%20-%20Copy%20-%20Copy%20-%20Copy.bmp)
MAHFUD
MD HAK ANGKET DPR SOAL UU APBN DAN BANSOS
Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M
Hak angket DPR.
Dugaan curang Pemilu 2024.
Mahfud MD katakan.
Presiden Jokowi.
Tak bisa dilengserkan.
Lewat hak angket DPR.
Mahfud MD tuturkan.
Tujuan hak angket
1.
Tak jatuhkan Presiden Jokowi.
2.
Tapi beri rekom.
Apakah melanggar.
1)
UU atau tidak.
2)
UU APBN.
3)
UU uang negara Bansos.
Menurut Mahfud MD.
Minim 2 UU dituduhkan.
Dugaan curang Pemilu 2024.
1)
UU tentang APBN.
2)
UU tentang Keuangan dana Bansos.
Mahfud MD jelaskan.
Dana Bansos tahun 2023.
Berakhir November2023.
Tapi diperpanjang.
Tanpa ubah APBN.
Tahun 2024.
1)
Jumlah Bansos naik.
2)
Dibagi sebelum Pemilu 2024.
“UU tahun 2024.
Disahkan 16 Oktober 2023.
Harus tunggu perubahan APBN.
Tapi dipaksakan dibagikan.
Masuk melanggar UU.
UU Keuangan Negara.
Jika ubah anggaran.
Maka lewat DPR.
Tapi dilanggar.
Hak angket DPR.
1)
Juga selidiki pelanggaran UU KKN.
2)
Apakah uang negara.
Dipakai untungkan pihak tertentu.
3)
Kebijakan untungkan pihak tertentu.
Dan rugikan pihak lain.
Saya tidak tahu politik lapangan.
Tetap tekanan public.
Bisa pengaruhi angket,” ujarnya.
Mahfud MD sebut.
Tak mungkin makzulkan Jokowi.
Lewat hak angket DPR.
Pemerintah berakhir 20 Oktober 2024.
Hak angket DPR.
Paling cepat 3 bulan.
Rekom pemakzulan presiden.
Perlu sidang DPR lagi.
Bukan angket.
Sidang paripurna.
Hihadiri 2/3 anggota DPR.
Putusan 2/3 anggota.
Lalu sidang di MK.
Oktober 2024.
Tak akan selesai,” katanya.
Mahfud MD katakan.
1)
Jika terjadi pelanggaran UU.
2)
Maka ada rekom.
3)
Pemakzulan.
4)
Tindak lanjut hukum.
5)
Urusan Kejaksaan Agung.
6)
Pemerintahan berakhir.
7)
Presiden bisa disidang.
8)
Presiden Soeharto disidang.
Tapi sakit permanen.
Maka kasusnya ditutup.
4)
Hak angket bermanfaat.
(Sumber Mahfud MD)
.png)
.png)
