BUZZER DALAM DEMOKRASI TAPI HUKUM HARUS TEGAK
LURUS
Oleh: Drs. H. M.
Yusron Hadi, M.M.
Dalam Hari Pers
Nasional 2021.
Pada 9 Februari 2021.
Ketua Umum Pimpinan Pusat
(PP) Muhammadiyah.
Haedar Nashir
mengangkat tantangan pers masa kini.
Ia menunjuk buzzer adalah musuh pers.
"Musuh terbesar
dunia pers saat ini.
Khususnya pers online jalur
media social.
Yaitu para buzzer yang
minim tanggung jawab kebangsaan.
Etika berita tak
imbang.
Dan keadaban
mulia," kata Haedar.
Dalam publikasi di
situs Muhammadiyah, Rabu (10/2).
Ramainya buzzer di medsos
Indonesia.
Bukan pertama terjadi.
Dalam 2 tahun ke belakang.
Pada tahun 2019.
Isu 'Buzzer Istana'.
Dan 'Kakak Pembina'
para buzzer muncul.
Istilah buzzer berasal
dari bahasa Inggris.
Artinya lonceng, bel,
atau alarm.
Dalam Oxford
Dictionaries.
Buzzer artinya
perangkat elektronik.
Dengan suara
berdengung sebagai sinyal.
Buzzer adalah pembuat suara
bising.
Seperti dengung lebah.
Ada 4 ciri buzzer, yaitu:
1.
Persuasif.
2.
Digerakkan motif
tertentu.
Dibayar atau sukarela.
3.
Jaringan luas.
Punya akses ke info
kunci.
4.
Mampu memproduksi
konten.
Awalnya, buzzer dipakai
dalam nia marketing.
Atau branding sebuah
produk.
"Adapun ‘mulut’
yang ‘dipinjam’ untuk memasarkan produk atau jasa.
Yaitu ‘mulut’ orang penting,
popular, dan punya pengaruh.
Dalam perjalanannya.
Ada pergeseran jasa buzzer.
Tahun 2012.
Awal terlibatnya buzzer
dalam peristiwa politik.
Saat itu, buzzer dipakai
pada Pilgub DKI Jakarta.
Kemudian buzzer dipakai
secara luas dalam dunia politik.
Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014.
Jasa buzzer dilirik para
aktor politik.
Ada 3 strategi buzzer
dalam menampilkan pesan.
1. Berkicau
di Medsos memakai tagar.
Untuk
membangun percakapan.
2. Membuat
atau memanfaatkan situs berita.
Untuk
meningkatkan kredibilitas konten.
3. Memanfaatkan
jaringan tertentu dan aplikasi chat.
Seperti
WA atau Telegram untuk menyebarkan konten.
Bradshaw dan Howard
menemukan fakta.
Bahwa politikus,
partai politik.
Dan kontraktor swasta
di Indonesia.
Terlibat dalam
manipulasi media social.
Lewat aktivitas
pasukan siber.
Atau buzzer.
Mereka menjelma dalam
berbagai organisasi.
Untuk menyebarkan ide.
Agenda politik.
Hingga membentuk opini
publik.
Fakta lain yang
diungkap dalam riset.
Indonesia adalah 1
dari 45 negara.
Yang partai politiknya
memakai buzzer selama pemilu.
Menurut riset.
Akun palsu dipakai oleh
para pasukan siber.
Untuk menyebarkan
propaganda.
Ada 3 kategori akun palsu,
yaitu:
1.
Bot.
2.
Manusia.
3.
Cyborg.
Di Indonesia, memakai akun
bot dan manusia.
Cyborg adalah gabungan
bot dan manusia.
Bot adalah akun yang didesain
otomatis.
Untuk meniru perilaku
manusia secara online.
Cara yang dipakai para
pasukan siber.
1. Menyebarkan
propaganda pro pemerintah atau partai politik.
2. Menyerang
oposisi.
3. Menyebarkan
kampanye kotor.
4. Mendorong
perpecahan dan polarisasi.
5. Manipulasi
berita.
Para buzzer manipulasi
media.
Membuat meme, video,
portal berita hoaks atau media.
Yang dimanipulasi.
Agar para pengguna
medsos salah paham akan suatu hal.
Terkadang, pasukan
siber membuat konten.
Dengan target komunitas
tertentu.
Memakai data online
dan offline.
Atau membayar iklan di
platform media sosial popular.
Beberapa pasukan siber
menargetkan komunitas tertentu.
Dengan putar balik
fakta.
Yaitu disinformasi.
Atau media yang
dimanipulasi.
Buzzer Ancam Demokrasi
Whisnu Triwibowo,
Dosen Departemen Komunikasi Universitas Indonesia.
Menyebut buzzer berbahaya.
Jika dipakai negara
otoritarian.
Dalam rezim otoriter.
Media sosial dipakai menekan
perbedaan.
Dalam opini public.
Untuk melanggengkan
kekuasaannya.
Kebebasan berekspresi terancam.
Karena pendapat yang
berlawanan dengan pemerintah.
Diserang balik dengan
disinformasi.
Akun media sosialnya
diretas dan disebar.
Dengan adanya buzzer.
Teknologi digital.
Yang baik dipakai.
Untuk praktik demokrasi.
Justru jadi rusak.
Karena bisa menciptakan
perpecahan public.
Yang membuat publik
kehilangan kerangka acuan.
Sehingga tidak bisa berfungsi
dengan baik.
Terutama terkait
pemilihan pemimpin.
Dan pengawasan
kebijakan publik,” paparnya.
(Sumber kumparan)
