13169. CARA PEMILU JURDIL PETUGAS KPU DARI PARPOL BUKAN ORMAS

 

 

 

CARA PEMILU JURDIL PETUGAS KPU DARI PARPOL BUKAN ORMAS

 

 

Biaya Pemilu Februari 2024.

Dan Pilkada serentak.

 November 2024.

 

Diperkirakan Rp 110 triliun.

 

Biaya itu sangat besar.

Apakah pantas?

 

Apakah akan menghasilkan pemimpin hebat.

Atau hanya pemimpin kelas boneka.

 

Yang hanya bermodalkan pencitraan berbayar.

Via PollsteRp dan MediaRp ?

 

Jika ingin memperbaiki Pemilu 2024.

 

Kita harus belajar 2 kali Pemilu Indonesia yang berhasil, yaitu:

 

1.        Pemilu tahun 1955.

Zaman Presiden Soekarno.

 

2.        Tahun 1999.

Zaman Presiden Habibie.

 

Pemilu tahun 1955 dan 1999.

 

Benar-benar jujur, adil, dan nyaris tanpa curang.

Juga biayanya murah.

 

Pemilu tahun 1999.

Dipercepat dari tahun 2002.

Biayanya hanya Rp1,3 Trilliun.

 

Bandingkan Rp110 Trilliun.

Untuk tahun 2024.

 

Pemilu itu seharusnya diselenggarakan pada tahun 2002.

 

Tapi atas desakan public.

Untuk mengadakan reformasi.

 

Serta mengganti anggota DPR.

Yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya.

 

Yang dianggap tidak punya legitimasi.

 

Maka Presiden Habibie mempercepat Pemilu.

Dari tahun 2002 ke tahun 1999.

 

Salah satu kunci keberhasilan.

Pemilu tahun 1955 dan tahun 1999.

 

Sehingga benar jujur, adil, dan murah.

 

Yaitu anggota KPU dan Bawaslu.

 

Terdiri atas wakil semua partai peserta Pemilu.

 

Mereka saling-awasi dan saling-intip.

 

Sehingga tidak ada kecurangan.

 

Internal Cross-Checking.

Bukan wakil Ormas !!

 

Jadi kalau mau Pemilu yang jujur, adil, dan murah.

Seperti tahun 1955 dan tahun 1999.

 

Maka anggota KPU dan Bawaslu.

Harus dari wakil-wakil Partai.

 

Sehingga terjadi internal cross-checking.

 

Bukan dari ormas.

Yang dipilih dan disetir.

Oleh pihak yang saat ini berkuasa !!

 

Dengan teknologi digital hari ini.

Data Pemilu dari 88.000 TPS.

 

Bisa langsung dikirim.

Dan ditabulasi oleh Komputer KPU.

 

Secara online, aman, dan reliable.

 

Tidak perlu lagi kardus-kardus.

 

Dikirim ke Kecamatan, Kabupaten, Ibukota Provinsi.

 

Karena di titik-titik itu.

 

Tempat terjadinya kecurangan.

Dan ganti data.

 

Karena data Pemilu hanya data numeric.

Lebih canggih data facial recognation technology!

 

Tidak perlu lagi biaya saksi.

 

Karena yang mampu bayar.

Hanya partai yang dibiayai cukong !

 

Di TPS cukup saksi wakil-wakil partai dan rakyat.

 

(Sumber Dr. Rizal Ramli)

(8 Mei 2022)

Read More