.png)
ICW KONYOL ANGGAP PUTUSAN 90 MK KASUS
ABSTRAK
Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.
Indonesia Corruption Watch (ICW).
Anggap konyol.
Bantahan Ketua MK.
Soal konflik kepentingan.
Usia capres-cawapres.
Urusan norma abstrak.
(23/10/2023).
Anwar tegaskan.
MK mengadili norma abstrak.
Menguji undang-undang.
Bukan mengadili individu.
Tak ada konflik kepentingan.
"Argumen Saudara Anwar Usman.
Bahwa pengujian UU.
Masuk norma abstrak.
Tak terkait dengan individu.
Bagi kami.
Argumentasi konyol," katanya.
Kamis (26/10/2023).
"Dalam permohonan.
Jelas spesifik disebut nama.
Wali Kota Solo
Gibran Rakabuming
Raka.
Keponakan Saudara Anwar Usman,"
jelasnya.
Ia tambahkan.
Anwar tak layak.
Jadi hakim konstitusi.
Apalagi Ketua MK.
Berbekal kerabat.
Presiden Joko Widodo.
Sejak ia menikahi adik Jokowi.
Idayati.
Ia ungkit.
Pendapat berbeda (dissenting opinion).
Hakim konstitusi:
1)
Saldi
Isra.
2)
Arief
Hidayat.
Memberi isyarat.
Bahwa Anwar Usman.
Ubah pendirian MK.
Dalam waktu singkat.
Keluar putusan 90/PUU-XXI/2023.
Putusan itu.
Buka pintu Gibran.
Putra sulung Presiden Jokowi.
Maju Pilpres 2024.
Meskipun belum usia 40 tahun.
Sebab status Wali Kota Solo.
"Disampaikan hakim konstitusi.
Saldi isra dan Pak Hidayat .
Ada dugaan pelanggaran kode etik.
Sistematis dan terorganisir,"
ungkap Kurnia.
"Tak bisa dilepaskan.
Putusan dibacakan.
Jelang daftar capres-cawapres.
Dan benar saja .
Lewat putusan pamannya di MK.
Gibran Rakabuming Raka.
Dapat karpet merah.
Daftar calon wakil presiden.
Di KPU RI," lanjutnya.
Ia berharap.
Majelis Kehormatan MK (MKMK).
Usut pelanggaran kode etik.
Dalam perkara ini.
Dan mendepak Anwar dari MK.
(Sumber kompas)
