.png)
BRIN PUTUSAN MK TAK KONSISTEN ANCAM DEMOKRASI.
Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.
Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) menilai.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Turunkan batas usia.
Calon presiden.
Dan calon wakil presiden.
Potensi ancam demokrasi Indonesia.
Kepala Pusat Riset Politik BRIN.
Athiqah Nur Alami.
"Kami khawatir.
Dalam panjang.
Jadi ancaman serius.
Bagi demokrasi kita.
Potensi politisasi hukum," ujar
Athiqah.
Athiqah tuturkan.
Putusan hakim MK.
Tak bulat.
Dari 9 hakim.
1)
3
setuju.
2)
2
concurring.
3)
4
disenting.
Dia juga anggap.
Putusan Mahkamah Konstitusi.
1)
Tak
konsisten.
2)
Penuh
muatan politis.
3)
Beri
jalan kepentingan.
Orang dan
kelompok daripada kepentingan bangsa dan negara.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem).
Fadli Ramadhanil katakan .
Kjian terkait putusan MK
Penting bagi Masyarakat.
Khususnya para:
1)
Peneliti.
2)
Akademisi
hukum.
3)
Politik
tata negara.
Menurut dia.
Putusan 90 MK itu.
Salah satu tragedi penting.
Dalam demokrasi Indonesia.
Perludem menolak.
Syarat usia calon presiden.
Dari 40 tahun jadi 35 tahun.
Dia terangkan.
Syarat usia masuk.
Kebijakan pembuat UU.
Misalnya.
1)
Gubernur
minim 30 tahun.
2)
Bupati/walikota
minim 25 tahun.
3)
DPR
minim 21 tahun.
Fadli melihat.
Dalam perkara itu.
1)
Pemohon
tidak punya legal standing.
2)
Konflik
kepentingan.
Ketua MK
punya hubungan kerabat.
"Mestinya secara etik
Ketua MK.
Tak ikut sidang.
Tapi Ketua MK.
Jadi hakim.
Yang memutus perkara.
Dengan mengabulkan.
Tambah frasa.
“Berusia paling rendah 40 tahun.
Atau pernah/sedang menduduki jabatan.
Dipilih lewat pemilu.
Termasuk kepala daerah”.
Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN.
Amelya Gustina ungkap.
MK salah satu hasil reformasi.
Putusan 90.
Warga heboh.
Sebab MK tak konsisten.
(Sumber tribun)
0 comments:
Post a Comment