ADA 2 CARA POLITIK UANG LANGSUNG TAK LANGSUNG
Oleh Drs. HM Yusron Hadi,MM
Memberi uang, barang dan jasa.
Dilarang UU dan Peraturan.
Tapi kandidat Pilkades.
Anggap tidak ada.
Sebab semuanya melakukan.
Survei LSI dan ICW.
Politik uang di Pilkada.
Tahun 2019.
Pakai politik uang.
Sekitar 11,5 persen.
Tahun 2020.
Sekitar 20,8 persen.
Tanda politik uang.
Dianggap biasa.
Tak ada tindakan hukum tegas.
Warga anggap.
Pemberian berupa uang, barang, dan
jasa.
Hal biasa dalam Pilkades
(Guno,2019).
Lili Romli (2009).
Warga cenderung transaksional.
Mereka imbalan uang atau barang.
Kepada kandidat.
Artinya.
Mereka minta pada kandidat.
Tanpa merasa bersalah.
Tanda warga makin permisif.
Anggap politik uang.
Hal lazim.
Kumorotomo (2009) jabarkan.
Ada 2 politik uang.
1)
Langsung.
2)
Tak langsung.
1.
Politik uang langsung.
Calon atau tim sukses.
Datang langsung ke rumah.
Membagi pada warga.
Calon beri uang.
Dalam kampanye tertutup atau terbuka.
Harganya melebihi batas aturan.
2.
Politik uang tak langsung.
Calon tak langsung beri uang.
Tapi lewat tim sukses.
Untuk Pilkades.
Calon memberi:
1)
Sembako.
2)
Kambing.
3)
Sapi.
4)
Sepeda motor.
5)
Dan lainnya.
Untuk 'membeli' suara pemilih.
Marijan (2008).
Calon Kepala Desa.
Bisa keluar 1 miliar rupiah.
Membagi uang dan barang pada pemilih.
Ada calon beri Rp50.000 per orang.
Ada yang beri Rp100.000- 200.000 per orang.
Uang Rp1 miliar
Atau Rp1.000.000.000
Bisa beli 5.000 orang.
Tiap orang Rp200.000,-
Cara atasi politik uang.
1)
Pendidikan politik.
2)
Pilih berdasar kapasitas dan visi misi
calon.
3)
Bukan berdasar pemberian uang.
4)
Tak berdasar janji kosong.
5)
Transparan dana Pilkades.
6)
Penguatan lembaga pengawas.
7)
Saksi independent.
8)
Para calon komitmen tak politik uang.
9)
Tanda tangan pakta integritas.
10) Pakai media lokal dan social.
Sebarkan info benar dan edukasi.
11) Pihak eksternal LSM, media, dan komunitas.
Kawal pilkades bersih.
Diharapkan pilkades.
1)
Adil.
2)
Transparan.
3)
Demokratis.
4)
Warga pilih pemimpin terbaik.
Untuk majukan desanya.
(Sumber kumparan)
.png)
