16769. ANIES BASWEDAN KEADILAN SOSIAL KOMPAS 17-2-2023

 

anies baswedan keadilan sosial kompas 17-2-2023

Oleh: Drs HM Yusron Hadi, MM

 

 

 

 

KEADILAN SOSIAL

Meluruskan Jalan.

Menghadirkan Keadilan.

 

Para pendiri Republik ini.

Merancang sebuah negara.

 

Memungkinkan siapa pun.

Punya karya dan gagasan.

Bisa jadi pemimpin.

 

Sang pemimpin.

Selenggarakan pemerintahan.

Dengan cara berintegritas.

 

Pulau itu hanya sebesar 1 titik di peta.

Desebut ”Sang Penjaga Utara”.

 

Tapi selama puluhan tahun.

Sang penjaga itu makin tertinggal.

 

Warganya:

1)                Tak bisa akses listrik.

Sepanjang hari.

2)                Sulit akses air bersih.

3)                Kapal melintas 1 minggu 1 kali.

 

Namanya Pulau Sebira.

Letaknya di ujung utara Jakarta.

 

Secara geografis dekat Pulau Sumatera.

 Daripada ke Pelabuhan Sunda Kelapa.

 

Banyak orang anggap jauh.

Jarak kilometernya.

Dari Monas memang jauh.

 

Tapi perspektif jauh-dekat.

Semacam itu.

Perlu diubah.

 

Semua pulau di Indonesia.

Jaraknya nol kilometer.

Dari Ibu Pertiwi.

 

Beranjak dari perspektif.

Tak ada yang nomor 2.

 

Kita wujudkan hak dasar.

Di Pulau Sebira.

 

1)                Layanan listrik hadir.

2)                Air bersih mengalir.

 

3)                Akses pasar pangan dan kapal.

Bisa melintas tiap hari.

 

Dalam hitungan matematis.

Hal itu dianggap tak untung.

 

Tapi Republik ini hadir.

Bukan pilah untung dan tidak.

 

 Republik ini tak dibangun.

Dengan logika untung rugi.

 

Republik ini berdiri .

Dengan janji:

 

Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Tanpa kecuali!

Janji keadilan sosial

 

Bukan saatnya.

Hanya jadi dokumen sejarah.

 

Kami ingin manifestasi keadilan social.

Lewat gagasan konkret.

 

Gagasan yang bisa meluruskan jalan.

Bagi masa depan Republik ini.

Kita ingin dorong penguatan demokrasi.

Lewat beberapa prinsip utama:

 

1)                Jalankan amanah reformasi.

2)                Hadirkan hukum setara.

 

3)                Dorong masyarakat sipil kritis.

4)                Kuatkan landasan demokrasi elektoral.

 

Demokrasi dan setara hukum

Demokrasi adalah jalan Panjang.

Yang perlu terus kita rawat.

 

Keliru jika kita memandang.

Demokrasi bisa tumbuh.

Dan bertahan begitu saja.

 

Kita pilih jalan demokrasi.

Bukan jalan pintas pembangunan.

 

Tapi ikhtiar wujudkan manusia:

1)                Bermartabat.

2)                Merdeka berpikir.

 

3)                Bebas berpendapat.

4)                Boleh tentukan tindakan.

 

Basis dari demokrasi adalah trust.

Atau kepercayaan.

 

Wis wayahe.

Sudah waktunya.

Kembalikan kepercayaan itu!

 

Kepercayaan bukan dari fanatik buta.

Layaknya pertandingan sepak bola.

1)                Wasitnya harus adil.

2)                Aturan main jelas.

3)                Berlaku sama pada semua.

 

Baru kepercayaan akan muncul.

 

Kepercayaan akan tumbuh.

Dengan penguatan demokrasi.

 

Kita dorong penguatan demokrasi.

Lewat beberapa prinsip utama:

 

1)        Jalankan amanah reformasi.

2)        Hadirkan kesetaraan hukum.

 

3)        Dorong masyarakat sipil yang kritis.

4)        Kuatkan landasan demokrasi elektoral.

Esensi demokrasi.

Yaitu:

 

1)                Beri ruang setara bagi semua.

2)                Hadirkan kepastian hukum.

 

3)                Beri rasa aman.

4)                Jamin hak warga negara.

 

5)                Terutama ruang aman.

Bagi perempuan, anak, difabel, warga  adat, dan kelompok marjinal.

 

Demokrasi sehat dan setara hukum.

Dorong kemajuan ekonomi berkeadilan.

 

Kemajuan ekonomi.

Tanpa perspektif keadilan social.

Terasa semu.

Ekonomi untuk semua

Soal pertumbuhan ekonomi.

Sering lihat hanya angka makro.

 

Angka-angka itu.

Ibarat 1 potret 2 dimensi.

 

Tunjukkan permukaan.

Tapi tak selalu gambarkan.

 

 Kedalaman dampak.

Yang dirasakan warga.

 

Prinsipnya kita dorong:

Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas.

 

Bukan sekadar melihat aspek makro.

Tapi harus bisa jangkau semua.

 

Kualitas pertumbuhan.

Pada jangkauannya.

 

Makin merata, maka makin tingi.

Mutu pertumbuhannya.

 

Selama ini.

Pembahasan ekonomi kerakyatan.

Berhenti level filosofis.

 

Akibatnya.

Cara pandang terhadap ketimpangan.

Tak berkembang.

 

Sekadar ditopang program Jaring Pengaman Sosial.

Perspektif ini perlu kita ubah!

 

Urusan ketimpangan.

Tak boleh sekadar .

 

Selesai lewat jaring pengaman social.

Tapi selesai lewat instrumen ekonomi.

 

Ekonomi perlu dirancang.

Untuk mereka yang miskin.

 

Akomodasi lewat kesempatan setara.

Dalam sistem ekonomi.

 

Kita terus membesarkan yang kecil.

Tanpa mengecilkan yang besar.

 

Urusan ketimpangan.

Tak sekadar selesai.

Lewat jaring pengaman social.

 

Tapi selesai lewat instrumen ekonomi.

Cara pandang ini.

 

Membuat soal ketimpangan.

Bukan masalah sektoral semata.

 

Masalah ketimpangan.

Perlu integrasi lewat instrumen ekonomi.

 

Seperti:

1)                Moneter.

2)                Kredit.

 

3)                Bisnis.

4)                Pajak.

 

5)                Investasi.

6)                Kebijakan social.

 

Untuk ciptakan ekonomi.

Berikan sejahtera semua warga.

 

Bukan hanya sebagian warga.

Konsep semacam itu.

 

Disebut social market economy .

Jadi alternatif baru.

 

Konsep senyawa d ekonomi kerakyatan.

 Digaungkan para pendiri Republik.

Sejak lama.

 

Pikiran itu diturunkan dalam :

1)                Kebijakan.

2)                Aplikasi konkret.

 

3)                Eksekusi untuk kepentingan warga.

4)                Hasilnya dahsyat.

 

Hal itu dirasakan.

Ketika usaha mikro kecil.

Mendominasi Jakarta.

 

Kita pakai ragam instrumen.

Untuk beri kesempatan setara.

 

Dulu, gerbang setara tertutup rapat.

 

Bayangkan.

1)                Izin usaha kecil pakai alamat kantor.

2)                Kredit modal minim Rp 50 juta.

 

Sejak lama.

Aturan itu dianggap wajar.

 

Jika atura dilihat pengusaha kecil.

Terlihat bias timpang besar.

 

Agar setara.

Tak hanya filosofis.

 

Izin usaha mikro kecil (IUMK).

Didorong relevan.

Kebutuhan usaha kecil.

 

IUMK diterbitkan.

Gerbang awal insentif.

Bagi pengusaha pemula.

 

Izin semacam ini.

Bukan sekadar untuk administrasi.

 

Tapi terobosan setara.

 

Misalnya.

Skala pinjaman.

 

Dulu beratkan pengusaha pemula.

Maka tak setara akses modal.

 

Kita inovasi.

Agar relevan usaha pemula.

Pinjaman Rp 5 juta-Rp 10 juta.

 

Didukung izin dipercepat .

Alamat rumah diakui domisili usaha.

 

Upaya itu.

Agar ketimpangan.

 

Tak sekadar ditopang.

Jaring pengaman social.

 

Tapi lewat instrument.

Basis setara.

 

Ekosistem ekonomi setara.

Didukung ekosistem sosial lestari.

Harus saling menguatkan.

Bukan meniadakan.

 

Tujuan akhir Pancasila.

Yaitu keadilan bagi semua.

 

Hal itu.

Tujuan utamanya.

 

Masyarakat guyub dan sejahtera

Pancasila dilihat tujuan akhirnya.

 

Bahwa keadilan bagi semua.

Yaitu tujuan utamanya.

 

Sejak awal.

Para pendiri Republik.

Sadar kekuatan ekosistem.

Sosial warga kokoh.

Jika ditata rasa keadilan.

 

Keberagaman manusia Indonesia.

Yaitu karunia Allah.

 

Tapi dorong rakyat bersatu dan guyub.

 Yaitu ikhtiar bersama.

 

Guyub.

Yaitu interaksi saling menguatkan.

 Warga dan penyelenggara negara.

 

Ada 2 kuncinya.

Yaitu:

1)                Kolaborasi.

2)                Meritokrasi!

 

Kolaborasi dan meritokrasi .

Yakin pembangunan.

 

Kesempatan bagi semua.

Untuk berkiprah.

 

Penyelenggara negara.

Perlu rendah hati

Tak monopoli kebenaran.

 

Tapi ggelar tikar nyaman.

Agar warga bisa:

 

1)                Duduk Bersama.

2)                Terlibat.

Pendekatan pembangunan.

Tak sekadar penyelenggara negara.

Jadi administrator.

 

Pendekatan konvensional.

Harus berubah.

 

Yaitu:

1)        Penyelenggara negara jadi kolaborator.

2)        Warga jadi ko-kreator.

 

Jakarta munculkan ragam kolaborasi.

Disebut konsep.

 ”Jakarta, Kota Kolaborasi!”

 

Syarat utama pemerintah kolaboratif.

Yaitu tata kelola pemerintah yang benar.

 

Suka tidak suka.

Seluruh dunia.

Ke arah good governance.

 

Mirip saat dunia.

Hapus budak.

 

Satu cara wujudkan good governance 

Yaitu meritokrasi.

 

Para pendiri Republik.

Rancang negara.

 

Memungkinkan siapa pun.

Yang punya karya dan gagasan.

 Bisa jadi pemimpin.

 

Merdeka lawan konsep aristokrat dan monarki.

 

Indonesia lahir prinsip meritokrasi.

 

Pemerintahan yang jalankan meritokrasi.

Kirimkan pesan tegas.

Bahwa pemerintah berintegritas.

 

Kita ikhtiar :

1)                Selenggarakan pemerintah.

Dengan cara berintegritas.

2)                Meluruskan jalan.

 

3)                Hadirkan kesetaraan.

4)                Raih kemajuan berkeadilan.

 

Gagasan ini ditulis dengan yakin.

Bahwa kita punya mimpi besar.

Untuk masa depan Indonesia.

 

Kami undang tiap warga negara.

 Untuk kolaborasi wujudkan gagasan ini.

 

Bismillah.

Kolaborasi ini.

 

Bisa luruskan jalan.

Untuk wujudkan keadilan social.

 Bagi seluruh rakyat Indonesia!

 

Anies Rasyid Baswedan,

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022

 

Read More