.png)
JABATAN TANPA PEMILU
MERUSAK NILAI DEMOKRASI
Oleh Drs. HM. Yusron Hadi, MM
Ketua Dewan Pers.
Yang juga akademisi UIN
Syarif Hidayatullah.
Azyumardi Azra.
Bicara soal demokrasi
Indonesia.
Dia menilai Indonesia.
Butuh reformasi jilid 2.
Secara damai.
"Sekarang kita butuh reformasi jilid 2.
Tapi yang damai.
Terutama reformasi dalam
politik.
Politik kita perlu
reformasi luar biasa.
Azra berpendapat.
Bahwa demokrasi
lndonesia.
Mengalami kemunduran.
Bahkan makin dalam
beberapa waktu terakhir.
Salah satunya munculnya
proses resentralisasi.
Resentralisasi.
Yaitu kebijakan
pemerintah.
Mengangkat penjabat
kepala daerah.
Untuk mengisi kekosongan
jabatan.
Hingga tahun 2024.
Tanpa melibatkan
masyarakat.
Hal itu disampaikan
Azyumardi.
Saat menjadi pembicara
dalam:
Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi.
'Reformasi dan Jalan
Keluar Krisis'.
Yang digelar Institut
Harkat Bangsa.
Azyumardi menilai demokrasi makin cacat.
Karena kebijakan yang
bertolak belakang dengan demokrasi.
"Demokrasi kita ini makin cacat.
Karena berangkat dari kebijakan.
Yang bertolak belakang
dengan demokrasi.
Dan desentralisasi.
Tapi semua diam.
Tidak ada orang kritis
menanyakan itu," katanya.
Azra menilai.
Presiden Jokowi bisa
melakukan pembaruan.
Dalam sisa jabatannya.
Jokowi perlu melakukan
dobrakan baru.
Guna memperkuat
reformasi.
Seperti memperkuat KPK.
"Reformasi jilid 2 dibutuhkan.
Sebetulnya.
Presiden Jokowi bisa.
Jika mau meninggalkan
jejak bagus.
Misalnya memperkuat
kembali fungsi KPK.
Kemudian UU Ciptaker.
Keluarkan Perppu.
Yang saat ini kondisinya
tidak adil.
Untuk tenaga kerja.
Yaitu buruh," kata
Azyumardi.
"Jika itu dilakukan.
Maka akan dicatat sejarah.
Bahwa ada titik balik.
Yang dilakukan Pak
Jokowi," imbuhnya.
Azyumardi tidak menyalahkan kepemimpinan Jokowi.
Jokowi juga punya hasil
kerja nyata.
Selama 2 periode.
Dalam era Jokowi.
Banyak infastruktur mengalami kemajuan.
"Saya menghargai
apa yang dilakukan Pak Jokowi.
Saya 2 kali nyoblos Pak
Jokowi.
Yaitu tahun 2014 dan
2019.
Banyak kemajuan yang
perlu diapresiasi.
Salah satunya
infastruktur," ujarnya.
Ahli Hukum Tata Negara.
Bivitri Susanti menyebut.
Bahwa reformasi selama 24
tahun.
Kini mengalami
kemunduran.
Karena banyak orang bungkam.
Soal keadaan saat ini.
"Saya ingin mengingatkan.
Bahwa reformasi hukum.
Selama 24 tahun ini.
Bisa dibilang agak
mundur.
Saya menegaskan.
Bahwa kita memang butuh
reformasi lagi.
Kita butuh," ucap
Bivitri.
"Bicara reformasi jilid 2.
Yang perlu diperbaiki.
Yaitu orang-orang yang kritis.
Tapi dibungkam.
Hal itu bentuk
pelanggaran HAM.
Pembungkaman termasuk pelanggaran
HAM," tuturnya.
Politikus Gerindra.
Ferry Juliantono
menyebut.
Ada sejumlah hal.
Yang membuat reformasi
mundur.
Salaah satunya koperasi
di Indonesia.
Yang mulai runtuh.
"Kondisi koperasi di Indonesia runtuh.
Koperasi Indonesia sepeti
anak tiri.
Justru yang disayang
adalah swasta.
Tak ada aturan.
Maka muncul oligarki
pascareformasi," tuturnya.
Dia memberi contoh.
Soal minyak goreng.
Fenomena itu membuktikan.
Bahwa pihak swasta punya
peran besar.
"Contoh kasus migor.
Hal itu memperlihatkan swasta.
Lebih berwibawa
dibanding pemerintahan.
Swasta bukan hanya menguasai ekonomi.
Tapi juga mengatur
politik," ucapnya.
(Sumber detik)
