membuat kebijakan.

Ada data unsur korupsi.

 

 

Lalu stasiunnya dibakar.

Hal itu tidak beradab.

 

Tapi ditulis di WA.

‘Berdasar sumber ini.

 

Ada penyelewengan.

Dalam kasus ini.

Maka saya protes.

 

Sebelum urusan diluruskan.

Sebaiknya proyek stop dulu.

 

Tapi demokrasi itu rumit.

Sebab segala sesuatu interaktif.

 

(Sumber kba)

0 comments:

Post a Comment