5258. PEMERINTAH BUKAN NEGARA

PEMERINTAH BUKAN NEGARA

Oleh: Drs. HM. Yusron Hadi, M.M.

A.   Pemerintah Bukan Negara.

1.    Oleh Pipit di Jerman.

2.    Pak Pipit sering menjelaskan bahwa Pemerintah bukan Negara.

3.    Pemerintah berbeda dengan Negara.

4.    Berdasar pengalamannya hidup di Jerman.

5.    Ketika bayi lahir, pada saat itu pula Negara mencairkan semua tunjangannya untuk bayi itu.

6.    Tidak peduli siapa kanselirnya.

7.    Tidak peduli siapa pejabat pemerintahnya.

8.    Tetapi Negara hadir saat itu.

B.   Di lndonesia, Pemerintah sering berlaku sebagai Negara.

1.    Kondisi Jerman berbanding terbalik dengan di Indonesia.

2.    Di lndonesia, Pemerintah sering berlaku sebagai Negara.

3.    Tidak jarang, ketika Bupati baru dilantik, para Pegawai Pemerintah langsung dimutasi pemindahan kerja.

4.    Hanya karena orang-orang itu bukan dari tim suksesnya.

5.    Seharusnya hal ini tidak terjadi.

C.   Pegawai Negara hanya patuh kepada Negara.

1.    Semestinya Pegawai Negara hanya taat kepada Negara, bukan kepada Pemerintah.

2.    Pak Pipit menilai itu sebabnya birokrasi di Indonesia berjalan amburadul.

3.    Seharusnya, Pegawai Negeri Sipil hanya taat kepada Negara.

4.    Bukan taat kepada Pemerintah.

5.    Tetapi, rezim Orde Baru mencantumkan dalam undang-undang.

6.    Bahwa Pegawai Negeri taat kepada Negara dan Pemerintah yang berkuasa.

D.   Aparatur Negara bukan Pegawai Pemerintah.

1.    Contoh lainnya, Rumah Sakit Pemerintah di Indonesia.

2.    Di Jerman tidak ada Bank Pemerintah seperti di Indonesia.

3.    Salah kaprahnya Aparatur Negara dianggap sebagai Pegawai Pemerintah.

4.    Pegawai di Kementerian seharusnya Pegawai Negara, bukan Pegawai Pemerintah.

5.    Di DPR RI, pegawai di Sekretariat Jendral DPR adalah PNS, padahal DPR adalah Lembaga Legislatif.

6.    Secara logika, jika Lembaga Legislatif ingin membuka lamaran pekerjaan, ia minta izin kepada Lembaga Eksekutif yakni Menteri Dalam Negeri agar diberi jatah Pegawai.

7.    Anehnya lagi, hal ini juga berlaku di beberapa Lembaga Negara di Indonesia.

8.    Seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan lainnya.

E.   KPU harus independen.

1.    KPU seharusnya menjadi Lembaga Independen justru mendapat jatah Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Dalam Negeri.

2.    Hal ini sangat aneh dan rancu.

3.    Akibatnya, loyalitas pegawai negeri di Indonesia adalah kepada Pemerintah atau atasan mereka, bukan kepada Negara.

4.    Hal ini tidak berlaku di Jerman.

5.    Yang berlaku di Jerman seorang Pegawai Pemerintah taat kepada Negara.

F.    Politik Itu Mulia

1.    Pak Pipit mejelaskan di Jerman pendidikan politik sudah ditanamkan kepada anak-anak sejak SMP.

2.    Sehingga, politik bukan hal yang aneh bagi anak SMP di Jerman.

3.    Murid SMP dikenalkan politik itu hal tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan mereka.

4.    Murid sekolah diberitahu seragam sekolah, jumlah jam pelajaran, kurikulum mata pelajaran, hingga kebersihan sekolah semuanya hasil keputusan politik di Jerman.

5.    Setiap kebijakan pemerintah tidak mungkin lepas dari urusan Politik.

6.    Tidak tepat jika ada masalah yang dihadapi pemerintah kemudian dianggap sebagai politisasi.

(Sumber internet)