30388. ADA 9 PEDOMAN POLITIK WARGA NU

 

ADA 9 PEDOMAN POLITIK WARGA NU

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

Ada 9 pedoman politik warga NU.

 

1.        Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945.

 

2.        Politik bagi NU adalah politik berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat.

 

3.        Politik bagi NU adalah pengembangan nilai kemerdekaan hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai maslahat bersama.

 

4.        Berpolitik bagi NU harus dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

5.        Berpolitik bagi NU harus dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

 

6.        Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaqul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

 

7.        Berpolitik bagi NU dengan dalih apa pun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.

 

8.        Perbedaan pandangan aspirasi-politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadu dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU.

 

9.        Berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

 

 

(Sumber liputan 6)