Organisasi Profesi Guru

Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.

Tema Gambar Slide 2

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Tema Gambar Slide 3

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Tuesday, December 5, 2023

31607. ANIES BASWEDAN IKN DANA BESAR TAPI TAK MENDESAK

 


ANIES BASWEDAN IKN DANA BESAR TAPI TAK MENDESAK

Oleh: Drs. HM Yusron Hadi, MM

 

 

 

 

Calon presiden nomor 1.

Anies Baswedan.

 

Kritik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Di Karawang, Jawa Barat.

Senin (4/12/2023).

 

Anies Baswedaan katakan.

Dana pembangunan IKN.

 

Yang besar.

Tapi tak dipakai.

Untuk kebutuhan mendesak.

 

"Saya sering sampaikan.

Kita sering merasakan.

 

Dana begitu besar.

Tapi tak dipakai.

 

Untuk kebutuhan urgen.

Atau mendesak," ujar Anies.

 

Anies Baswedan jelaskan.

Saat ini.

 

Rakyat punya kebutuhan.

Yang lebih mendesak.

 

Misalnya.

1)        Buat transportasi umum yang baik.

2)        Akses air minum bagi rakyat luas.

 

3)        Bangun banyak kota agar lebih berkembang.

 

4)        Bangun banyak kota.

5)        Bukan 1 kota di hutan.

 

6)        Banyak manfaat bagi rakyat banyak.

 

7)        Bukan hanya bagi aparat.

8)        Tapi dinikmati semua rakyat.

 

9)        Bangun fasilitas pendidikan.

10)  Bangun fasilitas kesehatan.

 

 

Menurut Anies Baswedan.

Manfaat IKN hanya dinikmati.

 

Oleh aparat negara.

Tak dinikmati semua rakyat.

 

"Manfaat IKN.

Hanya dirasakan aparat negara.

Yang kerja untuk negara.

 

Tapi kita perlukan.

Negara bekerja bagi rakyat," kata Anies Baswedan.

 

Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC.

 

Di Grand Sahid Jaya.

 

Jakarta.

Sabtu (2/11/2023).

 

Anies Baswedan jelaskan.

Indonesia cari dukungan internasional.

 

Untuk bangun fasilitas:

1)        Kebutuhan dasar.

2)        Pendidikan.

 

3)        Kesehatan.

4)        Infrastruktur dasar.

 

Hal itu lebih urgen.

Manfaat fasilitas kesehatan.

Dan pendidikan.

 

Dinikmati semua rakyat.

Bisa dirasakan.

 

Oleh semua rakyat Indonesia," ujar Anies Baswedan.

 

(Sumber tribun)

31606. GAGAL UMRAH DIRUT TRAVEL PT AROFAH MINA DITAHAN POLISI

 


GAGAL UMRAH DIRUT TRAVEL PT AROFAH MINA DITAHAN POLISI

Oleh: Drs. HM Yusron Hadi, MM

 

 

 

Direktur Utama PT Arofahmina.

Ditahan oleh Polres Tulungagung.

 

Menipu gagal berangkat.

Sejumlah jemaah umrah.

 

Kapolres Tulungagung

AKBP Teuku Arsya Khadafi katakan.

 

Tersangka Heri Wibowo (HW).

Warga Bhaskara.

Kalisari, Mulyorejo.

 

Dia ditangkap di Surabaya.

Pada 30 November 2023.


"Pelaku dilaporkan 2 orang korban.

Warga Desa Srikaton.

 

Kecamatan Ngantru.

Tulungagung," kata ujar Arsya.

Senin (4/12/2023).


Korban daftar umrah.

Untuk 2 orang.

 

Bayar Rp64 juta.

Pada PT Arofah Mina.

 

"Korban sudah ke Jakarta.

Tapi gagal ke Arab Saudi.

 

Mereka lapor polisi," ujarnya.


Dari hasil pemeriksaan.

Ternyata ratusan korban lain.

Gagal berangkat umrah.

 

Tahun 2022.

 

1)        Pelaku rekrut 4.700 jemaah umrah.

2)        3.700 jemaah berhasil berangkat.

 

3)        700 orang berangkat lewat PT lain.

4)        300 jemaah gagal berangkat.


PT Arofah Mina beri solusi.

Dana akan dikembalikan.

 

1)        140 orang jadwal ulang.

2)        165 orang dana kembali.

 

Tapi tak terlaksana.

Total rugi sekitar Rp5 miliar.

 

Heri Wibowo ditahan Polres Tulungagung.

Dijerat pasal 372/378 KUHP.

 

Ancaman hukuman.

Maksimal 5 tahun penjara.

 

 

(Sumber detik)






31605. BUSYRO PELEMAHAN KPK ERA SBY DAN JOKOWI

 


BUSYRO PELEMAHAN PKK ZAMAN SBY DAN JOKOWI

Oleh: Drs. HM Yusron Hadi, MM

 

 

 

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Busyro Muqoddas menilai.

 

Pemerintahan Presiden Jokowi.

Melumpuhkan KPK .

Lewat berbagai strategi.

 

"KPK sekarang ini.

Statusnya sudah dilumpuhkan.

 

Di era Presiden Jokowi.

Bukan hanya dilemahkan," kata Busyro.

 

Senja Kala Penguatan KPK.

Transparency International Indonesia (TII).

 

Di Jakarta.

Senin (4/12/2023).

 

Era Presiden SBY.

Busyro jadi komisioner KPK.

 

Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 

Busyro katakan.

Saat itu.

 

Ada upaya lumpuhkan KPK.

Lewat revisi undang-undang.

 

Tapi upaya melumpuhkan KPK.

Bisa dihadapi.

 

"Kita lawan dengan adab.

Berbasis kekuatan warga sipil.

 

Yang solid waktu itu.

Bersatu dengan KPK," ujar Busyro.

 

"Akhirnya SBY mundur.

Stop revisi Undang-Undang KPK," sambung Busyro.

 

Zaman Presiden Jokowi.

KPK dilumpuhkan lewat berbagai cara.

 

1)        Pelemahan Lembaga KPK.

KPK tak independen lagi.

 

UU 30 tahun 2002.

Diganti UU 19 tahun 2019.

 

2)        Pegawai KPK jadi ASN (Aparatur Sipil Negara).

ASN sulit independen.

 

3)        Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Bagi komisioner KPK.

 

Tak lulus TWK dipecat.

Rekayasa licik.

 

Dipecat cara prosedur.

Tapi lawan  prinsip transparan," papar Busyro.


KPK jadi sorotan.

Sebab Ketua KPK.

 

Firli Bahuri

Diberhentikan sementara.

 

Jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Dugaan pemerasan.

 

Mantan Menteri Pertanian.

 Syahrul Yasin Limpo.

 

Mantan Ketua KPK.

 Agus Rahardjo.

 

Mengaku dipanggil presiden.

Terkait kasus e-KTP.

 

Presiden Jokowi memanggilnya.

 Ke Istana Presiden.

 

Usai KPK tetapkan Setya Novanto.

Jadi tersangka korupsi e-KTP.

Pada 17 Juli 2017.

 

Saat itu.

Presiden Jokowi murka.

 

Minta kasus Novanto distop.

 

Pada saat itu.

 Setya Novanto.

 

Jadi Ketua DPR.

Dari Partai Golkar,

Pendukung pemerintah.

 

 Agus katakan.

KPK tak bisa stop penyidikan.

 

Sebab tak punya wewenang.

Terbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

 

Agus katakan.

Setelah itu.

 

Hubungan KPK dan Presiden Jokowi renggang.

Dan tak mau bertemu.

 

Agus menduga.

Terkait revisi UU KPK.

 

Bahkan saat itu.

 KPK sulit ketemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

 

Yasonna Hamonangan Laoly

Buat minta rancangan revisi UU KPK.

 

Novanto divonis 15 tahun penjara.

Kasus korupsi e-KTP.

 

(Sumber kompas)