16634. ANIES BASWEDAN 50 MILIAR DUKUNGAN PIHAK KE 3

 

ANIES BASWEDAN 50 MILIAR DUKUNGAN PIHAK KE 3

Oleh: Drs H M Yusron Hadi, MM

 

 

 

 

 

Soal uang 50 miliar rupiah.

Pada pilkada Jakarta.

 

Uang dari pihak ke 3

Surat itu berisi:

 

1)        Jika Pilkada kalah.

Maka Anies dan Sandi.

Janji kembalikan.

 

2)        Jika menang Pilkada.

Maka dana itu bukan utang.

Dan selesai.

Jumat, 10 Februari 2023.

Anies Baswedan di youtube.

 

Motivator Merry Riana.

Dengan nama Friends of Merry Riana.

 

Pilkada Jakarta 2017.

Anies berpasangan Sandiaga Uno.

 

Banyak pihak memberi sumbangan.

 Ada yang diketahui.

 

Ada yang tak diketahui.

Karena langsung  pada relawan.

 

Anies Baswedan mengaku.

Pihak ke 3 memberi Rp50 Miliar.

 

Bukan untuk pribadi.

 Tapi untuk biaya Pilkada.

 

“Sebetulnya bukan pinjaman.

Tapi dukungan.

 

Pemberi dana.

Minta dicatat sebagai utang,” kata Anies.

 

Dana itu.

Dukungan kampanye.

 

Untuk perubahan.

Untuk kebaikan.

 

Uang itu bukan dari Sandiaga Uno.

Tapi dari pihak ketiga.

 

Syarat pemberi uang.

Yaitu:

 

1)        Jika Anies-Sandi menang.

Maka dicatat sebagai dukungan.

 

2)        Jika Anies-Sandi kalah.

Maka dana itu jadi utang.

Harus dikembalikan  berdua.

 

“Siapa penjaminnya?

 Yang menjamin Pak Sandi.

 

Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi.

Dari pihak ketiga yang mendukung,” kata Anies.

 

Dana dukungan untuk berdua.

 

Tapi yang tanda tangan.

Anies sebagai calon gubernur.

 

“Ada surat pernyataan utang.

Saya tanda tangan,” tegasnya.

 

Dalam surat itu.

Jika Pilkada kalah.

 

Anies dan Sandi.

Janji kembalikan.

 

 Tapi jika menang Pilkada.

Maka dana itu.

 

Dinyatakan bukan utang.

Dan selesai.

 

“Pilkada selesai.

Dan menang.

 

Maka selesai.

Tak ada utang,” kata Anies.

 

Kenapa jika kalah.

Mereka berdua harus bayar?

 

Jika kalah Pilkada.

Anies di luar pemerintahan.

 

Harus cari uang.

Untuk kembalikan.

 

Dia mungkin bisnis.

Atau usaha apa pun.

 

Jika menang Pilkada.

Anies masuk pemerintahan.

 

Tak mungkin cari uang.

Atau berbisnis.

 

“Kalau saya menang.

Saya masuk pemerintahan.

 

Saya tak cari uang.

Di pemeritahan untuk bayar.

 

Bukankah ini.

Yang menjebak kita selama ini?

 

Dengan praktik fundrising.

Atau himpun uang.

 

Untuk biaya Pilkada,” katanya.

 

 

“Bila di luar pemerintahan.

Maka sah cari uang.

Sah punya usaha.

 

Ketika saya menang.

Masuk pemerintahan.

Tak punya usaha,” imbuhnya.

 

Prinsipnya.

Uang itu dukungan.

Agar Jakarta lebih baik.

 

Mendukung bagi perubahan.

Bukan untuk investasi.

 

Yang harus dikembalikan

Dengan beri hak istimewa,” katanya.(kba)

 

(Sumber kba)