13255. JABATAN TANPA PEMILU MERUSAK NILAI DEMOKRASI

 

 

 

JABATAN TANPA PEMILU MERUSAK NILAI DEMOKRASI

Oleh Drs. HM. Yusron Hadi, MM

 

 

Ketua Dewan Pers.

Yang juga akademisi UIN Syarif Hidayatullah.

 

Azyumardi Azra.

Bicara soal demokrasi Indonesia.

 

Dia menilai Indonesia.

Butuh reformasi jilid 2.

Secara damai.

 

"Sekarang kita butuh reformasi jilid 2.

Tapi yang damai.

 

Terutama reformasi dalam politik.

Politik kita perlu reformasi luar biasa.

 

Azra berpendapat.

Bahwa demokrasi lndonesia.

 

Mengalami kemunduran.

Bahkan makin dalam beberapa waktu terakhir.

 

Salah satunya munculnya proses resentralisasi.

 

Resentralisasi.

Yaitu kebijakan pemerintah.

Mengangkat penjabat kepala daerah.

 

Untuk mengisi kekosongan jabatan.

Hingga tahun 2024.

 

Tanpa melibatkan masyarakat.

 

Hal itu disampaikan Azyumardi.

Saat menjadi pembicara dalam:

 

 Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi.

'Reformasi dan Jalan Keluar Krisis'.

 

Yang digelar Institut Harkat Bangsa.

 

 Azyumardi menilai demokrasi makin cacat.

 

Karena kebijakan yang bertolak belakang dengan demokrasi.

"Demokrasi kita ini makin cacat.

Karena berangkat dari kebijakan.

 

Yang bertolak belakang dengan demokrasi.

Dan desentralisasi.

 

Tapi semua diam.

 

Tidak ada orang kritis menanyakan  itu," katanya.

Azra menilai.

Presiden Jokowi bisa melakukan pembaruan.

Dalam sisa jabatannya.

 

Jokowi perlu melakukan dobrakan baru.

Guna memperkuat reformasi.

 

Seperti memperkuat KPK.

"Reformasi jilid 2 dibutuhkan.

 

Sebetulnya.

Presiden Jokowi bisa.

Jika mau meninggalkan jejak bagus.

 

Misalnya memperkuat kembali fungsi KPK.

 

Kemudian UU Ciptaker.

Keluarkan Perppu.

 

Yang saat ini kondisinya tidak adil.

Untuk tenaga kerja.

Yaitu buruh," kata Azyumardi.

 

"Jika itu dilakukan.

Maka akan dicatat sejarah.

 

Bahwa ada titik balik.

Yang dilakukan Pak Jokowi," imbuhnya.

Azyumardi tidak menyalahkan kepemimpinan Jokowi.

 

Jokowi juga punya hasil kerja nyata.

Selama 2 periode.

Dalam era Jokowi.

Banyak infastruktur  mengalami kemajuan.

 

"Saya menghargai apa yang dilakukan Pak Jokowi.

 

Saya 2 kali nyoblos Pak Jokowi.

Yaitu tahun 2014 dan 2019.

 

Banyak kemajuan yang perlu diapresiasi.

Salah satunya infastruktur," ujarnya.

Ahli Hukum Tata Negara.

Bivitri Susanti menyebut.

 

Bahwa reformasi selama 24 tahun.

Kini mengalami kemunduran.

 

Karena banyak orang bungkam.

Soal keadaan saat ini.

"Saya ingin mengingatkan.

Bahwa reformasi hukum.

 

Selama 24 tahun ini.

Bisa dibilang agak mundur.

 

Saya menegaskan.

Bahwa kita memang butuh reformasi lagi.

 

Kita butuh," ucap Bivitri.

"Bicara reformasi jilid 2.

Yang perlu diperbaiki.

 

Yaitu orang-orang yang kritis.

Tapi  dibungkam.

 

Hal itu bentuk pelanggaran HAM.

Pembungkaman termasuk pelanggaran HAM," tuturnya.

Politikus Gerindra.

Ferry Juliantono menyebut.

 

Ada sejumlah hal.

Yang membuat reformasi mundur.

 

Salaah satunya koperasi di Indonesia.

Yang mulai runtuh.

"Kondisi koperasi di Indonesia runtuh.

Koperasi Indonesia sepeti anak tiri.

 

Justru yang disayang adalah swasta.

Tak ada aturan.

 

Maka muncul oligarki pascareformasi," tuturnya.

Dia memberi contoh.

Soal minyak goreng.

 

Fenomena itu membuktikan.

Bahwa pihak swasta punya peran besar.

"Contoh kasus migor.

Hal itu memperlihatkan swasta.

Lebih berwibawa dibanding pemerintahan.

 

Swasta  bukan hanya menguasai ekonomi.

Tapi juga mengatur politik," ucapnya.

 

(Sumber detik)