14920. SEMUA KEKUASAAN MANUSIA PASTI BERAKHIR

 

 

 

SEMUA KEKUASAAN MANUSIA PASTI BERAKHIR

oleh: Drs. HM. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

 

Tiap kekuasaan manusia.

Pasti berakhir.

Hal itu sunatullah.

 

 

Kekuasaan sistem demokrasi.

Atau monarki.

Semua ada episodenya.

 

 

Rocky Gerung: Anies Bisa Bebas Nyatakan Pendapat Politiknya Setelah Lengser

 

Effendi Gazali: Pencapresan Anies Makin Leluasa Usai Akhiri Tugas sebagai Gubernur

 

Relawan Didorong Masif Sosialisasikan Anies di Medsos

 

Ketum Lintas Komunikasi Alumni Jerman: Anies Bisa Lampaui Mahathir dan Lee Kuan Yew

 

Masa jabatan Presiden Jokowi .

Hanya tinggal 2  tahun.

Tahun 2024 berakhir.

 

Tahun  2023.

Yaitu tahun politik.

 

Semua partai.

Sibuk nasib masa depannya.

 

Ada 2 hal yang dipikirkan partai.

Yaitu:

 

1)        Cara suara partai naik.

Minimal tetap.

 

2)        Siapa capres potensial menang.

Dan akan diusung.

 

Hanya 2 itu yang jadi pertimbangan.

Kedua hal ini saling terkait.

 

Karena dukungan kepada capres.

Berpengaruh terhadap suara partai.

 

Partai untung.

Jika mengusung capres.

Yang jadi pilihan konstituennya.

 

Apalagi, capres yang diusung.

Punya peluang besar.

Untuk menang.

 

Maka tiap partai punya survei internal.

 

Bagi partai politik.

Presiden Jokowi.

Segera jadi masa lalu.

 

Waktu romantis.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

 

Segera berakhir.

Dan dilupakan.

 

Pilpres tahun 2024.

Menyedot perhatian partai politik.

Untuk menyiapkan masa depannya.

 

Sejak tahun 2019.

PKS dan Demokrat.

Memilih di luar kekuasaan Jokowi.

 

Otomatis pilihan politiknya berbeda.

Bahkan berseberangan dengan Jokowi.

 

Tahun 2022.

Tampaknya NasDem.

 

Punya pilihan politik.

Tidak sejalan dengan Jokowi.

 

NasDem dan Jokowi.

Punya calon berbeda.

Untuk tahun 2024.

 

NasDem.

Selalu berani.

 

Membuat keputusan awal.

Untuk deklarasi calon.

 

Dengan langkah pro-aktif.

NasDem punya saham besar.

 

Jika calon itu sukses.

Dan jadi presiden.

 

Pilpres tahun 2014 dan 2019.

 NasDem ikut mengusung Jokowi.

 

Tahun 2024.

Jokowi selesai.

 

Dipastikan tidak dicalonkan lagi.

UUD membatasinya.

 

Tiap presiden hanya boleh 2 periode.

 

Wacana pemilu mundur.

Dan gagasan 3 periode.

 

Tak lagi punya ruang.

 

Mayoritas partai dan rakyat menolak.

 Pintu tertutup. 

 

Mungkinkah Jokowi jadi cawapres?

Wacana itu ada.

 

Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan ikut bicara.

 

Soal peluang presiden 2 periode.

Jadi cawapres.

 

 Dahlan Iskan anggap sebagai:

 “Petir di musim kemarau”.

 

Memang aneh juga.

 

Pertanyaannya?

Jokowi mau jadi cawapresnya siapa?

 

Prabowo?

 Tidak mungkin.

 

Kalkulasi politiknya tak masuk.

Prabowo menang.

Jokowi akan diparkir.

 

Tak akan dikasih peran apa-apa.

MoU apa pun.

Tak berlaku.

 

Kekuasaan punya logika sendiri.

Kekuasaan tidak tunduk pada komitmen personal.

 

Misalnya.

MoU Batu Tulis.

Hal itu salah satu faktanya.

 

MoU Gerindra-PKS.

Yaitu fakta lainnya.

 

 Pihak yang wacanakan.

 Jokowi maju cawapres.

 

Seperti mahasiswa FISIP.

Baru belajar politik.

 

Jika pasangan Prabowo-Jokowi kalah.

Hal itu lebih parah lagi.

 

Jadi preseden buruk dalam sejarah.

Menang atau kalah.

 

Pasangan Prabowo-Jokowi.

Kekuasaan dan wibawa Jokowi.

Akan rontok.

 

Kekuasaan dan peran apa.

Yang dimiliki wakil presiden?

 

Nyaris tak ada.

Terutama jika kalah pilpres.

 

Jokowi tidak dikenang.

Sebagai Presiden ke-7.

Tapi sebagai cawapres gagal.

 

Jokowi cawapres.

Siapa pun pasangannya.

Tidak untung sama sekali.

 

Hal itu pilihan politik.

Paling tidak rasional.

 

Tahun 2024 bukan milik Jokowi.

Jokowi segera jadi masa lalu.

 

Seloyal apa pun partai, pejabat, pengusaha.

Bahkan relawan.

 

Mereka berpikir masa depan.

Rasional mereka.

 

Yaitu masa depan.

Bukan masa lalu.

 

Jika hari ini.

 NasDem tidak seperahu lagi.

 

Dengan Jokowi.

Untuk Pilpres 2024.

 

Maka ke depan.

Hampir pasti diikuti partai lain.

 

Bukan membangkang.

Tapi tuntutan masa depan.

 

Hal itu politik rasional.

Jokowi tidak bisa mencegah.

Dan menyanderanya.

 

Tidak hanya bagi Jokowi.

Tapi hukum politik.

Berlaku pada semua rezim.

 

Keputusan partai politik.

Selalu terkait suara partai.

 

Dan calon yang punya efek elektoral.

Potensial menang.

 

Hanya itu.

Tak ada yang lebih rasional.

Daripada pertimbangan itu.

 

Komunikasi politik.

Oleh partai-partai politik.

 

Selama ini.

Punya tujuan.

 

Untuk menaikkan suara.

Dan menang.

 

Hanya soal waktu.

Kapan partai membuat keputusan.

 

Terkait ini.

Jokowi tidak lagi jadi pertimbangan.

 

Jokowi segera jadi sejarah masa lalu.

 

Tahun 2023.

Akan banyak partai.

 

Yang tidak sejalan.

Dengan pilihan Jokowi.

 

Sikap politik paling rasional.

Bagi Jokowi.

Yaitu netral.

 

Dengan sikap netral.

Jokowi meninggalkan legacy yang baik.

 

Jokowi dicatat sebagai negarawan.

Masa depannya relatif lebih aman.

 

Siapa pun  terpilih jadi presiden.

Jokowi aman dan terhormat.

 

Tapi sebaliknya.

Jika Jokowi terlalu ikut campur.

 

Dalam pilpres.

Dan calon pilihannya kalah.

 

Hal itu punya risiko politik.

Amat besar.

 

Jika kontestasi Pilpres tahun 2024.

Se-ekstrem tahun 2019.

 

Maka risiko politiknya.

Bisa ekstrem juga.

 

Rakyat berharap.

Kompetisi di Pilpres tahun 2024.

 

Berjalan  fair, jujur, dan adil.

. Semua partai dan capres.

 

Diberikan ruang sama.

Untuk kompetisi secara elegan.

 

Sehingga lahir presiden terpilih.

Yang diterima semua pihak.

 

Siapa pun presiden terpilih.

Dia presiden seluruh rakyat Indonesia.

 

Bukan presiden.

Untuk pendukungnya saja.

 

Hal itu.

Harus jadi prinsip leadership bangsa.

 

 

(Sumber kba)

Tony Rosyid