EKS DANJEN KOPASSUS
SALAH BESAR PILIH TAK JELAS IJAZAH
Oleh: Drs HM Yusron Hadi, MM
Saat ini.
Kondisi Indonesia.
Alami kemunduran.
Dalam atasi KKN.
Karena dampak.
Rakyat salah milih pemimpin.
Sebelum kondisi negara.
Makin buruk.
Maka rakyat Indonesia.
Harus berani ambil
putusan.
Milih pemimpin.
Yang punya kompetensi
baik.
Mantan Danjen Marinir.
Letjen Marinir (Purn)
Suharto katakan.
Kesalahan terbesar
bangsa ini.
Sekitar 9 tahun lalu.
Pilih pemimpin negara.
Tapi tak jelas
ijazahnya.
“Saya terbuka saja.
Kini kita tanggung
akibatnya.
Karena pilih Presiden.
Tak bisa coba-coba.
Harus orang yang benar.
Punya kapasitas ,” kata
Letjen Suharto.
Senin (21/8/2023).
Ia tegaskan.
Bahwa pemimpin negara.
Harus kapasitas mumpuni.
“Pada tahun 1998.
Saya pelaku.
Saya melihat hanya 2
kekuatan besar.
Saat itu.
Yaitu kekuatan:
1)
Mahasiswa.
2)
TNI.
Dan saat itu.
Kondisi negara.
Tak baik-baik saja.
Tapi dibilang cukup bagus.
Sebab KKN.
Tak seperti sekarang.
Dengan diubahnya
undang-undang.
Maka perdalam KKN,”
tuturnya.
Ia menyatakan.
Dulu KKN ada.
Saat Soeharto jadikan anaknya.
Menteri Sosial.
Ada alasannya.
Ketua Umum Partai
Golkar.
“Hal pertama saya complain.
Kita 78 tahun merdeka.
Tapi tak pernah jalankan UUD 1945.
Secara konsekuen.
Contohnya.
Partai politik saat ini.
Mana legal standing dari
rakyatnya.
Legal standingnya.
Mereka kaya.
Bisa bangun partai.
Mereka masuk.
Bayari semua itu.
Sama juga Presiden.
Hanya Rp70 juta.
Dikalikan 100 ribu.
Sudah masuk itu.
Tertutup semua.
Kasus korupsinya,” tuturnya.
Dengan politik uang.
Dia nilai capres
cawapres.
Hanya 2 calon saja.
Calon yang mumpuni.
Tak dapat ikut.
“Dengan uang.
Mereka bisa atur
semuanya.
Misalnya.
1)
Korupsi Rp349 triliun.
2)
Food Estate Rp18 triliun.
3)
Bukit Algoritma.
4)
Dan lainnya.
Semua itu.
Untuk biaya Pemilu.
Orang jadi Presiden.
Tak punya uang.
Maka tak bisa.
Punya Rp70 triliun.
Bisa maju.
Ini demokrasi kita.
Saat ini.
Demokrasi tidak dari
rakyat,”
kata Letjen Suharto.
Letjen Suharto tegaskan.
Jika oligarki masuk ekonomi
dan politik.
Maka rakyat akan
dimiskinkan.
“Dengan perjanjian.
Dibuat Jokowi dengan
China.
Saya yakin.
Tak sampai tahun 2030.
Indonesia bagian dari
China.
Kalau tidak mau terjadi.
Ayo bersama-sama.
Mau seperti apa.
Mau people power.
Ya people power,” katanya.
(sumber warta kota)

.png)
0 comments:
Post a Comment