33273. KANTOR DPR TETAP JAKARTA TAK MAU PINDAH IKN

 

KANTOR DPR TETAP DI JAKARTA TAK MAU PINDAH KE IKN

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.

 

 

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

 

 Fraksi PKS.

Hermanto usulkan.

 

Pembagian wewenang.

1)        Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

2)        Jakarta.

 

Sebaiknya.

1)        IKN pusat pemerintah atau eksekutif.

2)        DPR atau legislatif tetap di Jakarta.

 

Menurut Hermanto.

IKN Nusantara.

Jadi Ibu Kota Negara Eksekutif.

 

Jakarta .

Tetap jadi tempat lembaga legislatif.

 

Alasannya, bangunan DPR.

Saat ini.

 

Tergolong megah dan mewah.

Dibanding negara lain.

Yang pernah dikunjungi.

 

 

Selasa (19/3/2024).

  

Hermanto sadar.

Bahwa untuk sementara.

 

Lembaga yudikatif di Jakarta.

Sampai ditemukan tempat.

Yang cocok di IKN.

 

Selain pertimbangan bangunan.

Juga akses legislasi.

 

Jakarta nyaman untuk rapat.

Warga nyaman aspirasi ke DPR.

 

Bandingkan ke IKN.

Perlu biaya besar.

 

IKN Nusantara.

Jadi pusat pemerintahan.

 

Pengelolaan sumber daya alam.

Fokus daerah kaya.

Potensi alamnya.

 

Jakarta pusat legislative.

Fokus hasilkan UU.

 

Bermutu dan relevan.

Dengan kebutuhan warga.

 

IKN pusat pemerintahan.

 

Pembangunan infrastruktur.

Terarah dan terencana.

 

Jakarta fokus memperbaiki.

Dan kembangkan infrastruktur.

 

Dukung kegiatan legislative.

Dengan lebih baik.

 

(Sumber liputan 6)