14485. GUBERNUR ANIES TAK INGIN RAKYAT TERUSIR DARI JAKARTA

 

 

 

GUBERNUR ANIES TAK INGIN RAKYAT TERUSIR SEBAB TAK KUAT BAYAR PAJAK

Oleh Drs. HM Yusron Hadi, MM

 

 

 

Gubernur Jakarta.

Anies Baswedan.

Gratiskan PBB.

 

 Guru Besar UIN Makassar:

Kebijakan Pro Rakyat

 

Guru Besar Sosiologi.

 Universitas Islam Negeri (UIN).

 Alauddin Makassar.

Prof Abdul Rasyid Masri.

 

Suatu tindakan amat berani.

Tentu kebijakan itu menggerus.

Pendapatan Daerah.

 

Dari sektor pajak PBB.

Karena jumlah orang miskin.

 

Urban perkotaan.

Tidak kecil.

 

Guru Besar Sosiologi.

 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.

 

 Makassar.

 Prof Abdul Rasyid Masri.

 

Turut merespons.

Soal kebijakan Gubernur Anies Baswedan.

Di DKI Jakarta.

 

Salah satunya.

Gratis Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

 

Untuk rumah dengan.

 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Di bawah Rp2 miliar.

 

 

 “Suatu tindakan amat berani.

 

Tentu kebijakan itu.

Akan menggerus pendapatan daerah.

Di sektor pajak PBB.

 

Karena jumlah orang miskin.

Urban perkotaan.

Tidak kecil.

 

Terutama kaum miskin kota.

Dan kelas menengah ke bawah,” katanya.

 

Kamis, 18 Agustus 2022.

 

Jika melihat dari kebijakan itu.

Dalam perspektif ekonomi.

Tentu benar.

 

Tapi, dalam perspektif sosiologis.

 

Kebijakan itu.

Menyentuh hak sosial dasar.

Bagi jutaan rakyat miskin kota.

 

“Untuk beban hidup.

Dan pengeluaran dompetnya.

Untuk bayar PBB.

 

Bisa dialihkan untuk sekolah anak-anaknya.

 

Dan membantu meraih cita citanya.

Bisa dialihkan untuk kesehatan.

Dan jaminan masa tua,” bebernya.

 

Kebijakan Anies Baswedan.

Itu pro rakyat.

 

Karena nyata dirasakan langsung rakyat.

Bukan janji politik manipulatif.

 

Salah satu ciri pemimpin.

Yang tidak pro rakyat.

Yaitu sering menunjukkan tabiat eufemisme kekuasaan.

 

Seorang pemimpin.

Yang katanya pro rakyat.

Dan terlihat merakyat.

 

Tapi ternyata kebijakannya mencekik.

Dan merugikan hak dasar hidup sosial masyarakat.

 

“Pemimpin sekarang.

Banyak yang lupa.

Cita-cita pendiri bangsa.

 

Para pendiri bangsa.

Punya tabiat hidupnya mission sacre.

 

Yakni perilaku menjunjung tinggi.

Etika dan moral.

 

Dalam politik.

Dan tak mau pura-pura,” ujarnya.

 

 

Gubernur Anies Baswedan.

Menilai kebijakan menggratiskan PBB.

 

Dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

Sudah tepat.

 

Sebab, kebijakan PBB yang tinggi.

Sama dengan mengusir warga Jakarta.

Dari rumahnya sendiri.

 

“Kita tidak ingin.

Warga Jakarta .

 

Pelan-pelan terusir.

Dari tanahnya  sendiri.

 

Karena kebijakan PBB-nya.

 

Sebab tidak mampu membayar PBB.

 

Kita tidak ingin.

Warga Jakarta terusir,” ujarnya.

 

Di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

 Mangga Dua Selatan (Madusela).

Sawah Besar.

 Jakarta Pusat.

 

 

(ssumber kba)