12758. AGAR ADIL HARUS OBJEKTIF LIHAT MASALAH

 

 

 

AGAR ADIL HARUS OBJEKTIF LIHAT MASALAH

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

Berbagai soal kebangsaan.

Yang terjadi belakangan.

Bukan sebatas hilir.

 

Tapi berasal dari hulu.

 

Yaitu kebijakan pemerintah.

Yang ikut mempengaruhinya.

 

Pernyataan itu disampaikan.

 Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

 Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.

 

Dalam acara.

 “Pak Sekum Menyapa:

Apa Kabar Muhammadiyah Hari Ini?”

 

Secara daring oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Depok, Sleman.

Senin (7/3),

 

Indonesia saat ini.

Tidak sedang baik- baik saja.

 

Karena banyak isu.

Hadir silih berganti.

Menghampiri negeri ini.

 

Terutama kalangan akar rumput.

Merasakan langsung dampaknya.

 

Mulai langkanya minyak.

Dan naiknya harga pangan.

 

Juga ada isu elit.

 

Salah satunya.

Wacana penundaan Pemilu 2024.

 

Dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Ada insiden di Banyuwangi.

 

Yaitu salah satu papan nama Masjid.

Milik Ranting Muhammadiyah dicabut.

 

Tentu memantik rasa simpati.

Bagi seluruh warga Persyarikatan.

 

Bagaimana tanggapan PP Muhammadiyah terkait isu itu?

 

Melihat kondisi negeri saat ini.

 

Abdul Mu’ti setuju.

Jika Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

 

Karena pandemi Covid-19.

Menimbulkan dampak sistemik.

Dan fundamental serta global.

 

“Kita hidup dalam tatanan dunia.

 

Yang saling bergantung.

Sehingga kita harus saling memperkuat,” jelasnya.

 

Berbagai soal itu.

Tentu tidak berdiri sendiri.

 

Harus dilihat dengan sudut pandang objektif.

 

Artinya masalah yang terjadi saat ini.

Masalah hilir yang lebih substantif.

Atau mendasar.

 

Salah satu contohnya.

 

Langkanya minyak goreng.

Yaitu dampak kebijakan besar.

 

Yang selama ini.

Tidak bisa dikontrol pemerintah.

 

Sehingga terjadi kepanikan sosial di masyarakat.

 

Karena khawatir tidak mendapat minyak goring.

Menjadi masalah serius.

 

Adapun, hulu masalahnya.

Bisa dilihat dari kebijakan pemerintah.

 

Tentang industri minyak goreng.

 

Tidak hanya masalah minyak goreng saja.

 

Tapi harga kebutuhan pokok lainnya.

 

Juga akan mengalami kenaikan.

Khawatir bisa berdampak pada sektor lain.

 

Pemilu 2024 tak perlu ditunda

 

Pemilu 2024.

Tidak perlu ditunda.

 

Jika argumen penundaan pemilu.

Terkait  ekonomi.

 

Pemerintah menyatakan.

 

Bahwa ekonomi sudah mulai membaik dan tumbuh.

 

Argumen tentang bencana.

 

Tidak ada yang bisa memprediksi datangnya bencana.

 

Karena Indonesia berada di kawasan ring of fire.

 

Beberapa argumen penundaan pemilu.

Bisa dipatahkan.

 

Misalnya perang Rusia-Ukraina .

Dan pandemi Covid-19.

 

Jika pemilu ditunda.

Akan muncul masalah lain.

 

Seperti dijelaskan beberapa analis.

 

Yaitu terkait perpanjangan masa jabatan presiden, kabinet, DPR, DPD, DPRD.

 

Dan berbagai jabatan lainnya,” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

Berbagai soal yang terjadi di Indonesia.

 

Tentunya tidak bisa mengkapitalisasinya.

Tanpa melihat secara objektif .

 

Sisi-sisi positif pencapaian  pemerintah.

 

Jika dilihat aspek kekurangannya saja.

Maka timbul rasa pesimis.

Melihat masa depan Indonesia.

 

Tapi jika hanya dilihat sisi positifnya saja.

Maka timbul rasa terlalu percaya diri.

Melihat masa depan.

 

Padahal masih banyak masalah.

Yang harus diselesaikan.

 

Kita agar melihat persoalan dengan outlook objektif.

 

Yaitu mampu melihat keberhasilan.

Tapi tidak menutupi kekurangannya.

 

Keberhasilan yang sudah dicapai.

Harus ditingkatkan.

 

Masalah kekurangannya.

Harus diperbaiki.

Dan disempurnakan.

 

Hal itu ciri khas gerakan Muhammadiyah.

 

Yaitu tidak menjadi korektif-reaktif.

Yang melihat sisi kekurangannya.

 

Lalu bereaksi.

Tanpa solusi atau jalan keluar.

 

Muhammadiyah sesuai khittah atau kepribadiannya.

 

Yaitu organisasi yang terhadap pemerintahan.

 

Selalu bersikap harmonis-kritis.

 

Tetap mengedepankan harmoni.

Tapi juga bersikap kritis.

 

Karena itu ciri dari masyarakat madani.

Menurut Muhammadiyah.

 

Hal itu sesuai Matan Keyakinan.

Dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah.

 

Bahwa kita mendukung pemerintahan yang sah.

 

Mematuhi hukum yang berlaku.

 

Sepanjang hukum itu.

Tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

 

Penyelenggaraan Negara.

Juga tidak bertentangan dengan  Pancasila dan UUD 1945,” paparnya.

 

Agar seluruh warga Muhammadiyah.

Senantiasa menyampaikan kebaikan dengan makruf.

 

Dengan perkataan lembut.

Tapi tegas, bernas, bermakna dalam, mulia, benar.

 

Dan bisa dipahami sebaik-baiknya.

Kepada orang lain.

 

Dalam melihat masalah.

Perlu sikap objektif, independen.

 

Tidak mudah dipengaruhi hal yang tidak jelas sumbernya.

Dan tidak jelas benarnya.

 

“Kita harus senantiasa mengajak  berbuat baik.

Sesuai prinsip mengajak pada kebaikan.

 

Juga mengingatkan.

Bahwa jika masalah tidak diatasi.

 

Maka kita akan punya masalah sangat besar.

 

Yaitu bangsa ini akan tinggal sejarah,” pungkasnya.

 

(Sumber suara.muhammadiyah)