.png)
POLITIK DINASTI KARPET MERAH BAGI KERABAT
Oleh:
Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.
Zainal Arifin Mochtar.
Fakultas hukum UGM
Dalam negara demokrasi.
Dari rakyat untuk rakyat.
Lewat wakilnya.
Bukan lewat politik dinasti.
Dalam politik dinasti.
Pejabat beri karpet merah.
Beri jalur khusus.
Bagi kerabatnya.
Hal itu.
Dilarang dalam demokrasi.
Sebab dalam demokrasi.
Semua adil dan setara.
Dilarang diterapkan.
Dalam sistem demokrasi.
Seperti Indonesia.
Akademisi Fakultas Hukum (FH)
Universitas Gajah Mada (UGM).
Zainal Arifin Mochtar.
Sebab dalam demokrasi.
Sistem pemerintahan.
Semua rakyat.
Ikut memerintah.
Lewat wakilnya.
"Politik dinasti dilarang.
Dalam negara demokrasi .
Dalam pemilihan berbasis.
Dari rakyat untuk rakyat," ucapnya.
Diskusi Publik.
'Politik Dinasti Jokowi, Konflik
Kepentingan, dan Bencana Court Capture MK' .
Digelar Sahabat ICW.
Jumat (3/11/2023).
Zainal katakan.
Politik dinasti.
Bukan hanya relasi kerabat.
Tapi adanya karpet merah.
Perlakukan istimewa.
Dalam proses pemilihan.
Zainal contohkan.
Gibran Rakabuming Raka.
Calon Wali Kota Solo.
Diberi karpet merah.
Oleh Presiden Jokowi.
"Kita belajar kasus Gibran di
Solo.
Neo feodal sebenarnya.
Feodal dibungkus neo.
Seakan-akan ada pemilihan,"
ungkapnya.
"Gibran terpilih.
Dengan karpet merah.
Dari bapaknya.
Seorang presiden.
Bahkan saingan Gibran.
Dipanggil ke Istana.
Proses PDIP.
Terpaksa diganti.
Sebab keinginan bapaknya,"
lanjutnya.
Dari proses itu.
Zainal katakan.
Politik dinasti.
Sudah dimainkan Jokowi.
Sejak awal.
Berlanjut tingkat nasional.
"Semua itu gambarkan.
Main politik dinasti
Tapi cuman beda level.
Dulu lokal.
Kini nasional," tandasnya.
(Sumber
sindo)
