.png)
PROFESOR UNPAD AGENDA LAIN PINDAH IBUKOTA AGAR JAUH DARI
RAKYAT
Oleh: Drs. HM. Yusron Hadi, M.M.
Profesor Unpad.
Singgung Hidden Political Agenda.
Dalam Pemindahan IKN.
Guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad).
Prof Susi Dwi
Harijanti SH LLM PhD.
Memberi berbagai alasan.
Pindah ibu kota negara (IKN).
Di berbagai Negara, yaitu:
1.
Alasan keamanan.
2.
Alasan politis.
Yaitu menjauhkan rakyat dengan penguasa.
Yang disebut agenda politik terselubung.
Atau 'hidden political agenda'.
"Ibu kota Negara.
Sering menjadi pusat.
Gerakan masyarakat sipil.
Dan tempat bergejolaknya.
Protes masyarakat.
Sejarawan Inggris Arnold Toynbee.
Ibu kota sebagai 'the powder kegs of protest'.
Menurut ahli politik Jeremy Wallace.
Pemerintah otoriter.
Memakai pindah ibu kota Negara.
Untuk taktik segregasi.
Yaitu mengasingkan gerakan masyarakat sipil.
Awalnya berpusat di ibu kota lama.
Akan berjarak jauh.
Dengan pusat pemerintah.
Di ibu kota baru," kata Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM
PhD.
Keterangan Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM PhD.
Terkait judicial review UU IKN di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kamis (12/5/2022)
Vadim Rossman berpendapat.
Tugas utama ibu kota Negara.
Yaitu untuk visual.
Dan presentasi bangsa ke seluruh dunia.
Artinya ibu kota Negara.
Mewakili citra ideal.
Dari suatu Negara.
Dan miniatur negara.
Andreas W Daum berpendapat.
Ada 4 fungsi ibu kota, yaitu:
1.
Administrasi.
2.
Penunjang integarsi bangsa.
3.
Simbol Negara.
4.
Perletarian nilai, budaya, dan sejarah bangsa.
"Berdasarkan pendapat itu.
Ibu kota Negara.
Tak hanya berfungsi.
Sebagai pusat pemerintah saja.
Tapi berfungsi pula.
Sebagai manifestasi identitas bangsa," ucap Prof Susi.
Menurut Vadim Rossman.
Agar fungsi ibu kota.
Sebagai penunjang integrasi bangsa.
Dapat terwujud optimal.
Maka ibu kota harus lewat kompromi .
Semua elemen bangsa.
Yang terdiri atas etnis, agama, dan suku berbeda.
Agar ibu kota menjadi alat pemersatu.
Dari semua perbedaan bangsa.
Vadim Rossman mengingatkan.
Bahwa pindah ibu kota.
Bisa karena 'hidden political agenda'.
Yaitu memperkuat kekuatan politik suatu rezim," beber
Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM PhD.
Ada 3 bentuk hidden political agenda, yaitu:
1.
Mengasingkan atau memarginalisasi gerakan protes.
2.
Homogen etnis penduduk ibu kota.
3.
Pindah ibu kota ke wilayah asli penguasa.
Arnold Toynbee menyebut.
Ibu kota sebagai 'the powder kegs of protest'.
Pemerintah Perancis.
Pindah ibu kota ke Versailles.
Untuk menghindari protes.
Negara Myanmar.
Pemerintah otoriter.
Memindah ibu kota Negara.
Dari Yangon ke Naypyidaw.
Karena Kota Yangon pusat para biksu.
Yang sering protes pemerintah.
Syarat agar pindah ibu kota.
Benar untuk kepentingan negara dan bangsa.
Vadim Rossman memberi syarat, yaitu:
1.Lokasinya paling aman.
2.Lokasi paling efektif ekonomi dan administratif.
3.Lokasi paling adil.
4.Lokasi paling organic dan autentik.
Cara
mencegah agenda tersembunyi, yaitu:
1.
Korea Selatan.
Tahun 2005.
Mahkamah Konstitusi memutuskan.
Rencana pindah ibu kota dari Seoul inkonstitusional.
Hakim konstitusi Korea Selatan berpendapat.
Bahwa Seoul sebagai ibu kota.
Adalah constitutional custom.
Yaitu bagian konstitusi tidak tertulis (unwritten
constitution).
Karena Seoul menjadi ibu kota Korea.
Selama 600 tahun.
Pasal 130 Konstitusi Korea Selatan.
Untuk mengubah konstitusi.
Harus lewat referendum.
Apalagi proses pembahasan undang-undang.
Terkait pemindahan ibu kota di Korea Selatan.
Hanya berlangsung 3 bulan.
(Sumber detik)
.png)
.png)
.png)
.bmp)
