13354. JAKARTA TAK OPERASI YUSTISI TAPI WAJIB LAPOR

 

 

JAKARTA TAK OPERASI YUSTISI TAPI WAJIB LAPOR

 Oleh: Drs. HM Yusron Hadi, MM

 

 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan.

 

Bahwa tidak akan menggelar operasi yustisi.

 

Bagi pendatang baru.

Yang biasanya dilakukan saat arus balik.

Usai merayakan Lebaran.

 

"Tidak ada operasi yustisi," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.

 Arifin di Jakarta.

Rabu, 4 Mei 2022.

 

Senada dengan Arifin.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.

 

 Budi Awaluddin mengatakan.

 

Bahwa peniadaan operasi yustisi.

Karena Jakarta terbuka bagi pendatang.

 

"Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta.

Karena Jakarta milik semua.

 

Milik seluruh warga negara Indonesia.

Siapa saja bisa bekerja di Jakarta," katanya.

 

Pendatang Diprediksi Mencapai 180 Ribu Orang.

 

Budi Awaluddin mengatakan.

Bahwa lonjakan pendatang baru.

 

Yang masuk ke Jakarta tahun 2022.

Diprediksi mirip tahun 2019.

 

“Perkiraan kami tahun 2022.

Sama dengan tahun 2019.

 

Yaitu sekitar 150 ribu-180 ribu per tahun.

 

Jumlah terbanyak.

Ketika arus balik mudik lebaran,” kata Budi Awaludin.

 

Berdasar data Disdukcapil DKI Jakarta.

 

Grafik pendatang baru ke Jakarta.

 

1.        Tahun 2018 = 151.017 orang.

2.        Tahun 2019 = 169.778 orang.

 

3.        Tahun 2020 = 113.814 orang.

4.        Tahun 2021 = 138.740 orang.

 

5.        Tahun 2022 = …

 

Pemprov DKI Minta Pendatang Lapor.

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tidak melakukan operasi yustisi.

Untuk menyaring pendatang baru.

Tapi menghimbau.

 

Agar mereka melapor ke tempat pendataan warga setempat.

Seperti RT hingga Kecamatan.

 

Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

Menyiapkan aplikasi untuk mendata pendatang baru.

 

Atau bisa mendatangi fasilitas pendataan warga.

Di RT, RW, Kelurahan, atau fasilitas Disdukcapil DKI.

 

“Kami siapkan aplikasi data warga bagi pendatang baru.

Pendatang bisa melapor ke Pak RT.

 

Dan Pak RT akan menginput.

Dalam aplikasi data warga,” kata Budi Awaluddin.

 

(Sumber Tempo)