18261. DENNY INDRAYANA KUASAI HAKIM MK HUKUM ALAT TAWAR

 

DENNY INDRAYANA KUASAI HAKIM MK HUKUM ALAT TAWAR

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M

 

 

 

 

 

 

Model jahat pilpres 2024.

Yaitu:

1)        Kuasai hakim MK.

2)        Hukum sebagai alat tawar.

 

Pakar hukum tata negara.

Denny Indrayana.

 

Menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perpanjang masa jabatan Pimpinan KPK.

 

Harus dilihat politis.

 

Awalnya 4 tahun.

Kini bertugas 5 tahun. 

Menurut Denny.

Fenomena ini.

 

Bukti prediksinya benar.

Bahwa hukum.

 

Hanya sebagai:

 

1)        Instrumen.

2)        Strategi.

 

Pemenangan Pilpres 2024.

 

"Saya sudah prediksi.

Bahwa hukum untuk instrumen.

 

Pemenangan Pilpres 2024," tulis Denny.

 

Minggu, 28 Mei 2024.

Denny Indrayana.

Beberkan 2 strategi.

 

Rekayasa Pilpres.

Melibatkan MK dan KPK.

 

1.        Menguasai hakim MK

 

Strategi pertama.

Kuasai komposisi hakim MK.

 

Agar putusannya.

Sejalan strategi pemenangan.

Ia berpendapat.

Minimnya sanksi dan standar etika.

Sebagai syarat Negarawan.

 

Korelasi jaga komposisi hakim konstitusi.

Ujungnya atur putusan MK.

 

2.        Menjadikan kasus hukum sebagai alat tawar

 

Strategi kedua.

Jadikan kasus hukum.

Alat tawar Pilpres 2024.

Kasus hukum.

Sebagai alat tawar.

Juga alat sandera.

 

Tentukan arah koalisi.

Dan pasangan capres-cawapres.

 

Semua demi kemenangan Pilpres 2024

 

Putusan MK.

 

Memperpanjang masa jabatan KPK.

Tak bisa hanya dilihat segi yuridis.

 

Tapi wajib dianalisis politis.

Terkait Pilpres 2024.

Dari segi yuridis.

Putusan MK.

Sangat problematik.

 

Terkait:

1)        Angka.

2)        Umur.

3)        Masa jabatan.

 

Pakem putusan MK.

Selalu argumen open legal policy.

 

Diserahkan pembuat undang-undang.

 

Argumen masa jabatan 4 tahun.

 Pimpinan KPK.

 

Buka peluang Presiden Jokowi.

Dan DPR Periode 2019-2024.

 

Melakukan 2 kali seleksi .

Pimpinan KPK.

 

Bahaya bagi independen KPK.

 

Hal itu keliru.

Dan mudah dipatahkan.

Faktanya ditambah 1 tahun.

Masa jabatan.

Hingga akhir 2024.

 

Membentuk panitia seleksi.

Tetap Presiden Jokowi.

 

Melakukan proses fit and proper test.

Juga DPR periode sekarang.

 

Presiden baru 2024-2029.

Hanya melantiknya saja.

"Dengan argumen lemah.

Tak ada logika wajar.

 

Pasti ada udang dibalik batu.

 

Putusan MK demikian.

Masuk Gratifikasi jabatan.

Kepada Firli Bahuri Cs.

 

Putusan MK itu.

Bagian strategi.

Pemenangan Pilpres 2024," pungkas Denny.

 

 

(Sumber warta)