SALING
UNTUNG KADES PERPANJANG DPR TERPILIH
Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M
Para lelaki suka:
1)
Harta.
2)
Tahta.
3)
Wanita.
Harta mudah hadirkan tahta.
Tahta mudah hadirkan
harta.
Harta dan tahta.
Mudah hadirkan wanita.
Watak manusia ingin berkuasa.
Termasuk jadi kepala desa.
Zaman dulu.
Rebutan tahta.
Lewat perang.
Atau bertarung.
Zaman modern.
Lewat pilihan.
Termasuk kepala desa.
Semua diatur regulasi atau hukum.
Tak peduli terima gaji berapa.
Yang penting berkuasa.
Gaji kades sekitar Rp2,5 juta per bulan.
Bandingkan dengan biaya pilkades.
Besarnya bisa tak terhingga.
Biaya Pilkades di Jawa.
Hingga Rp1 miliar.
Jika kades tak korupsi.
Dalam 6 tahun.
Maka tak balik modal.
Selasa (17/1/2023).
Para kepala desa.
Demo di DPR RI.
Senayan, Jakarta.
Tuntutan utama:
Perpanjang masa jabatan kades.
Dari 6 jadi 9 tahun.
Dengan alasan:
1)
Durasi 6 tahun.
Tak cukup tuntaskan program kades.
2)
Waktu 6 tahun.
Tak cukup damai dengan calon kalah.
Akal sehat tertampar.
Program bisa dibuat-buat.
Waktu 6 tahun.
Tak tuntas.
Maka 9 tahun.
Bisa tak tuntas.
Tujuan sebenarnya.
Syahwat berkuasa.
Sebab tahta hadirkan harta.
Tergiur dana desa Rp1 miliar.
Per desa per tahun.
Terbukti.
Banyak kades terlibat korupsi.
Banyak kades terlibat soal wanita.
Kekuasaan memabukkan.
Hingga lepas kontrol.
Simbiose Mutualisme
Saling untung DPR dan Kades.
DPR punya 3 fungsi.
Yaitu:
1)
Legislasi (membuat undang-undang bersama Presiden).
2)
Budgeting (susun anggaran).
3)
Mengawasi pemerimtah.
Revisi jabatan kades.
Lewat Pasal 39
Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014
Tentang Desa.
Para kepala desa.
Minta revisi UU Desa ke DPR.
Sudah tepat.
Apalagi akan Pemilu 2024.
Partai butuh kades.
Untuk perolehan suara.
Kepentingan kades.
Bertemu kepentingan DPR.
Kades butuh perpanjang jabatan.
DPR butuh terpilih kembali.
“Ente jual, ane beli,” kata orang Betawi.
Terjadi simbiose mutualisme.
Saling untung.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Abdul Halim Iskandar.
Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Getol “provokasi” kades.
Agar demo perpanjang masa jabatan.
Gayung bersambut.
DPR setuju.
Tinggal rapat paripurna.
Jabatan kades dari 6 jadi 9 tahun.
Para kades senyum.
Sambil bergumam,
“Omong apa sampean.
Anjing menggonggong.
Kafilah berlalu.
Sampean omong akal sehat.
Karena belum berkuasa.
Jika sudah berkuasa.
Merasakan nikmatnya.
Pasti lain ceritanya.”
Kekuasaan memang memabukkan.
Berlakulah hukum Newton I:
Tiap benda cenderung mempertahankan kedudukannya.
Tiap kades.
Dan pejabat lainnya.
Cenderung ingin terus berkuasa.
(Sumber Karyudi Sutajah Putra)
