MORAL PEJABAT RUNTUH MAKA DEMOKRASI
AMBRUK
Oleh: Drs. HM. Yusron Hadi, M.M.
Demokrasi.
Sistem pemerintahan.
Berdasar kedaulatan rakyat .
Bergantung moral dan integritas.
Pejabat publik.
Ketika moral pejabat runtuh.
Maka demokrasi terancam.
Fenomena ini.
Terjadi di banyak negara.
Termasuk Indonesia.
Sebab KKN.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Gerogoti fondasi demokrasi.
Pejabat public mestinya.
1)
Jadi teladan jalankan tugas.
2)
Teladan baik dalam tanggung jawab.
3)
Tunjukkan integritas.
4)
Beri contoh transparan.
5)
Teladan akuntabilitas.
Dalam tiap kebijakan.
Dan tindakannya
Tapi ketika.
1)
Moral pejabat runtuh.
2)
Tak prioritas kepentingan rakyat.
3)
Demi kepentingan pribadi.
4)
Utamakan kelompok tertentu.
Maka akibatnya.
1)
Penyalahgunaan kekuasaan.
2)
Korupsi.
3)
Praktik tak etis lainnya.
Menyebabkan.
1)
Kepercayaan publik turun.
2)
Rakyat tak percaya pemerintah.
3)
Tak percaya institusi demokrasi.
4)
Warga jadi skeptis.
Tak percaya.
5)
Apatis proses politik.
6)
Acuh tak acuh.
7)
Tak peduli.
Rakyat merasa suara mereka.
Tak diperhatikan.
Kepercayaan hilang.
Sulit dipulihkan.
Demokrasi tak berfungsi.
Korupsi.
Salah satu conoth.
Runtuhnya moral pejabat.
Korupsi merajalela.
Bukti pejabat pentingkan pribadi.
Tak piir nasib rakyat.
Lemah penegakan hukum.
Pada kasus korupsi.
Tambah memperparah.
Pejabat korupsi.
Tak dihukum setimpal.
Bukti keadilan bisa dibeli.
Hukum hanya berlaku.
Bagi orang tak berkuasa.
Untuk bangun kembali moral
Dan memperkuat demokrasi.
1)
Butuh reformasi mendalam dan
komprehensif.
2)
Transparansi pemerintahan.
3)
Hukum tegas pada korupsi.
4)
Pendidikan moral dan etika.
Bagi calon pejabat.
5)
Rakyat aktif awasi kebijakan pemerintah.
6)
Pejabat bertindak sesuai moral dan etika.
Hanya dengan pejabat.
Yang bermoral dan integritas.
Demokrasi berfungsi baik.
Bawa sejahtera.
Bagi seluruh rakyat.
(Sumber Margiono)
0 comments:
Post a Comment