EKS KPK DARURAT KORUPSI HASIL KERJA PRESIDEN
Oleh: Drs. HM. Yusron Hadi, M.M.
MANTAN Ketua KPK.
Periode 2015-2019.
Agus Rahardjo menilai
Darurat
korupsi Indonesia.
Hasil kebijakan pemimpin.
Sebab berantas korupsi.
Dipimpin Presiden.
Sebagai Kepala Negara.
“Pak Jokowi periode pertama.
Cukup bagus.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
Capai 40.
Dulu pilih Menteri.
Konsultasi pada KPK,” ucap Agus.
Rabu (17/7/2024).
Agus akui.
Akan berakhirnya.
Jabatan Presiden Joko Widodo.
Korupsi di Indonesia.
Makin memburuk.
Semua itu mulai .
Pelemahan KPK.
Lewat revisi UU KPK.
“Dulu KPK diisukan sarang taliban.
Lalu direvisi.
Warga sedikit sekali.
Yang membela KPK.
KPK sendirian.
Bendung agar tak revisi.
Tapi tetap direvisi,” kata dia.
BPS sebut.
Warga makin terbuka.
Pada perilaku korupsi.
Ada faktor tak kalah penting.
Birokrasi di Indonesia.
Makin lama makin buruk.
“Saya sering mengeluh.
Birokrasi perlu reformasi benar.
Sebab puluhan tahun.
Tak tuntas-tuntas.
Reformasi birokrasi .
Bisa meniru KPK.
Misalnya.
1)
Tak terima sumbangan.
2)
Tak boleh datang ke acara.
3)
Tak boleh minum.
4)
Dan segala macam.
Semua bagus.
Tapi gaji harus tinggi.
Hal itu wajar.
Itu kebutuhan mereka,” jelas Agus.
Pada akhir pemerintah Jokowi.
Agus tak yakin.
Ada perubahan signifikan.
Pada perilaku warga.
Dan birokrasi.
Tunjukkan sikap antikorupsi.
Dia berharap.
Presiden baru.
Pengganti Jokowi.
Bawa perubahan kuatkan Kembali.
Peran KPK.
“Saya berharap Pak Prabowo.
Mau berubah.
Punya sikap berantas korupsi.
Harus jadi agenda utama.
Saya berharap begitu.
Mudah-mudahan bisa terpenuhi,” ujar
Agus.
Skor IPK 40.
Hasil komitmen presiden.
KPK tidak bisa sendirian.
Saya berharap
Evaluasi jujur dan benar.
Pada Presiden baru.
Agenda melawan korupsi ini,” tutupnya.
(Sumber
cnn)
0 comments:
Post a Comment