.png)
MAHFUD MD HAK ANGKET DPR ADILI JOKOWI SECARA
POLITIK
Oleh:
Drs. HM Yusron Hadi,MM
Mahfud MD jelaskan.
Ada 2 cara resmi.
Solusi pemilu 2024.
Yaitu:
1)
Jalur
hukum.
Lewat
MK (Mahkamah Konstitusi).
2)
Jalur
politik.
Lewat
Hak Angket DPR.
Pertama, Jalur hukum.
Lewat Mahkamah Konstitusi (MK).
Jalur hukum adresatnya KPU.
Vonisnya hasil pemilu.
Bisa dibatalkan oleh MK.
Asal ada bukti valid dan signifikan.
Bukan bukti sembarangan.
Validasi bukti .
Dilakukan sidang MK.
Senin (26/2/2024).
Kedua, lewat Hak Angket DPR.
Adresat atau subjek hukum.
Yaitu Presiden Jokowi.
"Keputusan angket.
Yaitu keputusan politik.
Kesimpulan.
1)
Jalur
hukum.
Gugat kemenangan Pak Prabowo.
2)
Jalur
Hak Angket DPR.
Mengadili Pak Jokowi.
Secara politik.
Keduanya jalur terpisah," jelas
Mahfud.
Mahfud MD sebut.
Hasil hak angket DPR.
Bisa hukum pemakzulan presiden.
Jika terbukti.
Presiden melanggar aturan perundangan.
Hasil hak angket DPR.
Akibat hukum pidana.
Keputusan politik DPR.
Bisa terus tindak lanjut.
Tanpa batas waktu.
Meskipun Presiden Jokowi.
Jadi warga biasa," pungkas
Mahfud.
(Sumber Mahfud MD)
