Organisasi Profesi Guru

Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.

Tema Gambar Slide 2

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Tema Gambar Slide 3

Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.

Friday, February 2, 2024

32137. BAGI BANSOS SAAT KAMPANYE MASUK POLITIK UANG

 


BAGI BANSOS SAAT KAMPANYE MASUK POLITIK UANG

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Khoirunnisa Nur Agustyati katakan.

 

Penyalahgunaan Bansos.

Dari dana negara (APBN/APBD).

 

Masuk politik uang.

Pada masa kampanye.

 

Membagi sembako.

Disertai foto calon.

 

Masuk politik uang.

Atau money politic.

 

“Membagi sembako.

Beri bantuan.

 

Pakai dana negara.

Pakai APBN dan APBD.

 

Pada rakyat miskin.

Pakai fasilitas negara.

 

Pada saat pemilu.

Masuk politik uang.

 

Kamis (1/2/2024).

 

Politik uang.

Jadi soal

 

Tak pernah selesai.

Tiap pemilu.

 

Praktik suap rakyat.

Jadi soal klasik.

 

Tiap pilihan.

1)        Presiden/Wakil Presiden.

2)        DPD.

3)        DPR.

 

4)        DPRD Provinsi.

5)        DPRD Kabupaten/Kota.

 

Politik uang.

Hasil akumulasi.

Pemilu sebelumnya,” sebutnya.

 

Riset tahun 2019.

Universitas Gadjah Mada (UGM).

 

Bahwa praktik politik uang.

Sudah jadi budaya.

 

Tahun 2019.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

 

Temukan bahwa.

1)        47,4 persen rakyat.

Benarkan adanya politik uang.

 

2)        46,7 persen raakyat.

Anggap wajar.

 

Politik uang rawan tinggi.

 

1)        Sejak kampanye.

2)        Sejak 28 Nov 2023 – 10 Feb 2024.

3)        Hari H Rabu, 14 Feb 2024.

Tambah marak.

 

“Beragam modus politik uang.

Dianggap wajar.

Sejak pandemi Covid-19,” ucap Khoirunnisa.

 

Saat pandemi.

Rakyat biasa bantuan social.

1)        Uang tunai.

2)        Semabko.

 

Hal itu berdampak.

Politik uang.

Dianggp wajar.

 

Ia katakan.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

 

Jadi landasan Pemilu 2019.

 

Tak direvisi.

Untuk Pemilu 2024.

 

Masalah lebih kompleks.

Masa kampanye diperpendek.

Jadi 75 hari saja.

 

Ada ruang kosong.

Sejak peserta pemilu ditetapkan.

Hingga masa kampanye.

 

Ruang kosong.

Disebut masa sosialisasi.

 

Dimanfaatkan bakal calon.

Untuk manuver.

Tanpa takut kena hukuman.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Sulit menindak pelanggaran.

 

Dengan modus kian beragam.

 

Meembeli suara pemilih.

Lewat politik uang.

Sulit dijerat.

 

“Yang melakukan aktor lapangan.

 

Bukan tim resmi.

Yang terdaftar di KPU,” ujar Khoirunnisa.

 

"Pemilih selesai transaksinya.

Ketika uang diberikan.

 

Padahal kontrak jabatan 5 tahun.

 

Usai diberi uang.

Pemilih ditinggal," kata Khoirunnisa.

 

(Sumber kompas)

 

32132. ANIES BASWEDAN DI MEDAN

32131. IRAN VS JEPANG (1-4)

Thursday, February 1, 2024

32127. ISI PETISI UGM YOGYA TEGUR PRESIDEN JOKOWI



 ISI PETISI UGM YOGYA TEGUR PRESIDEN JOKOWI

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

Petisi Bulaksumur.

Kritik Universitas Gadjah Mada (UGM)

Yogyakarta.

 

Untuk alumninya.

 Presiden Joko Widodo.

Dianggap menyimpang.

 

Civitas akademika

Universitas Gadjah Mada (UGM).

 

Termasuk para guru besar.

Buat Petisi Bulaksumur.

 

Di Balairung UGM.

Sleman, Yogya.

Rabu (31/1/2024).

 

Guru besar, dosen, mahasiswa, alumni UGM.

Merasa prihatin.

 

Tindakan penyelenggara negara.

Dalam berbagai lini.

 

Dianggap menyimpang dari.

 

1)      Prinsip moral.

2)      Demokrasi.

 

3)      Kerakyatan.

4)      Keadilan sosial.

 

Petisi Bulaksumur.

Dibacakan Prof Koentjoro.

 

1)      Kami menyesalkan tindakan menyimpang.

 

Justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

 

Bagian keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

 

2)      Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi.

 

3)      Keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.

4)      Pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

 

5)      Presiden Jokowi sebagai alumni harusnya berpegang pada jati diri UGM.

 

Menjunjung tinggi nilai Pancasila turut memperkuat demokratisasi.

 

Agar sesuai standar moral  tinggi. 

 

Serta dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

 

Demi melanjutkan estafet kepemimpinan.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur seperti pembukaan UUD 1945.

 

6)      Presiden Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya.

Sebagai alumni UGM.

 

7)      'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi.

 

Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku.

 

Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.

 

8)      Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya.

Dengan menjnjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai di dalamnya.

 

Tindakan Presiden Jokowi.

Justru menunjukkan bentuk penyimpangan pada prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan social.

Merupakan esensi nilai Pancasila.

 

9)      Melalui petisi ini.

Kami segenap sivitas akademika UGM.

 

Meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum.

 

Semua pejabat negara dan aktor politik berada di belakang Presiden.

 

Termasuk Presiden sendiri.

Untuk segera kembali ke koridor demokrasi.

 

Mengedepankan nilai kerakyatan dan keadilan social.

 

10) Kami juga mendesak DPR dan MPR.

Mengambil sikap dan langkah konkret.

 

Menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada masa demokrasi electoral.

 

Merupakan manifestasi demokrasi Pancasila.

 

Untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat.

 

Berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.

 

11) Petikan Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno.

 

Gadjah Mada adalah sumbermu.

Gadjah Mada adalah mata airmu.

Gadjah Mada adalah sumber airmu.

 

.Tinggalkan kelak Gadjah Mada ini.

Bukan untuk mati tergenang.

 

Dalam rawanya ketiadaan amalan.

Atau rawanya kemuktian diri sendiri.

 

Tapi mengalirlah ke laut.

Tujulah ke laut.

 

Lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air.

 

Yang berirama, bergelombang, bergelora."

 

 

(Sumber tvone)