Organisasi Profesi Guru

Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.

Tema Gambar Slide 2

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Tema Gambar Slide 3

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Wednesday, March 9, 2022

12758. AGAR ADIL HARUS OBJEKTIF LIHAT MASALAH

 

 





 

AGAR ADIL HARUS OBJEKTIF LIHAT MASALAH

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

Berbagai soal kebangsaan.

Yang terjadi belakangan.

Bukan sebatas hilir.

 

Tapi berasal dari hulu.

 

Yaitu kebijakan pemerintah.

Yang ikut mempengaruhinya.

 

Pernyataan itu disampaikan.

 Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

 Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.

 

Dalam acara.

 “Pak Sekum Menyapa:

Apa Kabar Muhammadiyah Hari Ini?”

 

Secara daring oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Depok, Sleman.

Senin (7/3),

 

Indonesia saat ini.

Tidak sedang baik- baik saja.

 

Karena banyak isu.

Hadir silih berganti.

Menghampiri negeri ini.

 

Terutama kalangan akar rumput.

Merasakan langsung dampaknya.

 

Mulai langkanya minyak.

Dan naiknya harga pangan.

 

Juga ada isu elit.

 

Salah satunya.

Wacana penundaan Pemilu 2024.

 

Dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Ada insiden di Banyuwangi.

 

Yaitu salah satu papan nama Masjid.

Milik Ranting Muhammadiyah dicabut.

 

Tentu memantik rasa simpati.

Bagi seluruh warga Persyarikatan.

 

Bagaimana tanggapan PP Muhammadiyah terkait isu itu?

 

Melihat kondisi negeri saat ini.

 

Abdul Mu’ti setuju.

Jika Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

 

Karena pandemi Covid-19.

Menimbulkan dampak sistemik.

Dan fundamental serta global.

 

“Kita hidup dalam tatanan dunia.

 

Yang saling bergantung.

Sehingga kita harus saling memperkuat,” jelasnya.

 

Berbagai soal itu.

Tentu tidak berdiri sendiri.

 

Harus dilihat dengan sudut pandang objektif.

 

Artinya masalah yang terjadi saat ini.

Masalah hilir yang lebih substantif.

Atau mendasar.

 

Salah satu contohnya.

 

Langkanya minyak goreng.

Yaitu dampak kebijakan besar.

 

Yang selama ini.

Tidak bisa dikontrol pemerintah.

 

Sehingga terjadi kepanikan sosial di masyarakat.

 

Karena khawatir tidak mendapat minyak goring.

Menjadi masalah serius.

 

Adapun, hulu masalahnya.

Bisa dilihat dari kebijakan pemerintah.

 

Tentang industri minyak goreng.

 

Tidak hanya masalah minyak goreng saja.

 

Tapi harga kebutuhan pokok lainnya.

 

Juga akan mengalami kenaikan.

Khawatir bisa berdampak pada sektor lain.

 

Pemilu 2024 tak perlu ditunda

 

Pemilu 2024.

Tidak perlu ditunda.

 

Jika argumen penundaan pemilu.

Terkait  ekonomi.

 

Pemerintah menyatakan.

 

Bahwa ekonomi sudah mulai membaik dan tumbuh.

 

Argumen tentang bencana.

 

Tidak ada yang bisa memprediksi datangnya bencana.

 

Karena Indonesia berada di kawasan ring of fire.

 

Beberapa argumen penundaan pemilu.

Bisa dipatahkan.

 

Misalnya perang Rusia-Ukraina .

Dan pandemi Covid-19.

 

Jika pemilu ditunda.

Akan muncul masalah lain.

 

Seperti dijelaskan beberapa analis.

 

Yaitu terkait perpanjangan masa jabatan presiden, kabinet, DPR, DPD, DPRD.

 

Dan berbagai jabatan lainnya,” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

Berbagai soal yang terjadi di Indonesia.

 

Tentunya tidak bisa mengkapitalisasinya.

Tanpa melihat secara objektif .

 

Sisi-sisi positif pencapaian  pemerintah.

 

Jika dilihat aspek kekurangannya saja.

Maka timbul rasa pesimis.

Melihat masa depan Indonesia.

 

Tapi jika hanya dilihat sisi positifnya saja.

Maka timbul rasa terlalu percaya diri.

Melihat masa depan.

 

Padahal masih banyak masalah.

Yang harus diselesaikan.

 

Kita agar melihat persoalan dengan outlook objektif.

 

Yaitu mampu melihat keberhasilan.

Tapi tidak menutupi kekurangannya.

 

Keberhasilan yang sudah dicapai.

Harus ditingkatkan.

 

Masalah kekurangannya.

Harus diperbaiki.

Dan disempurnakan.

 

Hal itu ciri khas gerakan Muhammadiyah.

 

Yaitu tidak menjadi korektif-reaktif.

Yang melihat sisi kekurangannya.

 

Lalu bereaksi.

Tanpa solusi atau jalan keluar.

 

Muhammadiyah sesuai khittah atau kepribadiannya.

 

Yaitu organisasi yang terhadap pemerintahan.

 

Selalu bersikap harmonis-kritis.

 

Tetap mengedepankan harmoni.

Tapi juga bersikap kritis.

 

Karena itu ciri dari masyarakat madani.

Menurut Muhammadiyah.

 

Hal itu sesuai Matan Keyakinan.

Dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah.

 

Bahwa kita mendukung pemerintahan yang sah.

 

Mematuhi hukum yang berlaku.

 

Sepanjang hukum itu.

Tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

 

Penyelenggaraan Negara.

Juga tidak bertentangan dengan  Pancasila dan UUD 1945,” paparnya.

 

Agar seluruh warga Muhammadiyah.

Senantiasa menyampaikan kebaikan dengan makruf.

 

Dengan perkataan lembut.

Tapi tegas, bernas, bermakna dalam, mulia, benar.

 

Dan bisa dipahami sebaik-baiknya.

Kepada orang lain.

 

Dalam melihat masalah.

Perlu sikap objektif, independen.

 

Tidak mudah dipengaruhi hal yang tidak jelas sumbernya.

Dan tidak jelas benarnya.

 

“Kita harus senantiasa mengajak  berbuat baik.

Sesuai prinsip mengajak pada kebaikan.

 

Juga mengingatkan.

Bahwa jika masalah tidak diatasi.

 

Maka kita akan punya masalah sangat besar.

 

Yaitu bangsa ini akan tinggal sejarah,” pungkasnya.

 

(Sumber suara.muhammadiyah)

 

12754. PEMIMPIN OTORITER TERMASUK RADIKAL

 

 



 

 

PEMIMPIN OTORITER  TERMASUK RADIKAL

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

Otoriter adalah pemimpin yang sewenang-wenang dan seenaknya sendiri.

 

Liberal adalah segalanya bersifat bebas.

 

Kapitalis adalah orang yang bermodal besar.

Kapitaalis adalah golongan atau kelompok orang yang sangat kaya.

 

 

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).

 Prof Din Syamsuddin menyampaikan.

 

 Bahwa sebagian umat Islam.

Merasa terkena tuduhan radikalisme dan intoleransi.

 

Tuduhan itu menyakitkan bagi umat Islam.

 

 Jika umat Islam tidak toleransi.

Maka tidak ada stabilitas.

Dan kerukunan di Indonesia.

 

Umat Islam adalah kelompok paling toleransi.

 

 

Buktinya kesultanan.

Yang jumlahnya sekitar 70-an.

 

 Rela bergabung untuk mendukung.

Dan berintegrasi dengan negara baru.

 

Bernama Republik Indonesia.

Yang berdasar Pancasila.

 

 

 Hal itu adalah sikap toleransi  sangat besar.

 

 

"Tidak mungkin ada tingkat kerukunan nasional seperti ini.

 

Jika umat Islam.

Yang jumlahnya banyak.

Tapi tidak toleran," kata Din kepada Republika.

 

 Usai Rapat Pleno Wantim MUI ke-44.

Di Gedung MUI Pusat, Rabu (23/10).

 

 

Dia mengingatkan.

Bahwa fungsi Kementerian Agama untuk membangun moralitas bangsa.

 

 Dan mengembangkan keberagamaan.

 

 Ke arah positif serta konstruktif bagi bangsa.

 

 

Kemenag berfungsi untuk menjaga, meningkatkan kerukunan.

Dan kualitas keagamaan.

 

 

Kemenag jangan belok menjadi anti radikalisme.

 

Jika Kemenag mendapat tugas menjadi anti radikalisme.

 

Maka seolah-olah umat beragama yang radikal.

 

Boleh saja anti radikalisme.

 

Tapi jangan hanya anti radikalisme keagamaan.

 

Tapi tidak peduli radikalisme ekonomi dan radikal politik.

 

 

"Mengapa tidak mempersoalkan radikal ekonomi?

 

Yang melakukan kekerasan pemodal.

Yang menimbulkan kesenjangan.

 

Hal itu namanya radikal ekonomi.

 

 

Radikal ekonomi.

Yaitu kegiatan ekonomi.

Yang menimbulkan kesenjangan.

 

 

Mengapa tidak peduli radikal politik?

 

Radikal politik.

Yaitu pihak yang merasa menang.

Kemudian merasa berkuasa.

Seolah-olah bisa berbuat apa saja.

 

Dalam bentuk otoritarianisme," ujarnya.

 

 

Memang kelompok dan paham yang anti Pancasila.

Harus ditolak.

 

Tapi  tidak hanya paham.

Yang bersifat keagamaan.

 

 

Sebab banyak juga kelompok.

Yang ingin mengembangkan.

Paham lain yang anti Pancasila.

 

 

Bahwa paham kapital dan liberal.

Juga anti Pancasila.

 

Bahkan sistem politik di Indonesia.

Bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila.

 

 

Yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

 

 

Sila ke-4 Pancasila dilambangkan.

Dengan kepala banteng.

Di bagian kanan atas perisai.

Berlatar merah.

 

 

Banteng adalah hewan sosial yang kuat.

 

Dan sering berkelompok.

Atau berkumpul.

 

 

Sila ke-4 Pancasila.

Menggambarkan masyarakat harus bermusyawarah.

Berkumpul dan  mendiskusikan sesuatu.

 

Dalam mengambil keputusan.

 

 

Radikal ekonomi di Indonesia.

Juga bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila.

 

 

Yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

 

Sila ke-5 Pancasila dilambangkan.

Dengan kapas dan padi.

Di bagian kanan bawah.

Perisai berlatar putih.

 

Padi dan kapas adalah kebutuhan utama.

 

Semua masyarakat Indonesia.

 

Tanpa melihat status dan kedudukannya.

 

Padi melambangkan makanan pokok.

 

Kapas melambangkan sandang dan pakaian. 

 

Sila ke-5 Pancasila.

Mencerminkan persamaan social.

 

Yaitu tidak adanya perbedaan.

Dan kesenjangan sosial ekonomi.

 

Dalam masyarakat Indonesia.

 

 

"Tapi kenapa.

Hal itu tidak dituduh musuh nyata Pancasila.

 

Apalagi ada separatisme," ujarnya.

 

 

(Sumber Republika.co.id)