.png)
TIM AMIN PROTES GIBRAN SEJAK PUTUSAN
MK 90 TAHUN 2023
Oleh:
Drs HM Yusron Hadi, MM
Tim Hukum 01.
Beberkan Presiden Jokowi.
Intervensi Pemilu 2024.
Di sidang MK.
Ketua Tim Hukum Nasional 01.
Ari Yusuf Amir jelaskan.
Akibatnya proses tak netral.
Sejak awal.
Melanggar azas pemilu.
Dalam UUD 1945.
Dan UU Pemilu.
Antara lain:
1)
Jujur.
2)
Adil.
3)
Mandiri.
4)
Akuntabel.
5)
Efektif.
6)
Efisien.
Rabu (27/3/2024).
Penempatan figur
Konflik kepentingan.
Sejak awal.
Menodai integritas pemilu.
Buat integritas lembaga pemilu.
1)
KPU.
2)
Bawaslu.
3)
DKPP.
Semua dirusak.
Pada titik memalukan.
Upaya Presiden Jokowi.
Kendalikan pemilu.
Pakai orang presiden.
1)
Ketua Panitia Seleksi KPU.
2)
Seleksi Bawaslu.
Anggota Staf Presiden.
Dan loyalis Presiden Jokowi.
Penempatan orang presiden.
Dalam lembaga pemilu.
KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Tindakan yang.
1)
Tak jujur.
2)
Tak adil.
3)
Tak profesional.
4)
Dalam kelola negara.
Semua bertentangan.
Dengan azas dan prinsip.
Penyelenggara pemilu,” ujarnya.
Ari juga tuturkan.
Presiden Jokowi juga
gerakkan.
1)
Menteri.
2)
Jajaran birokrasi.
3)
PJ Kepala Daerah.
4)
Aparat penegak hukum.
5)
TNI.
6)
Polisi.
7)
Kepala Desa.
8)
Perangkat desa.
Untuk pemenangan 02.
Gibran Rakabuming Raka.
Anak Presiden Joko Widodo.
Terjadi the violence of election.
Atau kekerasan pemilu.
Paling mengenaskan.
Dalam proses demokrasi brutal.
Dia juga menilai.
Uang negara APBN.
Dibajak memenangkan 02.
Kata Ari.
Presiden juga buat perangkap.
Pada partai politik.
Diancam kasus hukum.
Membuat partai politik.
1)
Tak independen.
2)
Tak akuntable.
3)
Tak efisien.
4)
Tak bisa jalankan kewenangan.
Presiden Joko Jokowi.
Ambisi langgengkan kekuasaan.
Lahir nepotisme.
Prabowo dan Gibran.
Dengan lembaga presiden.
Nepotisme terjadi .
Dampak ikutan.
Ambisi Presiden Jokowi
Melanggengkan kekuasaan.
Tim Hukum Timnas AMIN.
Bambang Widjojanto tuturkan.
Jokowi lakukan ragam Langkah.
Proses langgengkan kekuasaan.
Cara 1.
Maret 2022.
1)
Tambah periode masa jabatan presiden.
2)
Instrumen amandemen UUD 1945.
3)
Pengarahan aparatur desa.
Untuk 3 kali masa jabatan presiden.
Tapi gagal.
Cara 2.
November 2022.
Presiden Jokowi framing media.
Wacana para menteri.
Tapi juga gagal.
Cara 3.
Prose MK.
Gibran jadi cawapres.
Lewat Putusan MK 90/2023.
Pemilu dikooptasi.
Alat kekuasaan negara.
Menjinakkan partai politik.
Kini Indonesia di simpang jalan.
Tim AMIN protes Gibran
Mulai putusan MK 90.
Sejak Tahun 2023.
Bukan usai pemilu.
(Sumber tim AMIN)
