Organisasi Profesi Guru

Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.

Tema Gambar Slide 2

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Tema Gambar Slide 3

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Sunday, October 2, 2022

15166. GUBERNUR ANIES SYARAT BERSATU YAITU HARUS ADIL

 

 


 

 

GUBERNUR ANIES SYARAT BERSATU YAITU HARUS ADIL

Oleh:  Drs. HM. Yusron Hadi, M.M.

 

 

Gubernur Jakarta.

Anies Baswedan:

 

Sulit Membangun Persatuan.

Dalam Ketimpangan.

 

Gubernur DKI Jakarta.

 Anies Baswedan.

 

Meresmian Kantor Pemuda Pancasila.

Di Menteng, Jakarta Pusat.

 Sabtu 1 Oktober 2022.

 

Jakarta ini.

Harus dibangun jadi  kota.

Dengan rasa persatuan.

 

Tapi syaratnya.

Harus ada rasa keadilan.

 

Jika tidak ada keadilan.

Maka tak mungkin ada persatuan.

 

Gubernur DKI Jakarta.

 Anies Baswedan menyatakan.

 

Dia bercita-cita.

Mewujudkan  persatuan.

 

Tapi harus lebih dulu.

membangun lewat keadilan.

Dan pemerataan.

 

Jika hal itu tidak dilakukan.

Maka sulit mewujudkan persatuan.

 

Pemuda Pancasila Nyatakan Siap Mendukung Anies Jadi Presiden 2024

 

Disambut Ratusan Anggota, Anies Hadiri Peresmian Kantor Pemuda Pancasila

 

Aktivis Reformasi 98 Andrianto: KPK Jangan Jadi Alat Kekuasaan

 

Anies Baswedan Pelanjut Jokowi Sesungguhnya

 

Hal itu disampaikan Anies.’

Saat meresmikan:

Kantor Sekretariat MPN.

 Pemuda Pancasila.

 

Di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 56 A Menteng.

Jakarta Pusat.

Sabtu, 1 Oktober 2022.

 

Jika masih timpang.

Maka sulit membangun persatuan.

 

Jika tak merata.

Maka sulit membangun persatuan,” kata Anies.

 

Anies Baswedan menjelaskan.

Dalam 5 tahun memimpin Jakarta.

 

Gubernur dan jajaran.

Selalu menekankan pemerataan.

 

“Kota Jakarta ini.

Harus kita bangun.

Dengan rasa persatuan.

 

Tapi harus ada rasa keadilan.

Jika tak ada keadilan.

 

Maka tak mungkin bersatu,” jelasnya.

 

Salah satu yang tidak adil.

 Di Jakarta.

Yaitu soal tanah.

 

Banyak warga asli Jakarta.

Akhirnya pergi.

 

Karena Pemerintah Daerah.

Mematok pajak sangat tinggi.

 

Kini ada Pergub Nomor 23 Tahun 2022.

Tentang Kebijakan Penetapan.

 

Dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

 

Sebanyak 85 persen.

Warga dan bangunan.

Bebas dari pajak.

 

Saat ini.

Sekitar 1,4 juta rumah di Jakarta.

 

Rumah di atas Rp2 miliar.

Sekitar 200.000 unit rumah.

 

Yang nilainya di bawah Rp2 miliar.

Sekitar 1.200.000 rumah.

 

Jadi 1.200.000 rumah.

Gratis pajak PBB.

 

“Kita menyaksikan.

Keluarga puluhan tahun di Jakarta.

 

Tergeser dan tergusur.

 

Karena pemerintah.

Tarik pajak tinggi sekali,” ujar Anies Baswedan. 

 

(sumber kba)

 

15181. KPK NAFSU INGIN TERSANGKA SEBAB ANIES CAPRES KUAT

 

 


 

KPK NAFSU INGIN TERSANGKA SEBAB ANIES BASWEDAN CAPRES KUAT

Oleh:  Drs. H. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

Mengapa KPK bernafsu.

Membuat Anies tersangka?

 

Mungkin oligarki.

Tak mampu membeli Anies.

 

Sehingga muncul skenario.

Untuk memenjarakan Anies.

 

Makin terlihat.

Bahwa elektabilitas Anies.

 

Sangat tinggi.

Berpotensi jadi presiden tahun 2024.

 

Semua hasil surevi.

Yang menempatkan Anies.

 

Pada posisi 3.

Patut ditanyakan sahihnya.

 

Jika Anies tidak berpotensi jadi presiden.

Kenapa Anies Baswedan.

 

Selalu dibidik dan dikejar-kejar.

 

Bahkan Anies Baswedan.

Selalu jadi sasaran fitnah.

 

Dan berita bohong.

 

Tapi calon lain.

Yang katanya elektabilitasnya.

 

Di atas Anies.

Mereka aman-aman saja.

 

Koran Tempo, 1 Oktober 2022.

Tempo menuliskan:

 

 “Begini Upaya Firli Bahuri Diduga Menjerat Anies Baswedan di Kasus Formula E”.

 

Koran Tempo menuliskan.

Bahwa ada upaya dari ketua KPK.

 

Firli Bahuri.

Untuk memaksa Anies jadi tersangka.

 

Meskipun ahli hukum.

Belum menemukan unsur pidana.

Dalam Formula E.

 

Ketua KPK Firli Bahuri.

Bahkan mendesak berkali kali.

Satuan tugas penyelidik.

 

Agar menaikkan status.

Kasus Formula E.

Ke tahap penyidikan.

 

Ada yang ingin.

Anies sebagai tersangka.

 

Sebelum partai politik.

Deklarasi Anies Baswedan.

Sebagai calon presiden 2024.

 

Publik bertanya.

Kenapa hanya Anies yang diburu?

 

Padahal banyak kasus mangkrak.

Di KPK belum dituntaskan.

 

Misalkan:

1)        Kasus bus Trans Jakarta.

 

2)        Kasus E – KTP.

Yang disebut capres lain terlibat.

 

3)        Kasus Harun Masiku yang hilang.

4)        Kasus pembelian tanah Sumber Waras.

 

 

Tidak ada upaya untuk kasus itu.

Selain berdasarkan pesanan.

Yaitu:

1)                Anies dihadang.

2)                Anies harus dijegal.

 

Dengan memanfaatkan KPK.

 

Ketua KPK bekerja untuk siapa.

Sehingga kredibilitas KPK.

 

Untuk memberantas korupsi.

Patut ditanyakan.

 

Firli bekerja untuk siapa.

Sehingga bernafsu mentersangkakan Anies?

 

KPK garda terdepan.

Dalam memberantas korupsi.

 

Harus fair dan profesional.

Dalam memberantas korupsi.

 

Tak tebang pilih.

 

Tapi sayang.

Saat ini ditontonkan telanjang.

 

Cara kerja KPK.

Yang melanggar etika dan moral.

 

Sebagai warga.

 Yang mencintai KPK.

Dan taat hukum.

 

Kita tak ingin penegakan hukum:

1)                Tak timpang.

2)                Tak tebang pilih.

3)                Tak profesional.

 

Jangan  seperti saat ini.

Hukum jadi alat politik kekuatan.

Untuk memasung demokrasi.

 

Mengingat  yang disampaikan SBY.

Bahwa ada dugaan.

Pilpres dipaksakan 2 calon.

 

Anies dengan elektabilitasnya.

Makin tinggi.

Tak bisa dibendung.

 

Mungkin membuat pejabat istana.

Dan oligarki.

Masa depannya suram.

 

Anies dianggap menghambat kerakusan.

Dan ketamakan mereka selama ini.

 

Anies berani melawan oligarki.

Yang selama ini menindas rakyat.

 

Dan menguras kekayaan negara.

Bersama pejabat jahat istana.

 

Lalu apa kita diam?

Tentu tidak!

 

Darah juang Anies.

Yaitu darah juang kita.

 

Maka harus melawan upaya hukum.

Yang mengandung pesanan.

 

Semoga KPK.

Kembali ke jalan yang benar.

Dan tidak tebang pilih.

 

Surabaya, 1 Oktober 2024

(Isa Ansori)