13419. GUBERNUR ANIES BASWEDAN TANPA DUKUNGAN DPRD FORMULA E TAK JALAN

  

 

GUBERNUR ANIES BASWEDAN TANPA DUKUNGAN DPRD FORMULA E TAK JALAN

Oleh:  Drs. HM Yusron Hadi, MM

 

 

 

Gubernur Anies Baswedan:

Tanpa Dukungan DPRD DKI Tak Mungkin Formula E Terlaksana.

 

Gubernur DKI Jakarta.

 Anies Baswedan.

 

Menyampaikan terima kasih.

Kepada DPRD DKI Jakarta.

 

Yang mendukung Formula E di Ancol.

Sabtu (4/6/2022).

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menyampaikan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta.

 

Yang mendukung pelaksanaan Formula E di Ancol, Sabtu (4/6).

Gubernur Anies Baswedan.

Mengatakan Formula E.

 

Tak akan bisa berjalan.

Tanpa dukungan para anggota dewan.

Di Kebon Sirih.

 

Apalagi masa awal.

Saat minta persetujuan.

Menggelar ajang balap mobil listrik itu.

"Tanpa dukungan dari DPRD di masa awal.

Tidak mungkin ini terlaksana.

DPRD menyetujui.

 

DPRD memberi dukungan.

Dengan dukungan ini bisa berjalan," kata Anies Baswedan.

 

Dalam acara Meet and Greet.

 Pembalap Formula E di Monas, Kamis (2/6/2022).

"Terima kasih kepada wakil rakyat Jakarta.

Yang menunjukkan komitmennya.

 

Untuk kegiatan Formula E," imbuh Anies Baswedan.

Anies Baswedan menceritakan soal perbincangannya.

 

Dengan Co-Founder Formula E.

Yaitu  Alberto Longo.

Alberto sempat berdiskusi.

Soal nasib Formula E Jakarta.

 

Setelah pandemi virus corona (Covid-19) melanda.

 

Awalnya Formula E.

Dijadwalkan digelar tahun 2020.

 

"Hal itu situasi sulit.

 

Kami harus memutuskan nasib balapan.

Karena pandemi di depan mata.

 

Tapi kami bersyukur.

Bisa didampingi sepanjang jalan.

 

Itu sebabnya ini bisa berhasil," ujar Anies.

Pembahasan Formula E.

Di DPRD DKI sempat memanas.

 

Karena 2 fraksi, yaitu:

1.        PDI Perjuangan.

2.        Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

 

Bersikeras mengajukan hak interpelasi.

Untuk minta keterangan Anies Baswedan.

 

Soal anggaran Formula E.

Tapi 7 fraksi DPRD lainnya, yaitu:

 

1.Gerindra.

2.PKS.

3.NasDem.

 

4.Demokrat.

5.Golkar.

 

6.PAN.

7.PKB-PPP

 

Menolak hak interpelasi.

 

Bahkan 7 fraksi melaporkan.

 Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

 

 Kepada Badan Kehormatan.

 

Laporan terkait keputusan jadwal rapat paripurna interpelasi.

Dalam rapat Badan Musyawarah.

 

Mereka menganggap Pras melanggar tata tertib.

(Sumber CNN)