Organisasi Profesi Guru

Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.

Tema Gambar Slide 2

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Tema Gambar Slide 3

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Friday, March 3, 2023

16924. CARA GUBERNUR ANIES BASWEDAN ATUR IZIN GEREJA

 



CARA GUBERNUR ANIES BASWEDAN ATUR IZIN GEREJA

Oleh:  Drs. HM Yusron Hadi,MM

 

 

 

Pemuda Katolik.

Dan pemerhati Pendidikan.

 

Indra Charismiadji.

Angkat suara.

 

Soal tudingan.

Gubernur Jakarta.

 

Periode 2017-2022.

 Anies Baswedan.

 

1)        Membawa perpecahan.

2)        Buat Jakarta seperti Suriah.

 

Indra ungkapkan.

Bahwa semua warga rukun.

 

Di era Anies Baswedan.

Bukan klaim semata.

Tapi ada riset akademisnya.

 

Hasil riset akademis.

Nanyang Technological University (NTU).

Singapore.

 

Pada zaman Anies Baswedan.

1)        Hidup rukun.

2)        Nyaman.

3)        Kohesiv tinggi.

 

Hal itu.

Hasil riset akademis.

 

Dibuat Nanyang Technological University (NTU).

Singapore.

 

Artinya bukan asal omong.

Tapi secara akademis.

Sudah dibuktikan kondisi itu,” ujar Indra.

 

Youtube Cerita Orang Dalam.

Kamis (2/3/23).

 

Karena itu.

Anggapan Anies Baswedan.

Bakal bikin.

 

 Indonesia jadi Suriah.

Yang porak poranda.

 

Atau jadikan negara khilafah.

Hal itu.

Sangat tak masuk akal.

 

Rekam jejak.

 Anies Baswedan.

 

Di Jakarta.

 Jadi bukti nyata.

 

Indra Charismiaji.

Secara sosiologis.

Orang minoritas.

 

Dia mengaku.

Tak ada ketimpangan sikap.

 

Pada minoritas.

Selama dipimpin Anies.

 

“Isunya itu.

Jika Pak Anies Baswedan.

 

Jadi Presiden.

Maka Indonesia jadi Suriah.

 

Jadi negara Khilafah.

Jadi negara lslam,” ujar Indra.

 

“Saya 5 tahun.

Tinggal di Jakarta.

 

Tetap saja ke Gereja.

Tetap ibadah.

 

Tak ada yang memaksa.

Saya pindah agama,” tegas Indra.

 

Cerita izin gereja.

Zaman Gubernur Anies Baswedan.

 

Contoh Gubernur Anies.

Jaga kohesiv antar warga.

Di DKI Jakarta.

 

Indra cerita.

Gubernur Anies.

 

Terbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sebuah gereja.

 

Selama puluhan tahun.

Tak bisa diwujudkan.

 

“Saya orang Katolik.

Gereja Katolik di Duri Selatan.

Tambora.

 

Sudah 34 tahun.

 IMB tak keluar.

 

Sudah berlalu beberapa Gubernur.

Tapi tidak keluar.

 

Mengapa izin tak keluar?

Karena warga di sana.

Tidak ingin dibangun gereja.

 

Orang bisa mengatakan.

Warga intoleran dan radikal.

 

Lalu apa solusinya?

Menghina mereka di Medsos?

 

 Mengkadrunkan mereka?

Atau pakai Pancasila?” jelasnya.

 

Tapi cara Gubernus Anies.

Sangat  sederhana.

 

Guberur Anies Baswedan berkata,

“Bapak Ibu.

Jika sekarang di balik bagaimana?

 

Kita butuh ibadah di masjid.

Tapi saudara kita.

 

Tak izinkan kita membangun masjid.

Apa perasaan bapak ibu?

 

Hal itu.

Langkah manusiawi dan beradab,” tambah Indra.

 

Hasil riset.

Bahwa tingkat kohesi social.

Warga Jakarta tinggi.

 

Penelitian Social Resilience Lab Nanyang Technological University (NTU).

 Singapura.

 

Dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

 Provinsi DKI Jakarta.

 

Dirilis Jumat, 16 September 2022.

Disiarkan Youtube @Akbar Faizal Uncensored.

 

(Sumber warta ekonomi)

16922. SENGKETA PROSES PEMILU RANAH BAWASLU PTUN

 



SENGKETA PROSES PEMILU RANAH BAWASLU DAN PTUN

Oleh Drs. HM Yusron Hadi,MM



 

Denny Indrayana:

1)        Pemilu tak boleh ditunda.

2)        Putusan PN Jakpus cacat!

 

Eks Wamenkumham.

Denny Indrayana.

 

Komentar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

 

1)        Kabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

 

2)        Menghukum KPU.

Mengulang tahap selama 2 tahun 4 bulan 7 hari.

 

Denny menilai.

Keputusan itu cacat.

 

"Saya berpandangan.

Pemilu tidak boleh ditunda!

 

Ada cacat Putusan PN Jakarta Pusat.

Maka putusan itu.

Wajib tidak dilaksanakan," ujar Denny.

 

Jumat (3/3/2023).



Denny mengatakan.

Ada cacat hukum.

Sebab  Majelis Hakim.

Putuskan perkara.

Yang bukan ranah hukumnya.

 

Soal partai tak lolos.

Jadi peserta pemilu.

 

Hal itu ranah:

1)        Bawaslu.

2)        Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



"Kesalahan dan cacat mendasar.

Dilakukan Majelis Hakim.

Yaitu memutuskan perkara.

Bukan yurisdiksinya.

 

Atau wilayah hukumnya.

Untuk memutus perkar.

 

Sehingga menjatuhkan amar.

Yang bukan kewenangannya," kata Denny.

 

Partai Prima.

Tak lolos jadi peserta pemilu.

Masuk 'Sengketa Proses' Pemilu.

 

Berbeda dengan:

 'Sengketa Hasil' Pemilu.

Masuk yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.

 

Untuk 'Sengketa Proses' Pemilu.

Berwenang jadi pengadil.

Yaitu Bawaslu RI.

 

Hanya dapat diajukan.

Upaya hukum.

 

Ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

 (Pasal 466-471 UU Pemilu)," sambungnya.

 



Pengadilan Negeri.

Tak punya kompetensi.

 

Mengadili dan memutus.

Sengketa proses Pemilu.

 

Partai Prima.

Selaku penggugat.

 

Dapat vonis kekuatan hukum tetap.

Dari gugatan di:

1)                Bawaslu.

2)                PTUN.


"Pengadilan Negeri.

Tak punya kompetensi.

Untuk:

1)                Memeriksa.

2)                Mengadili.

3)                Memutus.

 

Segala sesuatu.

Terkait 'Sengketa Proses' Pemilu.

 

Dalam kasus ini.

Proses verifikasi Partai Prima.

Jadi peserta pemilu 2024.

 

Partai Prima.

Telah melakukan gugatan hukum.

 

Soal peserta pemilu.

Kepada Bawaslu dan PTUN.

 

Sang sudah divonis.

Dan sudah berkekuatan hukum tetap.

 

Artinya.

Soal peserta Partai Pemilu.

 Partai Prima.

 

Sudah final dan mengikat.

Tak ada upaya hukum lain.

 

Apalagi gugatan perdata.

Di Pengadilan Negeri.

 

Tak berwenang memutus.

 'Sengketa Proses' Pemilu," kata Denny.



Hal ini.

Jadi dasar putusan PN Jakpus.

Tak boleh dilaksanakan.

 

Dia juga minta KPU.

Melakukan perlawanan hukum.

 

Dan tetap menjalankan.

Tahap Pemilu 2024.


"Karena menabrak berbagai norma hukum.

Maka Putusan PN Jakarta Pusat.

 

Tidak dapat.

Bahkan tidak boleh dilaksanakan," tuturnya.



"KPU wajib ajukan perlawanan hukum.

Dan menyatakan banding.

Atas putusan PN Jakarta Pusat.

 

KPU juga harus jalankan tahap pemilu.

Tanpa terganggu," sambungnya.

(Sumber detik)




16921. ZAMAN PRESIDEN SBY NETRAL JAGA ETIKA DEMOKRASI

 



ZAMAN PRESIDEN SBY NETRAL JAGA ETIKA DEMOKRASI

Oleh Drs. HM Yusron Hadi,MM

 

 

 

 

 

Bakal calon presiden.

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

 

Ketua Umum Partai Demokrat.

 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

 

Di kantor DPP Partai Demokrat.

Menteng, Jakarta Pusat.

 

Kamis, 2 Maret 2023.

 

Bakal calon presiden.

 Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

 

Silaturahmi Majelis Tinggi Partai Demokrat.

 

Dalam pertemuan itu.

Anies Baswedan ingat.

 

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 

1)        Selalu konsisten jaga Demokrasi.

2)        Jadi  contoh untuk jaga Demokrasi.

 

“Tiap berkunjung

Ke kantor DPP Partai Demokrat.

 

Silaturahmi khusus Majelis Tinggi.

Kita teringat.

Pada masa Pak SBY.

 

Zaman Partai Demokrat.

Yaitu:

 

1)        Konsisten jaga demokrasi.

2)        Jadi contoh dalam jaga demokrasi,” ucap Anies.

 

Kamis, 2 Maret 2023.

 

Pada saat pegang kekuasaan.

Demorat konsisten jaga demokrasi.

 

Ketika di luar kekuasaan.

Democrat konsisten jadi penyeimbang,” sambung Anies.

 

Presiden SBY.

Yaitu:

 

1.        Presiden pertama dipilih  langsung.

Oleh rakyat Indonesia.

Pada tahun 2004.

 

2.        SBY saat jadi presiden.

 

1)        Selalu jaga aturan demokrasi.

2)        Jaga etika Demokrasi.

 

3)        Netral penegakan hukum.

4)        Netral ganti kekuasaan.

 

“Pak SBY.

Bukan hanya jaga.

Aturan demokrasi.

 

Tapi juga jaga.

Etika demokrasi,” tutur Anies.

 

Presiden SBY.

Tak berpihak.

 

Pada salah satu calon.

Pada Pilpres tahun 2014.

 

Presiden SBY.

1)        Netral penegakan hukum.

2)        Netral proses ganti kekuasaan.

 

Anies Baswedan senang.

Tiap diskusi dan interaksi.

 

Ketua Umum Partai Demokrat.

 Agus Harimurti Yudhoyono.

 

Anies menilai.

Bahwa SBY beri keputusan tepat.

 

Jadikan AHY.

Ketum Partai Demokrat.

 

Tiap diskusi dan interaksi.

Dengan Mas AHY.

 

Dan jajaran Partai Demokrat.

Kami bahas ikhtiar.

Tegakkan demokrasi,” ungkapnya.

 

“Mas AHY.

1)        Salah satu putra terbaik bangsa.

 

2)        Bintang terang di langit Indonesia.

3)        Penerus partai Demokrat.

 

Anies Baswedan sampaikan.

Bahwa Partai Demokrat:

 

“ is in a good hand.”

Berada di tangan yang tepat.

 

Insya Allah.

Ke depan akan terus berada.

Di tangan yang tepat,” tambah Anies. 

 

(sumber kba)