RAKYAT FRUSTRASI PAJAK NAIK KORUPSI DIHUKUM
RINGAN
Oleh: Drs. H.M. Yusron Hadi, M.M.
Rocky Gerung kritik.
Kebijakan ekonomi .
Pemerintahan Prabowo.
PPN sebesar 12 persen.
Memperburuk timpang sosial dan ekonomi.
Kaum kaya dan miskin Indonesia.
“Publik merasa frustrasi dan putus asa.
Melihat koruptor dihukum ringan.
Rakyat dibebani pajak naik.
Ketimpangan makin besar,” ujar Rocky.
Rocky nilai.
Pemerintah menaikkan PPN.
Tambah beban rakyat kecil.
Tapi pelaku korupsi.
Buat negara rugi besar.
Dihukum ringan.
Rocky soroti.
Hukum tak adil kasus korupsi.
Vonis ringan pelaku korupsi timah.
Negara rugi 300 triliun.
Tambah tegang social.
“Orang lihat negara rugi besar.
Tapi dihukum sangat ringan.
Tambah rasa tidak adil.
Memperburuk citra pemerintah,”
tambahnya.
Menurut Rocky.
Kebijakan itu.
Tak hanya ciptakan timpang social.
Makin tajam.
Juga picu politik tidak stabil.
Ia ingatkan.
Ketegangan social.
Akibat kebijakan tidak adil.
Seperti pajak naik.
Tak imbangi tindakan tegas.
Pada koruptor.
Jadi bom waktu.
Ancam stabilitas negara.
Rakyat merasa kebijakan ekonomi.
Tak berpihak pada rakyat.
Ketimpangan terus melebar .
Penegakan hukum tidak adil.
Khawatir Indonesia.
Tak stabil sosial dan politik.
Yang besar di masa depan.
(Sumber
Rocky Gerung)
