UNTUNG
RUGI AMBANG BATAS CALON PRESIDEN DIHAPUS
Oleh:
Drs HM Yusron Hadi, MM
Mahkamah
Konstitusi (MK) hapus.
Aturan
ambang batas.
Atau presidential
threshold (PT).
Pemilihan
presiden dan wakil presiden.
Kamis
(2/1/2025).
Menurut
pakar hukum tata negara.
Dampak positif.
1)
Dominasi partai politik besar dan kartel politik dibongkar.
2)
Timbul konfigurasi politik baru
Seperti MK ubah ambang batas.
Pilkada
serentak 2024.
3)
Bagus untuk demokrasi.
4)
Kartel politik bisa pecah lagi.
5)
Warga punya banyak
pilihan.
6)
Calon Presiden bebas kompetesi.
7)
Harapan ada sirkulasi elite.
8)
Partai politik tak hitung persen.
Dampak negatif.
1)
Muncul calon bermasalah.
2)
Muncul calon banyak uang tapi bermasalah .
3)
Parpol dibeli orang bermasalah.
Bivitri
ajak semua pihak.
Dorong
DPR dan parpol.
Pikirkan
cara demokratis.
Dalam menentukan
calon.
Seperti
konnvensi partai politik.
Di
Amerika Serikat.
Pasti ada
celah.
Parpol di
Indonesia.
Orientasinya:
1)
Kekuasaan.
2)
Modal.
"Dampak
negatif harus diantisipasi.
Dorong penyehatan
parpol.
Dalam
jangka panjang.
Partai makin
dekat warga.
Selama 5
tahun.
Parpol cari
isu publik .
Dekat
dengan warga.
Parpol tak
diam 4 tahun.
Dan 1
tahun jelang pemilu.
Baru bergerak.
Bivitri
harap.
Semua
pihak beri masukan.
Pada DPR
dan parpol.
Agar sistemnya
demokratis.
Bukan sistem
diakali lagi," ucap Bivitri.
(Sumber
Bivitri)
