31030. POLITIK DINASTI MASIH PRESIDEN FAMILI IKUT POLITIK

 

POLITIK DINASTI MASIH PRESIDEN FAMILI IKUT POLITIK

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

Diskusi publik tema.

 'Dinasti Politik Jokowi'

 

Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, Tangsel.

 

Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH)

Indonesia Jentera 

 

Bivitri Susanti menilai

 

Presiden Joko Widodo.

Membangun politik dinasti.

 

Menurut Bivitri.

Presiden Jokowi.

 

Merusak tatanan demokrasi.

Yang dibangun

 

Usai reformasi.

Tahun  1998.

 

"Pertanyaannya.

Apakah politik dinasti Jokowi.

 

Merusak demokrasi?

 

Jawabnya: iya," kata Bivitri.

 

Selasa (3/10/2023).

 

Bivitri jelaskan.

Beberapa faktor.

 

Terjadinya politik dinasti.

Yaitu:

1)        Cara politik top-down.

Dari atas ke bawah.

 

2)        Caleg-capres elit dan tertutup.

 

3)        Parpol gagal kaderisasi.

 

4)        Jaringan kekuasaan sebar kelompok tertentu.

 

5)        Kekuasaan absolut.

Pada satu jabatan.

 

6)        Kurangnya pendidikan pada pemilih.

 

"Dalam konteks capres-cawapres.

Soalnya ambang batas calon presiden.

 (presidential threshold)," katanya.

 

Faktor politik dinasti.

Parpol gagal buat kader.

Gagal kaderisasi.

 

Misalnya.

Ada caleg mantan koruptor.

 

Bukti partai politik gagal.

Dalam kaderisasi.

 

Padahal masih banyak.

Anak muda lain," kata dia.

 

Soal jaringan kekuasaan.

Menyebar pada kelompok tertentu.

 

Kekuasaan absolut.

Pada satu jabatan.

 

Soal kurangnya pendidikan pemilih.

Tugas  mahasiswa dan warga.

Beri pemahaman," katanya.

 

Direktur Lingkar Madani Indonesia.

 Ray Rangkuti katakan.

 

Bahwa anak dan menantu Jokowi.

Jadi wali kota.

 

Telah membangun dinasti.

Sebab masin menjabat.

 

"Ada orang sebutkan.

Megawati dan Soekarno.

 

Juga bangun dinasti.

Tapi itu berbeda.

 

Karena Soekarno lengser.

Baru Megawati terjun politik.

 

Yang disebut dinasti.

Jika masih menjabat.

 

Kemudian anak, menantu,  dan istrinya.

Masuk politik.

 

Seperti Presiden Jokowi.

Sekarang ini," kata Ray Rangkuti. 

 

(sumber jpnn)