.png)
MAHFUD MD DPR BOLEH BAGI KUE TAPI TAAT KONSTITUSI
Oleh:
Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.
Mantan Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
(Menko Polhukam)
Mahfud MD sampaikan.
Surat terbuka pada:
1)
Pimpinan partai politik.
2)
Anggota DPR.
Terkait sikap DPR RI.
Melawan putusan MK No 60.
Syarat calon Kepala Daerah.
Kamis (22/8/2024) pagi.
Mahfud MD menilai.
Putusan MK.
Tafsir resmi konstitusi.
Selevel undang-undang.
Menurutnya.
Sah-sah untuk:
1)
Dapatkan kekuasaan.
2)
Tapi berpegang demokrasi.
3)
Pedoman konstitusi mengatur politik.
"Yth. Pimpinan Parpol dan para
anggota DPR.
Putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat UU.
Berpolitik bersiasat.
Dapat bagian kekuasaan.
Hal itu boleh.
Memang bagian tujuan kita.
Bangun negara merdeka," ujar
Mahdud MD.
Ia prihatin.
Perebutan kekuasaan.
Dengan melanggar konstitusi.
Ancam masa depan Indonesia.
Para politikus.
Saling rebut kue kekuasaan.
Dengan melanggar konstitusi.
Hal itu berbahaya.
Bagi masa depan lndnesia.
"Ada prinsip demokrasi dan
konstitusi.
Mengatur permainan politik.
Sangat berbahaya.
Bagi masa depan Indonesia.
Jika lewat demokrasi procedural.
Konspirasi menang jumlah kekuatan.
Dengan koalisi taktis.
Mahfud persilakan.
Politisi ambil kekuasaan.
Tapi tetap dalam koridor konstitusi.
"Silahkan ambil.
Dan bagi kue kekuasaan.
Sesuai konstitusi.
Anda berhak melakukan.
Dan mendapat itu.
Tapi tetap dalam koridor konstitusi.
Agar Indonesia selamat.
Berbuatlah.
Tapi jangan Lelah.
Mencintai Indonesia","
tandas Mahfud MD.
(Sumber Mahfud MD)
