32678. BEDA UJUNG HAK ANGKET DPR DAN BAWASLU MK

 

PERBEDAAN UJUNG HAK ANGKET DPR DAN BAWASLU MK

Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M

 

 

 

 

 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.

 

Terkait wacana

Hak angket DPR.

 

Ungkap kecurangan.

Pemilu 2024.

 

Terutama Presiden Jokowi.

Dianggap tak netral.

 

Hamdan jelaskan.

Hak angket DPR

Terkait pemilu.

 

Langkah konstitusional.

Bisa ditempuh.

 

Untuk selidiki kebijakan presiden.

Menjamin pemilu jujur dan adil.

Sesuai konstitusi.

 

Banyak polemik.

Cawe-cawe Presiden Jokowi.

Pada Pemilu 2014,

 

Daripada jadi isu liar.

Menuduh presiden.

 

Lebih baik dibawa.

Forum politik DPR.

 

“Hak Angket Pemilu.

Bisa buat terang benderang.

 

Berbagai tuduhan

Cawa-cawe Presiden.

 

Jumat, 23 Februari 2024

 

Dia tekankan.

Presiden Jokowi .

 

Tak perlu khawatir.

Hadapi Hak Angket Pemilu.

 

Hak angket DPR.

Forum tanggung jawab.

 

Kebijakan strategis Presiden.

Jamin pemilu jujur dan adil,” sambungnya.

 

Hamdan minta.

Bedakan antara.

 

1)        Hak angket DPR.

2)        Soal pemilu di Bawaslu dan MK.

 

Hal itu 2 hal berbeda.

 

1.        Soal Bawaslu dan MK.

Bagian dari alur proses pemilu.

 

Ujung solusi Bawaslu dan MK.

 

1)        Pembatalan hasil pemilu.

2)        Diskualifikasi pasangan calon.

3)         PSU (pemungutan suara ulang) .

 

2.        Soal Hak angket DPR.

 

Forum selidiki kebijakan presiden.

Terkait pemilu.

 

Ujung Solusi hak angket.

 

1)                Rekom perbaikan.

2)                Rekom perubahan kebijakan.

3)                Hak menyatakan pendapat.

 

 

(Sumber Hamdan Zoelva)