14805. NASIKH MANSUKH SUNAH NIKAH MUT'AH BOLEH DAN DILARANG

 

 

NASIKH MANSUKH SUNAH NABI NIKAH MUT’AH BOLEH TERUS DILARANG

Oleh: Drs. H.M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

Ada 4 macam Nasikh, yaitu:

 

1)        Hapus sunah diganti sunah.

 

2)        Hapus sunah diganti ayat Al-Quran.

 

3)        Hapus kitab diganti kitab.

Zabur, Taurat, lnjil diganti Al-Quran.

 

 

4)        Nasikh dan Mansukh Al-Quran.

 

 

1.        Sunah Nabi diganti sunah Nabi.

 

Jumhur ulama.

Atau sebagian besar ulama berpendapat.

Menghapus sunah diganti sunah lain.

 

Hukumnya boleh.

Dan telah terjadi.

 

Misalnya.

Nikah mut’ah.

 

Yaitu nikah yang hanya berlaku.

Dalam waktu tertentu.

 

Nikah mut’ah pernah dibolehkan.

Saat terjadi perang zaman Rasulullah.

 

Tapi kemudian dilarang.

 

Hadis riwayat Muslim.

Iyas bin Salamah dari ayahnya.

 

Dia berkata,

“Pada tahun Autas.

Rasulullah membolehkan nikah Mut’ah.

 

Selama 3 hari.

Kemudian beliau melarangnya.”

 

2.        Sunah Nabi dihapus dengan Al-Quran.

 

Para ulama beda pendapat.

 

Sebagian ulama berpendapat.

Bahwa sunah Nabi.

Tak bisa dihapus dengan Al-Quran.

 

Jumhur ulama berpendapat.

Sunah Nabi bisa dihapus dengan ayat Al-Quran.

 

Misalnya.

Kiblat salat.

 

Dulu kiblat salat.

Ke arah Baitul Maqdis di Palestina.

Ditetapkan dengan sunah Nabi.

 

Tapi dihapus dengan ayat Al-Quran.

 

Al-Quran surah Al-Baqarah (surah ke-2) ayat 144.

 

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

 

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkan mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

 

3.        Menghapus kitab dengan kitab.

 

Para ulama sepakat.

Kitab bisa menghapus kitab.

Hukumnya boleh dan telah terjadi.

 

Misalnya.

Kitab Zabur, Taurat, dan lnjil.

Dihapus dan diganti kitab Al-Quran.

 

Ajaran agama berkembang.

Sesuai perdaban manusia.

 

Misalnya.

Zaman Nabi Adam.

 

Boleh menikah dengan saudara kandung.

Tapi dihapus oleh kitab Taurat.

 

Ajaran kitab lnjil.

Dihapus oleh kitab Al-Quran.

 

(Sumber suara.muhammadiyah)

 

Read More

14804. KPK JANGAN JADI ALAT POLITIK HAMBAT ANIES BASWEDAN

 

 

 

KPK JANGAN JADI ALAT POLITIK HAMBAT ANIES BASWEDAN

 

 

KPK Dinilai Jadi Alat Politik.

Untuk Menjatuhkan Anies Baswedan.

 

 

 

Gubernur DKI Jakarta.

 Anies Baswedan.

 

Menyaksikan kerja sama.

Dengan anak BUMD Bandung.

 

Di Hotel Fairmont Jakarta.

Rabu, 31 Agustus 2022. 

 

Ketua KPK Firli Bahuri.

Juga pernah terkena masalah.

 

Terkait helikopter.

Untuk kepentingan pribadi.

 

Pada 20 Juni 2020.

Perjalanan ke Palembang dan Baturaden.

 

Firli menerima gratifikasi.

Dalam bentuk diskon.

Penyewaan helikopter.

 

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akan minta keterangan.

 

 Gubernur DKI Jakarta.

 Anies Baswedan.

 

Terkait Formula E.

Rabu, 7 September 2022.

 

Pemanggilan itu.

Ditengarai sarat muatan politik.

 

 “Anies Baswedan.

Menjelang tak jadi Gubernur DKI.

 

Dimintai keterangan.

Terkait kegiatan Formula E.

 

KPK menjadi lembaga politik.

Untuk menjatuhkan Anies Baswedan,” tegas Inisiator.

 Anies Baswedan Republik Indonesia (ABRI) Satu.

Syifa Indriani,

Selasa, 6 September 2022.

 

Pasalnya, Anies baswedan.

Sudah memberi keterangan ke KPK.

 

Terkait Formula E.

Beberapa waktu.

 

Karena itu.

Dia menilai pemanggilan besok.

 

Untuk menggiring opini.

Bahwa Anies bersalah.

 

“Terlebih lagi.

Para buzzerRp 

 

Sudah menyiapkan ‘gorengan’.

Untuk menjatuhkan Anies,” jelas Syifa.

 

 

Syifa mengatakan.

Saat ini.

 

 KPK bukan lembaga.

Yang dipercaya masyarakat.

 

Terlebih lagi kewenangannya sudah dilucuti.

 

 “Sejak UU KPK hasil revisi disahkan.

Lembaga antirasuah ini.

Tidak punya taring lagi.

Dalam penindakan para tersangka koruptor,” papar Syifa.

 

Apalagi, Ketua KPK Firli Bahuri.

Juga pernah terkena masalah.

 

Terkait penggunaan helikopter.

Untuk kepentingan pribadi.

Pada 20 Juni 2020.

 

Untuk perjalanan ke Palembang dan Baturaden.

 

Firli menerima gratifikasi.

Dalam bentuk diskon sewa helikopter.

 

Bahkan pada tahun 2019.

 

Purnawirawan Polri.

Dengan pangkat Komisaris Jenderal itu.

 

Pernah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat.

 

“Karena dia bertemu.

Dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat.

 

 M. Zainul Majdi di NTB .

Pada 12 dan 13 Mei 2018.

 

Secara etik.

Firli seharusnya tidak boleh bertemu Zainul Majdi.

 

Atau disapa Tuan Guru Bajang (TGB),” tandas Syifa Indriani.

 

Gubernur Anies menyampaikan.

Bahwa dia menerima surat panggilan.

Dari KPK.

 

“Saya menerima surat pemanggilan.

Untuk dimintai keterangan KPK.

 

Pada Rabu 7 September pagi,” kata Anies.

 

Anies menegaskan akan memenuhi panggilan KPK.

 

“Saya akan datang.

Hanya memberi keterangan.

Terkait Formula E,” jelas Anies. 

 

(sumber kba)

 

Read More

14803. DEMOKRAT DAN PKS TOLAK BBM NAIK

 

PARTAI DEMOKRAT DAN PKS TOLAK BBM NAIK

Oleh: Drs. H.M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

Demokrat-PKS Tolak BBM Naik.

PDIP dan PAN Dukung Pemerintah.

 

Fraksi partai politik di DPR RI.

Punya sikap berbeda.

 

Terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hanya:

1)        Partai Demokrat.

2)        Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Yang menolak kebijakan itu.

Anggota DPR.

Fraksi Partai Demokrat.

 Irwan menyatakan.

 

Bahwa Presiden Jokowi.

Sudah mengabaikan suara rakyat.

 

Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Jenis Solar hingga Pertalite.

Kebijakan ini.

Tampak pemritah tidak peduli.

 

Terhadap penderitaan rakyat.

 

"Kenaikan BBM.

Bentuk abai dan tidak peduli pemerintah.

 

Terhadap derita.

Dan kesusahan rakyat.

Saat ini," kata Irwan.

Anggota Komisi VII DPR RI .

Fraksi PKS Mulyanto.

 

Kecewa kebijakan pemerintah Jokowi.

Menaikkan harga BBM bersubsidi.

Kebijakan itu.

Bahwa pemerintah tidak mendengar.

Suara rakyat.

 

"Kami kecewa dengan keputusan itu.

Pemerintah tidak mendengar.

 

Masukan dari rakyat.

Dan tetap dengan sikapnya," kata Mulyanto.

Dalam menolak harga BBM naik.

 

Fraksi PKS melakukan aksi walk out.

dalam Rapat Paripurna DPR.

Selasa (6/9/2022).

Demokrat Kader Boleh Demo BBM:

Tak Perlu Menangis Seperti PDIP Dulu.

 

Ratusan Mahasiswa di Samarinda.

 Demo Kecam Jokowi.

 Naikkan Harga BBM.

 

(Sumber CNN)

Read More