.png)
CAK IMIN DPR PUSAT SIAP 40 MILIAR RUPIAH
Oleh:
Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.
Cak Imin:
Jadi Anggota DPR dari Jakarta.
Butuh
Biaya Rp 40 Miliar .
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.
(PKB)
Muhaimin Iskandar katakan.
Money politics.
Atau politik uang.
Masih terjadi.
Sampai saat ini.
Dia eebut biaya.
Untuk jadi anggota Dewan.
Masih cukup besar.
“Politik uang.
Yang kaya yang berkuasa.
Yang menang yang punya duit.
Hal itu.
Terbukti dengan baik,” ujar Muhaimin.
Pidato Kebudayaan.
Di Gedung Joang 45.
Menteng, Jakarta.
Jumat (11/8/2023).
Situasi itu.
Membuat DPR RI.
Sangat sulit diisi.
Banyak anggota Dewan.
Dari aktivis.
Punya ideologi jelas.
Misalnya.
Calon anggota legislatif (caleg).
Dari DKI Jakarta.
“Di Jakarta ini.
Teman saya.
Jadi anggota DPR RI.
Hingga 3-4 kali.
Perlu dana 40 miliar rupiah.
Buat orang NU (Nahdlatul Ulama).
Tak mungkin jadi DPR.
Dari DKI Jakarta,” tuturnya.
“Cost-nya sekitar Rp 40 miliar.
Ada yang keluar Rp20 miliar.
Tak jadi.
Ada yang Rp25 miliar.
Tapi tak jadi,” sambung dia.
Dia minta warga.
Kembali pada UUD 1945.
Yaitu musyawarah.
Termasuk dalam proses pemilu.
“Saya sampaikan.
Pada seluruh rakyat Indonesia.
Bahwa pada dasarnya.
Memilih pemimpin.
Bagian dari musyawarah.
Tak ada hubungan dengan uang.
Atau imbalan.
Pilih berdasar:
1)
Keyakinan.
2)
Pengetahuan.
3)
Bukan karena
uang.
Biaya politik.
Yaitu segala bentuk pengeluaran uang
atau materi.
Dilakukan partai politik, calon, atau
tim sukses.
Dalam rangka menang pemilu.
Biaya politik .
Dipakai berbagai keperluan.
Seperti:
1)
Daftar.
2)
Kampanye.
3)
Alat
peraga.
4)
Survei.
5)
Logistik.
6)
Dan
lainnya.
Baya politik.
Juga dipengaruhi faktor lain.
Seperti:
1)
Jumlah
pemilih.
2)
Dapil.
3)
Tingkat
persaingan.
4)
Popularitas
calon.
5)
Sistem
daftar terbuka.
6)
Ambang
batas.
7)
Jual
beli suara.
Biaya politik.
1)
Pribadi
calon.
2)
Sponsor.
3)
Donatur.
Sumbangan tak selalu tanpa syarat.
Tak selalu ikhlas.
Sponsor atau donatur .
Mengharapkan balas jasa.
Seperti:
1)
Proyek.
2)
Perizinan.
3)
Jabatan.
4)
Kebijakan
menguntungkan.
Biaya politik tinggi .
Berdampak negative.
Pada mutu demokrasi.
Dan kesejahteraan rakyat.
Timbul:
1)
Potensi
korupsi.
2)
Oligarki.
3)
Nepotisme.
4)
Kurang
keterwakilan.
5)
Kurang
partisipasi politik rakyat.
Khususnya dari:
1)
Rakyat
miskin.
2)
Wanita.
3)
Anak
muda.
Cak Imin serukan.
Agar warga Indonesia.
Kembali pada cita-cita luhur bangsa.
Dalam UUD 1945.
Yaitu musyawarah untuk mufakat.
Pilih berdasar.
Keyakinan dan pengetahuan.
Bukan berdasar uang.
Bukan karena imbalan.
(Sumber Kompas)
