.png)
POLITIK PEMILU MENSOS RISMA
TAK DIAJAK BAGI BAGI BANSOS
Oleh: Drs. H. M. Yusron
Hadi, M.M
Ekonom senior
Universitas Gadjah Mada (UGM)
Anggito Abimanyu sarankan.
Agar penyaluran bantuan
sosial (bansos).
Dilakukan menteri
terkait.
Bukan oleh Presiden.
Bansos logo jelas
Pakai anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN).
Tak picu interpretasi politik.
Bansos bagi rakyat
miskin.
Disiskusi 29 ekonom.
Forum Ekonom Indonesia
(FEI).
“Menggagas Strategi
Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia”.
Di Hotel Wyndham
Casablanca.
Jakarta.
Rabu (31/1/2024).
“Lazimnya yang salurkan
bansos.
Yaitu kuasa pengguna anggaran.
Presiden sebagai
pengguna anggaran.
Berikan kuasa pada
menteri terkait.
Sebagai pelaksana
pengguna anggaran.
Hal itu prinsip.
Hindari penyaluran Bansos].
Oleh 1-2 orang
tertentu,” kata Anggito.
Rabu (31/1/2024).
Dia himbau pemerintah.
1)
Data intergrasi.
2)
Tak tumpang tindih.
3)
Hindari politik bansos.
4)
Niat baik bagi Bansos.
Bagi warga miskin lancar.
5)
Tak dibagi sekaligus.
6)
Agar efektif tepat
sasaran.
7)
Tak boros APBN.
Para ekonom.
Tak hanya soroti
penyaluran Bansos.
Saat ini saja.
Tapi juga tahun
sebelumnya.
Tak pakai data integrasi.
Risiko tumpang tindih.
Penerima bansos.
Salah sasaran sangat
tinggi.
Anggito sampaikan.
Prinsip penyaluran
bansos.
Sampai saat ini.
Banyak timbul pertanyaan.
Anggito dan 28 ekonom.
Rekom 9 poin penting.
Antara lain.
1)
Penyaluran bansos.
2)
Proyek Strategis Nasional
(PSN).
3)
Revisi UU Cipta Kerja.
4)
UU KPK.
5)
UU Kesehatan.
6)
UU Minerba.
7)
Dan lainnya.
FEI simpulkan.
Prlu ekosistem seimbang.
Ekonomi dan politik kondusif.
Hilangkan seminim
mungkin.
1)
Budaya politik uang.
2)
Transaksional.
3)
Hindari pelaku ekonomi jadi
sumber dana politik.
4)
Pelaku ekonomi didorong jadi
pelaku industri efisien dan inovatif.
(sumber kba)
0 comments:
Post a Comment