38758. FAKTOR JOKOWI MASUK KORUPSI GLOBAL 2024

 

FAKTOR JOKOWI MASUK KORUPSI GLOBAL 2024

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

I Gde Sudibya jelaskan.

Penyebab mantan Presiden Jokowi.

Masuk korupsi global 2024.

 

1.        Terbitnya SK MK 90.

Meloloskan Gibran melanggar konstitusi.

2.        Menyalahgunaan kekuasaan.

 

3.        Menelikung konstitusi.

4.        Pelemahan KPK.

 

5.        Revisi UU Minerba super cepat.

6.        Memberi kuasa HPH sejumlah oligarki.

 

7.        Jutaan hectare waktu 9 tahun.

8.        Gratis pajak pengusaha tambang.

Ekspor batu bara.

 

Tahun 2021 – 2022 terutama ke China.

Perkiraan laba Rp1.500 T.

 

Pengenalan pajak 0 persen pengusaha tambang.

Padahal Kesepakatan Bali.

 

KTT G20 di Nusa Dua.

Pada 16 November 2022.

 

Program EBT (Energi Baru Terbarukan).

Mesti kena pajak bisnis batu bara harus.

 

“Skandal ekspor Nikel.

Dalam beberapa tahun terakhir.

 

Sekitar 5, 4 juta ke China.

Tak dilaporkan Administrasi pelabuhan Indonesia.

 

Tapi dicatat Bea Cukai China.

Sebagai impor Nikel dari Indonesia.

 

Dugaan skandal proyek infrastruktur.

Menunjuk tanpa tender BUMN Karya.

 

Berdasar PPATK.

Dalam Kompas TV.

 

Nilai proyek PSN tahun 2023.

Senilai Rp.500 T.

 

Prediksi korupsi 36,67 persen.

Oleh birokrasi dan potitisi.

Menurut PPATK aliran dana jelas.

Penerima dugaan hasil korupsi.

 

Belanja untuk apa.

Tapi penegak hukum diam.

 

Mungkin OCCRP terkait “hot issue”.

Jokowi masuk daftar

Tokoh Dunia Paling Korup 2024.

 

I Gde Sudibya katakana.

Proyek IKN dana negara Rp.70 T.

 

Sepakat sebelumnya.

Pakai dana swasta.

 

Penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam proyek IKN.

 

Dana sosial APBN tahun 2024.

Sekitar Rp500 T.

 

Sebagian untuk kampanye Pilpres.

Bentuk korupsi politik.

 

Hasil riset dalam Sidang MK.

 “Jokowi dan bansos effect” 16 persen.

Untuk 02 Prabowo – Gibran.

Bentuk korupsi kekuasaan.

 

“Tak transparan kelola BUMN.

Jadi “sapi perah” kekuasaan.

 

Rente impor pangan.

Indikasi korupsi kekuasaan,” kata I Gde Sudibya.

 

Pelemahan KPK.

Jadi alat politik tekan lawan.

 

Hukum untuk kekuasaan.

Khianat gerakan reformasi.

 

“Indeks demokrasi turun.

Indeks persepsi korupsi naik.

 

Tanda pemerintah makin otoriter.

Dan makin korupi,” kata I Gde Sudibya.

 

(Sumber metro)