Saturday, April 1, 2023

17317. ANIES BASWEDAN 3 FAKTOR KORUPSI BUTUH RAKUS SISTEM

 



ANIES BASWEDAN 3 FAKTOR KORUPSI BUTUH RAKUS SISTEM

Oleh:Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

 

 

Gubernur DKI Jakarta.

Periode 2017-2022.

 

 Anies Baswedan.

Soroti isu korupsi.

 

Ada 3 unsur .

Penyebab korupsi.

 

Yaitu:

1)        Kebutuhan.

2)        Serakah.

3)        Sistem.

1.        KORUPSI SEBAB BUTUH

 

Korupsi karena kebutuhan.

 

Diatasi dengan gaji cukup.

Untuk hidup layak.

 

Diskusi tema.

 'Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah'.

 

Oleh Diksi Milenial Yogyakarta.

Kamis (8/4/2021).

 

Anies beri contoh.

Jika kebutuhan hidup layak.

 

Tak bisa dipenuhi.

Di tempat orang bekerja.

 

Maka kebutuhan rumah.

Harus diatasi.

 

Dengan cari peluang lain.

Guna menutupnya.

 

Jika wewenang orang.

Dipakai cari tambahan.

Maka jadi masalah.

 

"Misalnya.

Kebutuhan hidup Rp10 juta.

Dalam 1 bulan.

 

Gajinya Rp7 juta.

Tiap bulan.

 

Maka kurang Rp3 juta.

Bisa ambil lewat kewenangan.

 

"Solusinya.

Yaitu tingkatkan pendapatan.

 

Hingga kebutuhan tertutup.

Alhamdulillah.

 

Solusi di Jakarta.

Yaitu pendapatan ASN.

Dibuat setara.

Dengan pendapatan kegiatan lain.

 

Intinya dibuat cukup.

Jangan sampai kurang," imbuh Anies.

 

2.        KORUPSI SEBAB SERAKAH

 

Anies Baswedan jelaskan.

Serakah tak punya batas.

 

"Serakah itu.

Tak ada ujungnya.

 

Cara atasi.

Yaitu:

1)        Hukuman berat.

2)        Sanksi tegas.

 

3)        Sanksi tak pandang bulu," tegas Anies.

 

 

 

3.        KORUPSI SEBAB SISTEM

 

Korupsi faktor sistem.

Bukan karena kebutuhan.

 

Bukan serakah.

Tapi sistem jelek.

 

 Sistem yang buruk.

Bisa jadi faktor korupsi.

 

"Karena proses.

Kondisi yang dihadapi.

 

Bikin orang terjebak.

Dalam korupsi," tutur Anies.

 

Cara atasi korupsi.

Karena sistem.

 

Di Jakarta dilakukan pencegahan.

Dengan cara:

 

1)        Smart planning.

2)        Smart budgeting.

3)        Smart procurement.

 

Mulai rencana.

Sudah pakai digital.

 

Saat penganggaran.

Diteruskan sistem digital.

 

Pengadaan.

Juga pakai digital.

 

Digitalisasi semua level.

Agar bisa kendalikan praktik.

Di lapangan," papar Anies.

 

Anies Baswedan ungkap.

Di Jakarta.

 

Pakai 5 sepakat.

Untuk kelola pemerintahan.

 

Yaitu:

 

1)        Integritas.

2)        Akuntabel.

 

3)        Kolaboratif.

4)        Inovatif.

5)        Berkeadilan.

 

Hal itu.

Terus komunikasi.

 

Dalam tiap gerak pemerintahan.

Agar jadi budaya mengakar.

 

Tapi tak dalam 1-2 hari.

Sudah jadi.

Kebiasaan harus berlangsung terus.

 

Agar jadi budaya.

Budaya tak bisa muncul.

Dalam 1 hari," urai Anies.

 

Anies Baswedan.

Temui beberapa kondisi.

 

Koruptor kreatif luar biasa.

Terutama karena:

 

1)        Serakah.

2)        Sistem.

 

DKI Jakarta.

Pakai smart planning.

 

Dalam berbagai pengadaan.

1)        Barang.

2)        Jasa.

Untuk cegah korupsi.

 

Jakarta juga punya pengawas.

Disebut KPK ibukota.

 

Fungsinya.

Untuk  mencegah.

 

Agar tak ada korupsi.

Di Jakarta," tuturnya.

 

Anies Baswedan jelaskan.

Pemimpin sering ketemu.

Situasi dilema.

 

Terjebak dalam kebijakan.

Tak berpihak pada rakyat.

 

Dilema pemimpin.

Yaitu:

 

1)        Ambil keputusan baik untuk rakyat.

Tapi prosedurnya kurang benar.

 

2)        Prosedurnya benar.

Tapi tak baik untuk rakyat.

 

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM.

Totok Dwi Diantoro jelaskan.

 

Pemerintah sering buat kebijakan.

Tak sesuai aspirasi rakyat.

 

Misalnya.

1.        Pembangunan infrastruktur.

Tak sesuai sasaran.

 

2.        Peraturan undang-undang.

Tak tepat.

 

3.        Prioritas pembangunan.

Tak sesuai aspirasi rakyat.

 

4.        Misalnya pembangunan bandara mangkrak.

Justru jadi kerugian.

 

5.         Izin njlimet.

Tapi direspon Omnibuslaw.

 

6.        UU Cipta Kerja.

Untuk sederhana izin.

 

Tapi merusak lingkungan hidup," terang Totok.

 

Totok ingatkan.

Pemerintah harus:

 

1)        Semangat integritas.

2)        Jujur.

 

3)        Hindari konflik kepentingan.

4)        Perlu pengawasan.

 

Peran pengawas sangat penting.

 

Korupsi muncul.

Setelah ada:

 

1)        Kewenangan besar.

2)        Diskresi.

 

Tapi tidak diawasi," tutup Totok. 

 

 

(Sumber merdeka)

0 comments:

Post a Comment