4089. PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M

1.    KOMPAS.TV - Kementerian Kesehatan merilis aturan turunan merinci Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

2.    Rincian dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

3.    Aturan tersebut dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

4.    Peraturan ini ditetapkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto pada Jumat (3/4/2020).

5.    Sebelumnya, mengutip PP Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud sebagai PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 atau virus Corona untuk mencegah penyebarannya.

6.    PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari.

7.    Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

A.   Berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, pelaksanaan PSBB meliputi:

1.    Peliburan sekolah dan tempat kerja.

2.    Pembatasan kegiatan keagamaan.

3.    Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

4.    Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.

5.    Pembatasan moda transportasi.

6.    Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan kemanan.

B.   Ke-1: Peliburan sekolah dan tempat kerja.

1.    Peliburan sekolah yang dimaksud adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media paling efektif.

2.    Pengecualian peliburan sekolah berlaku bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

3.    Sementara, yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.

4.    Adapun pengecualian peliburan tempat kerja yaitu kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan.

5.    Lalu, terkait dengan ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

C.   Ke-2: Pembatasan kegiatan keagamaan.

1.    Pembatasan dilakukan dalam bentuk kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.

2.    Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.

3.    Pengecualian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

4.    Pemakaman orang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.

D.   Ke-3: Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

1.    Pembatasan dilakukan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.

2.    Pembatasan dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok.

3.    Juga tidak berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum untuk kebutuhan dasar lainnya seperti olahraga.

4.    Pengecualian ini juga dilaksanakan tetap memperhatikan protokol dan pedoman yang berlaku.

E.   Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.

1.    Pembatasan dilakukan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi diakui pemerintah dan peraturan perundangan.

2.    Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.

F.    Pembatasan moda transportasi.

1)    Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang.

2)    Selain itu, moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

G.   Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

1.    Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.    Kegiatan tersebut dilakukan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman protokol dan peraturan perundangan.

(Sumber: internet)