BEDANYA RADIKAL AGAMA POLITIK DAN EKONOMI
Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.
Ketua Dewan
Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).
Prof Din Syamsuddin menyampaikan.
Bahwa sebagian umat Islam.
Merasa terkena tuduhan
radikalisme dan intoleransi.
Tuduhan itu menyakitkan
bagi umat Islam.
Jika umat Islam tidak
toleransi.
Maka tidak ada
stabilitas.
Dan kerukunan di
Indonesia.
Umat Islam adalah
kelompok paling toleransi.
Buktinya kesultanan.
Yang jumlahnya sekitar
70-an.
Rela bergabung untuk mendukung.
Dan berintegrasi
dengan negara baru.
Bernama Republik
Indonesia.
Yang berdasar
Pancasila.
Hal itu adalah sikap
toleransi sangat besar.
"Tidak mungkin
ada tingkat kerukunan nasional seperti ini.
Jika umat Islam.
Yang jumlahnya banyak.
Tapi tidak
toleran," kata Din kepada Republika.
Usai Rapat Pleno
Wantim MUI ke-44.
Di Gedung MUI Pusat,
Rabu (23/10).
Dia mengingatkan.
Bahwa fungsi
Kementerian Agama untuk membangun moralitas bangsa.
Dan mengembangkan keberagamaan.
Ke arah positif serta konstruktif bagi bangsa.
Kemenag berfungsi
untuk menjaga, meningkatkan kerukunan.
Dan kualitas
keagamaan.
Kemenag jangan belok
menjadi anti radikalisme.
Jika Kemenag mendapat
tugas menjadi anti radikalisme.
Maka seolah-olah umat
beragama yang radikal.
Boleh saja anti
radikalisme.
Tapi jangan hanya anti
radikalisme keagamaan.
Tapi tidak peduli radikalisme
ekonomi dan radikal politik.
"Mengapa tidak
mempersoalkan radikal ekonomi?
Yang melakukan
kekerasan pemodal.
Yang menimbulkan
kesenjangan.
Hal itu namanya
radikal ekonomi.
Radikal ekonomi.
Yaitu kegiatan ekonomi.
Yang menimbulkan
kesenjangan.
Mengapa tidak peduli
radikal politik?
Radikal politik.
Yaitu pihak yang
merasa menang.
Kemudian merasa
berkuasa.
Seolah-olah bisa
berbuat apa saja.
Dalam bentuk otoritarianisme,"
ujarnya.
Memang kelompok dan
paham yang anti Pancasila.
Harus ditolak.
Tapi tidak
hanya paham.
Yang bersifat
keagamaan.
Sebab banyak juga
kelompok.
Yang ingin
mengembangkan.
Paham lain yang anti
Pancasila.
Bahwa paham kapital
dan liberal.
Juga anti Pancasila.
Bahkan
sistem politik di Indonesia.
Bertentangan
dengan sila ke-4 Pancasila.
Yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Sila
ke-4 Pancasila dilambangkan.
Dengan
kepala banteng.
Di
bagian kanan atas perisai.
Berlatar
merah.
Banteng
adalah hewan sosial yang kuat.
Dan
sering berkelompok.
Atau
berkumpul.
Sila
ke-4 Pancasila.
Menggambarkan
masyarakat harus bermusyawarah.
Berkumpul
dan mendiskusikan sesuatu.
Dalam
mengambil keputusan.
Radikal ekonomi di
Indonesia.
Juga bertentangan
dengan sila ke-5 Pancasila.
Yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sila
ke-5 Pancasila dilambangkan.
Dengan
kapas dan padi.
Di
bagian kanan bawah.
Perisai
berlatar putih.
Padi
dan kapas adalah kebutuhan utama.
Semua
masyarakat Indonesia.
Tanpa
melihat status dan kedudukannya.
Padi
melambangkan makanan pokok.
Kapas
melambangkan sandang dan pakaian.
Sila
ke-5 Pancasila.
Mencerminkan
persamaan social.
Yaitu
tidak adanya perbedaan.
Dan
kesenjangan sosial ekonomi.
Dalam
masyarakat Indonesia.
"Tapi kenapa.
Hal itu tidak dituduh
musuh nyata Pancasila.
Apalagi ada
separatisme," ujarnya.
(Sumber Republika.co.id)
