Organisasi Profesi Guru

Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.

Tema Gambar Slide 2

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Tema Gambar Slide 3

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Tuesday, March 7, 2023

16983. PRO ANIES BASWEDAN RAKYAT NOMOR 1 DEPO PERTAMINA PINDAH

 



PRO ANIES BASWEDAN RAKYAT NOMOR 1 DEPO PERTAMINA PINDAH

Oleh:  Drs. HM Yusron Hadi,MM

 

 

Pendukung Anies Baswedan.

Bestari Barus.

 

1)            Kepentingan rakyat harus nomor 1.

2)            Depo Pertamina pindah ke laut lebih aman.

 

Bestari Barus.

 

Depo dipindah.

Tempatnya jadi tampungan air.

 

Depo pindah dekat laut.

Jauh lebih aman.

 

 Karena dikelilingi air.

Enggak nyampe pikiran Gilbert ke situ,” tegasnya lagi.



Jika memindah pemukiman.

Hal itu tidak mudah.

 

Karena sudah jadi pemukiman.

Bukan perumahan,” jelas Bestari.

Senin, 6 Maret 2023.

 

Jika warga direlokasi.

Maka timbulkan dampak sosial baru.

 

Warga sudah lama di situ.

1)        Kegiatan ekonomi.

 

2)        Sekolah anak-anak.

warga Kampung Tanah Merah.

Juga di lokasi itu.

 

“Ingat asas pembangunan kita.

Untuk sebesar-besarnya maslahat.

Warga dan bangsa.

 

Rakyat jangan selalu jadi korban,” katanya.

 

“Berikan kepastian pada raakyat.

Kenyamanan, keselamatan,” sambung Bestari.

 

Maka lebih baik depo Pertamina.

Dipindah ke area Pelabuhan.

Milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

 

Bestari menjelaskan.

Bahwa IMB dikeluarkan Anies.

IMB Kawasan.

 

Agar Pemprov DKI Jakarta.

Bisa beri layanan rakyat.

Tapi tidak melanggar hukum.

 

Pertamina sempat gusur warga.

Tapi digugat.

 

Warga menang gugatan.

Pada tahun 1992.

 

(Sumber kba)

Monday, March 6, 2023

16982. HAKIM PN JAKPUS LANGGAR UUD 45 PASAL 22E AYAT 1







 HAKIM PN JAKPUS LANGGAR UUD 45 PASAL 22E AYAT 1

Oleh:  Drs. HM Yusron Hadi,MM

 

 

 

UUD 1945.

 

Pasal 22E

Ayat  (1)

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

 

Menurut UUD 45.

Pemilu harus dilakukan :

 

1)        Langsung.

2)        Umum.

3)        Bebas.

 

4)        Rahasia.

5)        Jujur.

 

6)        Adil.

7)        Tiap 5 tahun sekali.

 

Koalisi Masyarakat Sipil.

 Kawal Pemilu Bersih.

 

Melaporkan hakim PN Jakarta Pusat.

Ke Komisi Yudisial (KY).

 

Terkait putusan.

Minta KPU.

Tunda tahap Pemilu 2024.

 

"Kami melaporkan kepada KY .

Dugaan pelanggaran:

 

1)                Kode etik.

2)                Perilaku hakim.

3)                Majelis hakim PN Jakpus.

 

Memutus penundaan pemilu.

Lewat sengketa.

 

Perbuatan melawan hukum.

Atau PMH perdata.

 

Menurut kami.

Hal itu.

 

Melanggar peraturan kode etik.

Dan perilaku hakim.

 

Dibuat KY dan MA," katanya.

 

Saleh Alghiffari.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil.

 Kawal Pemilu Bersih.

 

Di kantor KY.

Jakarta Pusat.

 Senin (6/3/2023).


Hakim PN Jakpus.

Memutuskan tunda pemilu.

 

1)        Melanggar kode etik hakim.

 

2)        Mengabaikan konstitusi.

UUD 45 pasal 22E ayat 1.

 

Hakim, majelis hakim.

Harus mendasarkan tugasnya.

Dengan pengetahuan luas.

 

Dalam perkara ini.

Majelis hakim abaikan konstitusi.

 

Yaitu  mengabaikan.

Pasal 22e ayat 1.

 Undang-Undang Dasar 1945.

 

Yang mewajibkan Pemilu.

Dilakukan 5 tahun sekali.

Secara luber jurdil," ujarnya.



"Petitum perkara ini.

 Harusnya diperiksa majelis hakim.

 

Pada putusan sela.

Tentang kompetensi absolut.

 

Harusnya tak dilanjutkan," sambung dia.



Dia mengatakan.

Perilaku hakim.

 

Memutuskan perkara.

Melenceng dari aturan.

 

Sebab  sengketa proses pemilu.

Hanya dapat diselesaikan.

Oleh PTUN dan Bawaslu.


Karena sangat jauh melenceng.

Kita wajib curiga.

 

Ada dugaan pelanggaran.

Kode etik dan perilaku.

 

Koalisi Masyarakat Sipil.

 Kawal Pemilu Bersih.

Terdiri atas:

 

1)        Indonesia Corruption Watch(ICW).

2)        Perludem.

 

3)        Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).

4)        Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

 

5)        Constitutional and Administrative Law Society (CALS).

6)        Forum Komunikasi dan Organisasi Nonpemerintah.

 

7)        Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas.

8)        Firma Themis Indonesia.

 

9)        AMAR Law Firm.

10)  Komite Pemantau Legislatif.



(sumber detik)

16979. WARGA PERTAMINA PLUMPANG IMB KAWASAN BUKAN TANAH

 



 

WARGA PERTAMINA PLUMPANG IMB KAWASAN BUKAN TANAH

Oleh:  Drs. HM Yusron Hadi,MM

 

 

 

Mayoritas warga.

Dekat depo Pertamina Plumpang .

 

Tak punya sertifikat tanah.

Tapi IMB Kawasan.

 

Lurah Rawa Badak Selatan.

 Suhaena akui.

 

Bahwa mayoritas warga.

Dekat Depo Pertamina Plumpang.

 

Kelurahan Rawa Badak Selatan.

Kecamatan Koja.

Jakarta Utara.

 

Tak punya sertifikat tanah.

Tapi izin mendirikan bangunan (IMB).

Di area itu.

 

IMB bukan per bangunan.

Tapi IMB kawasan.

 

"IMB kawasan.

Akui bangunan saja.

Bukan untuk lahan," kata Suhaena.

 

Minggu (5/3/2023).

 

Dengan IMB Kawasan.

Bangunan atau rumah.

 

Milik warga.

Berstatus legal.

 

 "Untuk bangunan saja.

Tapi bukan tanahnya.

 

IMB untuk bangunan.

Bukan untuk lahan.

 

Warga korban kebakaran.

Sulit tunjukkan SHM.

 

Salah satunya.

 Muhammad Syaifuddin (54).

 

Dia mengaku punya SHM.

Atas tanahnya.

 

Sejak belasan tahun lalu.

 

"Ada sertifikatnya.

Atas nama saya," kata Syaifuddin.

 

Syaifuddin.

Pria asal Madura.

 

Mengaku menetap di sana.

Sejak tahun 1996.

 

Saat itu.

Area Depo Pertamina Plumpang.

 

Dominasi rawa-rawa.

 

Dia bantah rumor.

Bahwa rumah terdampak kebakaran.

 

 Depo Pertamina Plumpang.

Tak punya SHM.

 

"Tapi SHM ikut kebakar api.

Saya tak bisa selamatkan.

 

Barang berharga di rumah," jelas Syaifuddin.

 

Eni (45) ungkapkan.

Bahwa dia punya SHM.

 

Atas tanah.

Yang kini bangunannya hangus.

 

Eni tinggal.

Di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

 

Sejak puluhan tahun lalu.

Hingga punya 2 cucu.

 

"Ada sertifikat tanah sendiri.

Saya sudah puluhan tahun di sana," ungkap Eni.

 


(sumber detik)



16978. ANIES BASWEDAN JUMPA RELAWAN AUSTRALIA

 



ANIES BASWEDAN JUMPA RELAWAN AUSTRALIA

Oleh:  Drs. HM Yusron Hadi,MM

 

 


Anies Baswedan.

Bertemu para relawan.

Di Australia.

 

Gubernur DKI Jakarta.

Periode 2017-2022.

 

 Anies Baswedan.

Ke Australia.

 

Anies Baswedan.

Bertemu relawan pendukungnya.

 

Di Sydney Australia.

 

Anies bertemu relawannya.

Sabtu (4/3/2023).

 

Ketua acara itu.

Elvo Satria menyebut.

 

 Anies Baswedan.

Datang ke Australia.

 

Jadi pembicara.

Di Universitas Nasional Australia.

 

Atau ANU Canberra.

Pada Senin, 6 Maret 2023.

 

Dan RMIT Melbourne.

Pada Selasa, 7 Maret 2023.


Relawan Sydney menyebut.

 Anies Baswedan minta.

 

Agar warga negara Indonesia.

Di luar negeri.

 

Memberi masukan.

Agar lndoesia lebih maju.



"Anies Baswedan jelaskan.

Tinggal dan sekolah di luar negeri.

 

Bisa lihat Indonesia.

Dilihat  dari luar.

 Tampak lebih jelas.

 

Diharap beri masukan.

Temuan baru.

 

Dari warga Indonesia.

Di luar Indonesia.

 

Untuk kesejahteraan.

Warga Indonesia," tulisya.

 

Anies Baswedan jelaskan.

Indonesia anggota G20.

 

 Negara ekonomi besar .

Atau G20.

 

Tapi ada kesenjangan.

Dalam rakyat Indonesia.


"Kesenjangan lintas negara.

Sudah makin kecil.

 

Tapi dalam intern Indonesia.

Kesenjangan makin besar," ucapnya.


Anies minta pendukungnya.

Untuk bersama.

 

Membangun negara.

Yang lebih maju.


"Anies Baswedan ingatkan.

Bahwa Pemilu tahun 2024.

 

Cara bentuk Indonesia ke depan.

 

Dan ajak seluruh elemen warga.

Tak lihat latar belakang.

 

Untuk bersama.

Bangun negara lndonesia.

 

Jadi negara yang:

1)        Lebih sejahtera.

2)        Berkeadilan.

 

(Sumber detik)