.png)
BIVITRI
HAK ANGKET DPR BISA ULANG PEMILU 2024
Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M
Pakar Hukum Tata Negara.
Bivitri Susanti katakan.
Anggota DPR RI.
Bisa putuskan Pemilu 2024.
1)
Tak sah.
2)
Harus diulang.
3)
Mendiskualifikasi paslon.
Diskualifikasi.
Artinya.
1)
Mencabut hak.
2)
Larangan ikut bertanding.
Sebab langar aturan.
3)
Tak penuhi syarat.
Bivitri Susanti katakan.
Jika paslon nomor 02 didiskualifikasi.
Berdasar putusan DPR.
Maka putusan harus dijalankan.
Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Paslon kompetisi hanya 2 , yaitu :
1)
01
2)
03.
“DPR bisa putuskan pemilu diulang.
Tanpa lewat Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab keputusan DPR.
Sebagai institusi,” ujarnya.
Minggu (3/3/2024).
Dia tegaskan.
Hasil hak angket 2
kemungkinan.
1)
DPR rekom pemilu ulang.
Sebab terbukti curang.
Terstruktur, Sistematif, dan Masif (TSM)
2)
Pemakzulan presiden.
Untuk makzulkan presiden.
1)
Rekom DPR.
2)
Hak menyatakan pendapat.
Atau interpelasi.
3)
Dibawa ke MK.
4)
Jika MK menyatakan presiden bersalah.
5)
Maka MPR gelar sidang.
6)
Untuk makzulkan presiden.
Kuorum 2/3 anggota hadir.
Setuju 2/3 anggota hadir.
Dia dorong.
Agar parpol gulirkan hak angket .
Untuk buat terang benderang.
Dugaan kecurangan pemilu.
1)
Sebelum hari-H.
2)
Saat hari-H.
3)
Usai hari-H.
Dia tekankan.
Bahwa tujuan hak angket
1)
Tak makzulkan Presiden Jokowi.
2)
Tak jegal Prabowo Subianto-Gibran.
3)
Tapi cegah curang pemilu depan.
Bivitri katakan.
Dugaan curang TSM.
Muncul pemilu usai Orde Baru.
Tapi belum pernah terbukti.
Bobot dugaan.
Curang pemilu 2024.
Luar biasa besar.
Dibanding curang pemilu sebelumnya.
Hal ini terbukti.
1)
Pembusukan MK.
2)
Oleh orang dalam pemegang kekuasaan.
“Hak angket.
Tak jegal paslon tertentu.
Tapi untuk koreksi presiden.
Pemegang kekuasaan tetinggi.
Seakan-akan presiden.
1)
Politik gentong babi.
2)
Bagi-bagi bansos.
3)
Hal itu merusak demokrasi.
4)
Hak angket DPR.
Buat terang TSM.
Dia ingatkan.
1)
Budaya feodal jangan dilestarikan.
2)
Anggap presiden seperti Raja.
3)
Presiden dikultuskan.
4)
Presiden melakukan abuse of power.
Salah gunakan wewenang.
5)
Muncul otokratisme.
Bivitri katakana.
Pemerintah Jokowi.
Jadi otokratisme.
1)
Tak bisa dicek.
2)
Tak bisa diawasi.
Demokrasi yang baik.
Perlu oposisi.
Dalam jalankan pemerintahan.
“Hak angket.
Bisa tak sampai pengadilan.
Tapi perlu proses politik.
Kekuasaan harus bisa diawasi.
Hal itu.
Poin penting demokrasi,” tukasnya.
Bivitri tuturkan.
Presiden bisa dibawa ke persidangan.
Jika diduga melakukan.
1)
Penyuapan.
2)
Korupsi.
3)
Perbuatan tercela.
4)
Tak ada impunitas.
5)
Tak kebal hukum.
6)
Semua sama di depan hukum
(Sumber Bivitri)
.png)
