.png)
PEMILU POLITIK UANG INDUK SEGALA KORUPSI
Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M.
Tiap dekat pemilu.
Para calon
Umbar janji manis.
Kepada rakyat.
Sebagian tebar:
1)
Amplop berisi uang.
2)
Bingkisan sembako.
Mereka praktik politik uang.
Praktik korupsi.
Menuntun ke korupsi lain.
Politik uang.
Pengaruhi pemilih.
Dengan imbalan materi.
Atau lainnya.
Politik uang.
Salah satu bentuk suap.
Praktik ini.
Hasilkan pemimpin.
Fokus pribadi dan golongan.
Bukan rakyat.
Pemimpin cari untung dari jabatan.
Dia mau balik modal.
Dia curang, terima suap,
gratifikasi atau korupsi lainnya.
Politik uang.
lnduknya korupsi.
Amir Arief.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK,
Politik uang sebabkan politik mahal.
Untuk
1)
Beli suara.
2)
Bayar mahar.
"Dari kajian kami.
Hasil pemilu atau pilkada.
Sebesar 95,5 persen.
Terkait uang.
Serangan Fajar.
Dilakukan sejak Orde Baru.
Tahun 2019.
Survei LIPI
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
Warga lihat pesta demokrasi.
Ajang "bagi-bagi rezeki".
Politik uang
Berdampak buruk.
Bagi rakyat sendiri.
Karena:
1)
Hasilkan pemimpin tak ideal.
2)
Hasilkan pemimpin tak tepat.
3)
Kebijakan tak akuntabel.
4)
Rakyat disisihkan.
Pendidikan antikorupsi.
Agar rakyat menolak serangan fajar.
Harapannya.
Rantai korupsi putus.
Rakyat harus sadar.
Mereka jual nasibnya.
Selama 5 tahun.
Dengan harga sangat murah.
"Misalkan amplop Rp500.000.
Pilih orang tidak berintegritas.
Rp500.000 dibagi 5 tahun.
Hasilnya Rp100.000 per tahun.
Rp100.000 dibagi 360 hari.
Hasilnya Rp275 per hari.
Risikonya.
1)
BBM mahal.
2)
Harga sembako mahal.
3)
Jalan rusak.
4)
Biaya sekolah mahal.
5)
Biaya kesehatan mahal.
6)
Biaya listrik mahal.
7)
Anak kurang gizi.
8)
Semua serba mahal.
Karena uangnya dikorupsi.
Agar kembali modal.
Ada 3 strategi.
1)
Pendidikan anti korupsi.
2)
Pencegahan.
3)
Berantas korupsi .
Rakyat yang cerdas.
Pilih pemimpin berkualitas.
Dan berintegritas.
"Kami berpesan kepada rakyat.
Pilih pemimpin berintegritas.
Bukan isi tas," kata Amir .
(Sumber
anti korupsi)
