Tuesday, March 19, 2024

33250. PROF ROMLI CURANG PEMILU 2024 BUNUH DEMOKRASI TSM

 


PROF ROMLI CURANG PEMILU 2024 BUNUH DEMOKRASI TSM

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

 

Guru Besar Hukum Pidana

Universitas Padjajaran (Unpad)

 

Prof Romli Atmasasmita.

Diduga curang Pemilu 2024 .

 

Rencana sejak lama.

Indikasi kejahatan pemerintah.

 

Senin (18/3).

Ia minta.

Pihak berwenang.

 

Bentuk Tim lndependen.

Berisi orang berintegritas.

 

 "Tim independen harus dibentuk.

Untuk mengusut dugaan.

Kejahatan pemilu 2024," katanya.

 

Menurut dia.

Pilpres 2024.

 

1)        Pemilu paling buruk.

2)        Banyak curang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

 

3)        Pada 7 kali pemilu.

 

Pemilu 2024 paling amburadul.

 

"Saya ikut 7 kali pemilu.

Saya lahir tahun 1944.

 

Pemilu 2024.

Paling amburadul.

 

KPUBawaslu, dan Polri.

Mengatakan pemilu 2024.

Sudah lurus.

 

Tapi bahasa saya.

Pemilu 2024 govermental crime.

 

Kejahatan dilakukan pemerintah.

Siapa yang bisa mengadili?" tanya Romli.

 

Dia tekankan.

Perkuat UUU  7 Tahun 2017.

Tentang Pemilu.

 

Terlebih, sanksi hukuman.

Bagi penyelenggara pemilu.

 

Yang melanggar.

Tampak kurang tegas.

 

Hanya peringatan

Berupa sanksi administratif.

 

Bayangkan.

Pelanggaran hak rakyat berdaulat.

Hanya sanksi administratif.

 

Membunuh 1 orang saja.

Hukumannya berat.

 

Hak demokrasi 270 juta jiwa.

1)        Dibunuh.

2)        Dikorupsi.

 

3)        Korupsi suara TSM.

4)        Dalam sudut iti.

 

5)        Masuk bengkhianat pada konstitusi.

6)        Kena UU makar.

 

7)        Bersengkongkol runtuhkan marwah.

Atau muruah negara.

 

Ia contohkan.

 

Salah satu dugaan sekongkol.

 

1)        Uubah batas usia capres-cawapres.

 

2)        UU Pemilu mengaturnya.

Harus semata-mata jaga kedaulatan rakyat.

 

Dia juga soroti.

Sirekap KPU.

 

Diduga pelaksanannya.

1)        Tak bisa disebut pelanggaran.

2)        Tapi sudah kejahatan.

 

 Sistemnya terburu-buru.

Demokrasi kita belum siap.

 

Sekitar 60 persen penduduk.

Jauh dari standar pendidikan modern."

 

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)

Petrus Salestinus katakan.

 

Bahwa KPU.

1)        Menutup diri.

2)        Tak jawab kritik public.

 

3)        Tak klarifikasi berbagai kecurigaan.

 

4)        Sirekap alat bunuh demokrasi.

 

5)        Sebagian besar public.

Tak percaya Sirekap produk ITB.

 

6)        KPU tak percaya diri.

7)        Sirekap sering mati.

 

8)        Tak digunakan.

 

9)        KPU dan pimpinan ITB tak transparan.

 

10)   Sejak proses pengadaan.

 

11)   Hingga proses kerja Sirekap.

 

12)  Sirekap bisa di Singapura, Tiongkok dan Prancis.

 

13)   KPU kerja sama asing.

Alibaba Cloud.

 

 

(Sumber medcom)

0 comments:

Post a Comment